12 Ranperda Belum Rampung, Pemkab TTS Usul 3 Lagi, DPRD Pertanyakan Urgensinya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

12 Ranperda Belum Rampung, Pemkab TTS Usul 3 Lagi, DPRD Pertanyakan Urgensinya


TUTUP SIDANG. DPRD dan Pemda TTS saat menggelar Sidang Paripurna Penutupan Perubahan Anggaran tahun 2020, Senin (14/9). (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

12 Ranperda Belum Rampung, Pemkab TTS Usul 3 Lagi, DPRD Pertanyakan Urgensinya


Bupati: RDTR Boking Perlu karena Berbatasan dengan Negara Lain

SOE, TIMEXKUPANG.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mempertanyakan urgensi tiga usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS. Tiga Propemperda ini diusulkan Pemkab pada Sidang Paripurna Penutupan Perubahan Anggaran 2020, Senin (14/9).

DPRD mempertanyakan hal ini karena pada Sidang Paripurna APBD Induk 2020, telah disetujui 12 Propemperda untuk diproses oleh Badan Legislasi (Baleg) DPRD TTS. Sayangnya hingga saat ini belum satupun dari 12 Propemperda itu dirampungkan.

Tiga Propemperda yang diusul Pemkab itu, yakni Propemperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Boking, Propemperda Penyertaan Modal ke Bank NTT, dan Propemperda Struktur Organisasi Pemerintah. Karena menambah lagi tiga propemperda, maka pada tahun 2020 ini Baleg DPRD TTS harus bekerja menyelesaikan 15 Peraturan Daerah (Perda).

Anggota DPRD TTS, Marthen Tualaka pada kesempatan itu menegaskan agar Pemkab dalam mengusulkan Propemperda, patut mempertimbangkan banyak hal baik itu urgensi, waktu, manfaat, dan juga anggaran. Pasalnya, sesuai pengalaman yang ada, banyak sekali Propemperda yang disetujui untuk ditindaklanjuti guna menjadi Perda, namun pada akhirnya sulit ditindaklanjuti lantaran banyaknya kendala yang dialami.

Maka dari itu, Marthen meminta agar Pemkab TTS cermat dalam mengusulkan Propemperda ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan sebagai sebuah produk hukum.

“12 Propemperda yang sudah disetujui untuk berproses menjadi Perda belum selesai, malah sudah tambah tiga lagi. Apakah Pemda TTS sudah estimasi waktu yang ada, cukup untuk proses tiga Propemperda menjadi sebuah produk hukum daerah atau belum? Saya harap kita cermat dalam mengusulkan Propemperda,” tegas Marthen.

Marthen mengatakan, kendala yang sering dialami dalam pembentukan Perda adalah, setelah disetujui di DPRD untuk diproses menjadi produk hukum, ternyata anggaran tidak tersedia. Karena itu, lanjutnya, dalam pengusulan Propemperda, pemerintah sudah harus memastikan anggarannya sehingga dikemudian hari tidak ada alasan bahwa agenda itu tidak dapat dilaksanakan lantaran ketiadaan anggaran.

Sementara untuk perda RDTR Boking, Marthen mempertanyakan urgensinya, karena Propemperda RDTR Boking tentu berkaitan dengan rencana DOB Amanatun. Sementara saat ini seperti diketahui bersama bahwa khusus untuk pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran.

“Jadi kalau belum urgen tidak perlu. Sedangkan untuk Propemperda Penyertaan Modal ke Bank NTT, saya harap Pemda mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah karena saat ini postur APBD akan berkurang akibat pandemi CCovid-19,” katanya.

Hal senada dikemukakan anggota Fraksi Demokrat, Beni Banamtuan. Menurut Beni, penyertaan modal di bank daerah dapat dilakukan jika postur APBD mengalami surplus, pelayanan kebutuhan publik telah maksimal. Namun jika postur APBD belum dinyatakan surplus dan anggaran pelayanan peblik masih kurang, maka perlu dipertimbangkan kembali oleh Pemkab TTS.

Pasalnya, kata Beni, anggaran penyertaan modal untuk bank daerah sejak 2011 hingga saat ini, kurang lebih mencapai Rp 83 miliar lebih. “Saya dengar juga bank daerah dalam pengelelolaan perbankan masih sering bermasalah, jadi pemerintah perlu mempertimbangkan hal ini agar uang rakyat tidak hilang percuma, karena persoalan manajemen bank yang masih bermasalah,” ucap Beni.

Politikus PKPI, Uksam Selan pada kesempatan itu juga mempertanyakan urgensi usulan tiga Propemperda tersebut. Menurutnya, jika Propemperda RDTR Boking diusulkan kaitan dengan perencanaan DOB Amanatun, maka tentu pihaknya akan mendukung penuh. Jika RDTR telah dipersiapkan untuk DOB Amanatun, maka Pemkab juga harus segera mengusulkan perubahan status desa menjadi kelurahan. Karena jika perda RDTL rampang diselesaikan, namun perubahan status desa belum dirubah maka tentu akan menjadi kendala dalam upaya pemekaran Amanatun. “Begitu juga beberapa desa yang ada di TTS, seperti Mnelalte, Kesetnana, Kapan, dan beberapa desa yang sudah layak menjadi kelurahan harus segera dibuat,” tegas Uksam.

Menurutnya, salah satu produk hukum yang seyogyanya segera dibuat oleh Pemkab TTS adalah regulasi yang mengatur tentang ruang gerak perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Karena saat ini hampir sebagian besar perangkat desa di TTS telah dilantik, namun untuk menjalankan tugas dan fungsinya, belum ada aturan yang mengatur tentang ruang gerak para perangkat desa.

“Terlepas dari protes yang dilakukan oleh sebagian peserta seleksi perangkat desa dan bahkan ada yang gugat, tapi harus ada aturan yang mengatur tentang ruang gerak para perangkat desa. Minimal Perbub saja juga baik atau kalau dibuatkan Perda lebih baik lagi,” saran Uksam.

Penjelasan Bupati

Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun pada kesempatan itu menyampaikan terimakasihnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama menyelesaikan dokumen anggaran perubahan, hingga penetapannya.

Terkait tiga Propemperda, Bupati Egusem menjelaskan bahwa pengurusan Propemperda RDTR Boking karena telah berproses sejak beberapa waktu lalu dan hal itu merupakan agenda pemerintah pusat.

Sejumlah tahapan Propemperda RDTR Boking telah dilaksanakan dan disetujui oleh pemerintah pusat, sehingga dikembalikan ke daerah untuk membentuk produk aturannya.

Propemperda RDTL Boking, juga bagian dari dukungan rencana pemekaran DOB Amanatun yang telah diwacanakan selama ini. Pertimbangan lain untuk membuat RDTR Boking, karena Boking adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Namun tidak diakomodir sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain oleh Kementerian Pertahanan karena tidak memiliki RDTR.

Maka dari itu, kata Egusem, ketika diusulkan menjadi salah satu daerah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain tidak diakomodir. “Selain itu, Boking adalah daerah yang dilintasi jalur lintas kabupaten, sehingga berpotensi menjadi daerah transit. Jadi perlu memiliki RDTR,” jelas Egusem.

Begitupun Propemperda penyertaan modal ke bank daerah, sesuai dengan RUPS Bank NTT beberapa waktu lalu oleh pemegang salah yakni Gubernur NTT menginstruksikan untuk seluruh daerah di NTT menyertakan modalnya ke bank daerah 50 persen dari deviden yang diterima, serta minimal satu persen dari postur APBD. Oleh sebab itu, katanya, guna menindaklanjuti instruksi itu, perlu dibuatkan regulasinya. “Khusus untuk propemperda penyertaan modal, ini menindaklanjuti keputusan yang sudah dibuat. Sedangkan anggaran untuk propemperda yang diusulkan, sudah disediakan,” pungkas Egusem. (yop)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top