Bawaslu TTU: Belum Ada Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bawaslu TTU: Belum Ada Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada


ILUSTRASI. Gedung Bawaslu RI di Jl. Thamrin, Jakarta Pusat. (FOTO: Natalia Laurens/JPNN)

POLITIK

Bawaslu TTU: Belum Ada Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada


Selama Tahapan Pendaftaran Cakada

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) belum menemukan adanya dugaan pelanggaran selama proses pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah (Cakada) Bupati dan Wakil Bupati TTU.

Selain itu, Bawaslu TTU juga belum menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada saat proses pendaftaran baik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum.

“Belum ada pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran Pemilu saat proses pendaftaran yang dilakukan pada 4 – 6 September 2020. Sampai saat ini juga belum ada temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran,” ungkap Ketua Bawaslu TTU, Martinus Kolo kepada Timor Express, Selasa (8/9).

Martinus juga mengaku, pihaknya belum menemukan adannya dugaan pelanggaran selama pelaksanaan deklarasi paslon Bupati dan Wakil Bupati TTU. Namun, kata Martinus, ada masyarakat dari Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis yang mengadukan oknum ASN yang diduga mengancam para peserta yang mengikuti deklarasi salah satu paslon kada.

“Memang ada pengaduan terkait adanya intimidasi dari ASN kepada masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan cakada namun tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Menurut Martinus, selama tahapan Pilkada berproses, pihaknya sangat ketat melakukan pengawasan. Untuk itu, Martinus menginstruksikan kepada pengawas ditingkat bawah, jika ditemukan ASN yang terindikasi melakukan politik praktis, langsung melakukan pencegahan supaya ASN yang bersangkutan tidak berpolitik praktis.

Martinus juga mengimbau kepada seluruh ASN dan kepala desa serta aparat desa supaya tidak terlibat dalam politik praktis, karena jika terlibat dalam politik praktis nantinya akan berkonsekuensi hukum.

“Kita minta para pihak untuk tetap menjaga netralitas selama proses Pilkada TTU 2020 sehingga menghasilkan pemimpin yang baik pula,” harapnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top