Langgar Protokol Kesehatan, Mendagri Tegur 7 Cakada Petahana di NTT | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Langgar Protokol Kesehatan, Mendagri Tegur 7 Cakada Petahana di NTT


KONVOI TANPA MASKER. Balon Bupati-Wabup Belu petahana, Willy Lay-J. T. Ose Luan berdiri di atas mobil terbuka bersama pendukungnya saat konvoi menuju KPU Belu untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Belu, Minggu (6/9). Kedua figur ini juga mendapat teguran tertulis Mendagri. (FOTO: JOHNI SIKI/TIMEX)

POLITIK

Langgar Protokol Kesehatan, Mendagri Tegur 7 Cakada Petahana di NTT


3 Bupati dan 4 Wakil Bupati Incumbent

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menyebutkan, sebanyak 72 calon kepala daerah (Cakada) petahana (incumbent) mendapat teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantaran diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19 berupa pengerahan atau mengumpulkan massa saat deklarasi dan pendaftaran calon.

Kastorius dalam keterangan tertulisnya, kemarin (10/9) merincikan, 72 cakada petahana terdiri dari 1 gubernur, 35 bupati, 5 wali kota, 36 wakil bupati, dan 5 wakil wali kota.

Kastorius menyebutkan, Kemendagri menyiapkan ancaman sanksi bagi calon yang tetap melakukan pelanggaran. “Ancaman sanksi juga tengah disiapkan bagi yang sudah ditegur tetapi masih melakukan pelanggaran. Opsi sanksi itu mulai dari penundaan pelantikan bagi pemenang yang melanggar hingga disiapkannya pejabat sementara langsung dari pusat,” ungkap Kastorius.

Berdasarkan keterangan tertulis tersebut, dari 72 cakada yang mendapat teguran Mendagri Tito Karnavian itu, tujuh Cakada berasal dari Provinsi NTT. Terdiri dari tiga bupati dan empat wakil bupati (Wabup).

Ketiga bupati petahana itu yakni, Bupati Belu, Willybrodus Lay yang mendapat teguran tertulis melalui Gubernur NTT karena telah menimbulkan kerumunan massa pada saat konvoi mengelilingi Kota Atambua. Hal yang sama juga dialami Wakil Bupati Belu, J. T. Ose Luan. Wabup petahanan pasangan Willy Lay ini juga mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur NTT karena telah menimbulkan kerumunan massa saat konvoi mengelilingi Kota Atambua.

Warga Malaka yang hadir di Lapangan Hatimuk untuk menyaksikan deklarasi paslon SBS-WT, Jumat (4/9). (FOTO: PISTO BERE/TIMEX)

Selanjutnya Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran mendapat teguran tertulis karena melakukan deklarasi yang diikuti oleh ribuan pendukung sebelum melakukan pendaftaran ke KPU Malaka. Teguran juga ditujukan ke Bupati Manggarai petahana, Deno Kamelus yang bersama Wabup Manggarai petahana, Victor Madur melakukan deklarasi dengan mengumpulkan massa.

Teguran juga dialamatkan kepada Wakil Bupati Sumba Timur petahana, Umbu Lili Pekuwali dan Wakil Wakil Bupati Manggarai Barat petahana, Maria Geong. Kedua Cakada incumbent ini mendaftar sebagai calon bupati diwilayahnya masing-masing dengan melibatkan sejumlah massa.

Paslon Bupati-Wabup Manggarai petahana, Deno Kamelus-Viktor Madur bersama pendukungnya saat mendaftar ke KPU Manggarai. (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

Kepala Bagian Perundang-Undangan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Saydiman Marto juga mengatakan bahwa ‎pihaknya sudah memberikan teguran kepada para Cakada petahana yang melanggar protokol kesehatan.

“Sudah 69 gubernur, bupati, wakil bupati, ataupun wali kota yang melanggar protokol. Tentunya kita sudah memberikan teguran itu,” ujar ‎Saydiman dalam diksusi secara virtual, Rabu (9/9).

Saydiman mengatakan, pemberian sanksi teguran tersebut adalah reaksi cepat dari lembaga yang dikepalai Tito Karnavian karena tidak ingin adanya penularan virus yang berasal dari Tiongkok tersebut.

“Jadi salah satu reaksi cepat Kemendagri dalam hal ini petahana yang melanggar di protokol kesehatan,” katanya.

Saydiman menambahkan, ada juga petahana calon kepala daerah yang telah memberitahukan ke pendukungnya untuk tidak melakukan konvoi atau hal-hal yang membuat konsetrasi massa. Petahana tersebut adalah Bupati Gorontalo, Bupati Luwu Utara, Wakil Wali Kota Ternate, dan Wakil Wali Kota Denpasar.

“Itu ada empat kepala daerah petahana yang kita apresiasi betul. Mereka menyampaikan ke pendukungnya tidak konvoi, arak-arakan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Kemendari bakal terus mengawasi bagi para petahana yang maju kembali di Pilkada serentak 2020 ini. Sehingga semuanya bisa menerapkan protokol kesehatan.

“Jadi ada sanksi bagi yag memang melanggar dan ada reward bagi yang taat,” tuturnya.

Sebelumnya, ‎anggota Bawaslu Afifuddin mengatakan pihaknya menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon di KPUD.

“Partai politik dan bakal pasangan calon tidak menerapkan protokol kesehatan,yaitu dengan membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa,” ujar Afifuddin.

Sehingga bagi Afifuddin sejatinya para partai politik dan juga bakal calon kepala daerah harus bisa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di tanah air.

“Jarak antarpendukung bakal pasangan calon juga tidak terlaksana sesuai protokol kesehatan, terutama menjelang proses pendaftaran,” katanya.

Oleh sebab itu ke depannya Bawaslu meminta pihak keamanan untuk tidak segan-segan memberikan teguran terhadap partai politik dan juga bakal calon kepala daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Penyelenggara dan pihak keamanan harus lebih menegakkan dengan lebih tegas protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 pada pelaksanaan tahapan berikutnya Pemilihan 2020, terutama kegiatan di luar ruangan,” ungkapnya. (jpc/jpnn/jpg/aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top