Abraham Liyanto: Pembentukan RUU Provinsi NTT Sangat Mendesak | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Abraham Liyanto: Pembentukan RUU Provinsi NTT Sangat Mendesak


Anggota DPD RI asal NTT, Ir. Abraham Paul Liyanto. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Abraham Liyanto: Pembentukan RUU Provinsi NTT Sangat Mendesak


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com–Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto mengemukakan sudah waktunya, NTT diatur dalam Undang-Undang (UU) tersendiri. UU itu terpisah dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ada selama ini.

“Provinsi NTT terbentuk berdasarkan UU No 64 Tahun 1958. UU ini juga menjadi landasan pembentukan Provinsi Bali dan NTB secara bersamaan. UU ini pun didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Nah, tidak mungkin NTT selalu terus berlandaskan UU itu, apalagi masih memakai UUDS. Maka perlu UU tersendiri yang mengatur Provinsi NTT,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (10/9).

Sebelumnya ia telah diundang sebagai narasumber oleh Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) dan Badan Keahlian DPR pada Selasa (8/9) dalam penyusunan RUU Provinsi NTT. PUU diperintahkan Komisi II DPR untuk membuat draf atau rancangan awal RUU tentang Provinsi NTT.

Abraham menyebut substansi yang ada dalam UU No 64 Tahun 1958, sudah tidak sesuai dengan perkembangan wilayah Provinsi NTT saat ini. Sensus tahun 2019, menyebutkan jumlah penduduk NTT sudah mencapai 5,46 juta, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07 persen. Jumlah ini tentu tidak sebanyak saat UU tentang NTT dibentuk tahun 1958.

Di sisi lain, sampai tahun 2020 ini, wilayah NTT sudah dimekarkan menjadi 22 kabupaten dan kota. Kemudian wilayah yang menjadi bagian Provinsi NTT telah berkembang, semula hanya wilayah Flores, Sumba, Timor. Saat itu, belum akomodir secara eksplisit pulau Alor, Rote, Sabu.

“Landasan konstitusional telah berubah. Semula menggunakan UUD Sementara 1950, saat ini berlaku UUD NRI 1945 hasil amandemen. UU Pemda yang merupakan payung hukum otonomi daerah juga telah diganti beberapa kali. Lalu kelaziman yang terjadi dalam pembentukan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota pada era reformasi adalah dilakukan dengan UU tersendiri, bukan gabungan beberapa daerah. Dengan dasar ini semua maka sudah tepat NTT diatur dalam UU sendiri. Bukan terus berlandaskan pada UU tahun 1950-an,” jelas Abraham.

Anggota Komite I DPD RI ini berkeyakinan ketika NTT diatur dalam UU tersendiri, akan melahirkan pembangunan NTT yang menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu gugus provinsi tersendiri. Kemudian dapat memasukkan NTT dalam provinsi kepulauan, di mana provinsi kepulauan harus mendapat perhatian berbeda dengan provinsi daratan.

Sasaran lainnya, lanjut Abraham adalah menjadi landasan dalam perjuangan pemekaran Provinsi NTT yang sudah dinyatakan sendiri oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Selain itu bisa menjadi landasan untuk membentuk Triangle City yang melibatkan kerjasama Kupang (Indonesia), Dili (Timor Leste), dan Darwin (Australia).

“Provinsi NTT adalah daerah kepulauan yang harus dilindungi. Laut di NTT memiliki luas empat kali luas daratan dan terdapat 1.192 pulau. NTT merupakan rumah bagi 500 jenis terumbu karang, 300 jenis ikan dan tiga jenis kura-kura serta biota laut unggul lainnya. Dengan adanya UU yang mengatur keberadaan Provinsi NTT dari berbagai aspek secara khusus, niscaya pengelolaan dan percepatan pembangunan akan menjadi lebih signifikan,” jelas politikus yang juga Ketua Kadin NTT ini.

Terkait muatan materi RUU, dia menyarankan beberap hal. Pertama, penetapan kembali secara tuntas batas wilayah provinsi dan ibukota provinsi. Kedua, penataan kembali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, baik urusan konkuren maupun umum. Ketiga, penataan masalah pemerintahan daerah yang mecakup pemerintah daerah dan DPRD. Keempat, masalah sumber daya aparatur dan sumber daya keuangan seperti sumber pendapatan daerah. Kelima, penataan masalah pengelolaan aset daerah.

Dia juga mengusulkan beberapa arah pembangunan NTT yang harus dituangkan dalam RUU itu. Pertama, menetapkan NTT sebagai provinsi kepulauan dengan titik pembangunan pada sektor agraris, nelayan, dan pariwisata. Kedua, membawa NTT menjadi provinsi unggul yang sejajar dengan provinsi lain di negara ini, terutama seperti Bali yang merupakan tetangganya. Ketiga, terbentuknya daerah otonom yang mandiri, dinamis, produktif dan berdaya saing nasional dan internasional dengan berbasis provinsi kepulauan dan wilayah perbatasan antar tiga negara yaitu Indonesia, Australia dan Timor Leste. (jpnn)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top