Ferdi Tanoni: Timor Barat Tolak Klaim Australia atas Pulau Pasir | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ferdi Tanoni: Timor Barat Tolak Klaim Australia atas Pulau Pasir


Gugusan Pulau Pasir diklaim Australia. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Ferdi Tanoni: Timor Barat Tolak Klaim Australia atas Pulau Pasir


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Rakyat Timor Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara tegas menolak pengakuan Australia terhadap klaim Pulau Pasir berdasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) tentang Hak-hak Nelayan Tradisional.

Rakyat Timor Barat juga tidak dapat menerima sikap Australia yang menolak untuk menggunakan MoU 1996 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Polusi Minyak guna menyelesaikan petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 di Laut Timor yang ditutupi-tutupi itu.

Hal ini dikemukakan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Selasa (15/9).

Rakyat Timor Barat, demikian Ferdi, tak mengakui sikap Australia yang secara sepihak mengklaim gugusan pulau Pasir yang terletak di antara Laut Timor dengan perairan utara Australia pada 12°13’ Lintang Selatan (LS) dan 123°5’ Bujur Timur (BT), sekitar 120 kilometer dari Pulau Rote, NTT, 840 kilometer dari Darwin, Australia Utara, dan 610 kilometer dari Broome, Australia Barat itu.

“Selain itu ada sebuah sumur minyak Montara yang meledak tahun 2009 di sekitar daerah tersebut dan telah mencemarai Laut Timor hingga 90 persen, dan diabaikan oleh Australia,” sesal Ferdi.

Menurut Ferdi, klaim sepihak Australia tersebut yang melarikan diri dari tanggung jawab, dimana akibat tumpahan minyak Montara yang mencemari Laut Timor telah membunuh lebih dari 100.000 mata pencaharian rakyat NTT dan tidak terhitung banyaknya orang sakit hingga kematian serta kerurasakan lingkungan, dianggap illegal karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat secara internasional.

“Australia tidak memiliki hak apa pun atas Gugusan Pulau Pasir (Ashmore Reef), karena Australia tidak mampu membuktikan satu pun dokumen resmi atas kepemilikan pulau tersebut sesuai ketentuan hukum internasional,” beber Ferdi. “Namun, fakta hukum justru menunjukkan sebaliknya bahwa pulau tersebut sesungguhnya adalah milik nelayan tradisional Indonesia sejak abad ke 17,” sambungnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ferdi Tanoni menyatakan bahwa rakyat NTT tidak ingin melakukan perang dengan Australia. “Kami hanya butuh kejujuran serta kami perlu hidup. Hidup itu jauh lebih penting dari yang lainnya,” kata Ferdi.

Ferdi mengaku, pihaknya sedang mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak guna menyiapkan segala sesuatu agar siap masuk ke gugusan Pulau Pasir dengan 50 perahu nelayan tradisional Laut Timor setiap harinya untuk menghidupi keluarga mereka,” kata mantan agen Imigrasi Kedubes Australia itu.

Ferdi menjelaskan, Pulau Pasir dapat ditempuh dalam waktu enam jam dari Pulau Rote menggunakan perahu motor. Tempat tersebut merupakan tempat peristirahatan para nelayan tradisional Indonesia yang mengalami keletihan setelah mencari ikan dan biota laut lainnya di sekitar Pulau Pasir yang disebut Australia “Ashmore Reef”.

“Gugusan Pulau Pasir itu lebih tepat merupakan halaman rumah para nelayan tradisional Indonesia yang didiami secara turun-temurun sejak 500 tahun silam, jauh sebelum Australia memproklamirkan Peresmian Persemakmuran Australia tahun 1901 sebagai sebagai sebuah negara berdaulat,” katanya.

Karena itu, lanjut Ferdi, sangat lucu Australia mengacu pada MoU 1974, kemudian mencaplok dan mengklaim Gugusan Pulau Pasir yang disebut Ashmore Reef itu sebagai bagian dari teritorinya dan menjadikannya sebagai cagar alam secara sepihak.

Kepada Australia, Ferdi mengingatkan bahwa dengan mengacu pada MoU 1974, Australia kemudian mengklaim “Gugusan Pulau Pasir yang disebut Ashmore Reef” itu sebagai bagian dari teritorinya secara sepihak, sangatlah tidak benar secara hukum internasional. Dan apa yang dilakukan Australia itu adalah hanya sebuah langkah keserakahannya saja.

“Kepada Indonesia, hal yang sama pula saya nyatakan bahwa batalkan seluruh perjanjian RI-Australia yang pernah ditandatangani oleh Alexander Downer dan Ali Alatas tahun 1997 yang hingga saat ini tidak pernah diratifikasi dan tidak mungkin lagi diratifikasi itu. Rakyat Indonesia harus dan perlu hidup disini,” tegas sosok yang tak pernah lelah berjuang menegakkan kedaulatan rakyat NTT di Laut Timor itu.

Ironisnya lagi, kata Ferdi, Australia sangat menghargai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 untuk mengusir China keluar dari Laut China Selatan, akan tetapi menolak untuk mengalah terhadap Indonesia dan memberikan kembali Gugusan Pulau Pasir kepada rakyat Indonesia di Laut Timor. “Serta membayar kompensasi kepada kami atas pencemaran Laut Timor itu,” tambah Ferdi.

MOU Lemah

Ferdi menambahkan, Australia memegang MoU (Memorandum of Understanding) tentang Hak-hak Nelayan Tradisional yang ditandatangani pada 1974 oleh seorang pejabat tingkat rendah Kementerian Luar Negeri Indonesia dan seorang pejabat tingkat rendah dari Departemen Pertanian Australia.

“Ini tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun. Ini bukan sebuah perjanjian, sehingga MoU tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak boleh diberlakukan oleh Canberra dan Jakarta,” kata Tanoni.

Australia, lanjut Ferdi, menyadari bahwa MoU 1974 tersebut sangat lemah, sehingga pada 1997 membujuk Indonesia untuk membuat perjanjian lain yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di wilayah tersebut dan memasukkan gugusan Pulau Pasir di dalamnya.

Ferdi menegaskan, meskipun gugusan Pulau Pasir itu sudah menjadi bagian dari kesepakatan tersebut, namun sebagai konsekuensi dari perubahan kondisi geopolitik di Laut Timor, perjanjian itu harus ‘Batal demi Hukum’.

Ferdi menjelaskan, ketika perjanjian 1997 dinegosiasikan dan ditandatangani, Timor Timur masih menjadi bagian dari NKRI. Namun pada tahun 2000 telah terjadi perubahan geopolitik di wilayah tersebut dengan berdirinya Timor Timur sebagai sebuah negara merdeka dengan nama Timor Leste.

Australia justru menggunakan MoU 1974 yang ilegal itu untuk menghentikan dan membakar ribuan perahu milik nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor hanya untuk mengambil minyak dan gas bumi milik rakyat Timor bagian barat, yakni NTT.

Pemenang tunggal Civil Justice Award 2013 dari Australian Lawyers Alliance (ALA) ini juga juga merasa aneh dengan sikap Australia yang menolak untuk menggunakan MoU 1996 yang sah dan resmi tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Polusi Minyak di Laut guna menyelesaikan petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 di Laut Timor yang ditutupi-tutupi itu. Bahkan Australia dan Jakarta merubah MoU 1996 ini pada tahun 2019 lalu. (aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top