5 Poin Usulan KPU Terkait Permintaan Perppu Pilkada | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

5 Poin Usulan KPU Terkait Permintaan Perppu Pilkada


ILUSTRASI. Pilkada 2020. (JawaPos.com)

POLITIK

5 Poin Usulan KPU Terkait Permintaan Perppu Pilkada


Cegah Covid-19, Usulkan Kotak Suara Keliling

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang‎-undang (Perppu).

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, jika nantinya pemerintah mengeluarkan Perpuu, maka ada lima poin yang diusulkan oleh lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman ini.

“Agar pengaturan tahapan-tahapan Pilkada lebih sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, maka KPU mengajukan beberapa usulan untuk penyusunan Perppu,” ujar Pramono kepada wartawan, Sabtu (19/9).

Poin pertama KPU mengusulkan, ‎metode pemungutan suara dapat dilakukan melalui tempat pengutuan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK). Selama ini metode pemungutan suara hanya melalui TPS. Namun di tengah pandemi, metode KSK diperbolehkan juga.

“Jadi dibolehkan untuk pemungutan suara bagi pemilih di luar negeri dalam pemilu nasional menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke TPS, atau pemilih yang positif Covid-19 maupun sedang isolasi mandiri,” katanya.

Kemudian poin kedua adalah, ‎waktu pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00-15.00 waktu setempat. Waktu yang lebih panjang ini supaya tidak ada kerumunan di TPS.

“Hal ini bertujuan untuk semakin mengurai waktu kedatangan pemilih ke TPS, sehingga semakin terhindar dari kerumunan,” ungkapnya.

Selanjutnya poin ketiga adalah,‎ rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan secara manual atau elektronik. Saat ini KPU sedang membangun sistem e-Rekap.

“Namun kami perlu payung hukum yang lebih kokoh di Perppu. Sedangkan pengaturan secara teknisnya nanti akan diatur dalam Peraturan KPU,” ungkapnya.

Poin keempat. Kampanye dalam bentuk lain seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, olah raga, perlombaan, sosial yang diatur dalam UU Pilkada Pasal 63 ayat (1) huruf g hanya dibolehkan secara daring.

‎”Namun jika usulan ini tidak masuk dalam Perppu, maka KPU akan mengatur melalui revisi Peraturan KPU atau jika waktunya dianggap tidak mencukupi, maka melalui pedoman teknis,” tuturnya.

Kemudian kelima, ‎adanya sanksi pidana dan administrasi bagi orang-orang termasuk calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

“Sanksi pidana pelanggar protokol pencegahan Covid-19. Kami mengusulkan beberapa bentuk sanksi pidana dan atau administrasi, yang penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu maupun aparat penegak hukum lain,” tuturnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz mengusulkan supaya Presiden Jokowi bisa menerbitkan kembali Perppu.

Menurut Viryan, Perppu tersebut nantinya mengatur tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan saat Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

“‎Karena pengaturan sanksi dan larangan tentang masalah ini, ini menjadi poin penting, sebaiknya ditimbang pemerintah mengambil langkah mengeluarkan Perppu,” ujar Viryan.

Menurut Viryan, saat ini belum ada aturan lebih detail mengenai sanksi yang bakal diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan. Sehingga Perppu ini sangat penting di masa pandemi virus Korona atau Covid-19 ini. “Meskipun sederhana namun ini serius bagi kami‎,” katanya.

Viryan melanjutkan, berkaca dengan saat pendaftaran bakal calon kepala daerah banyak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Walaupun KPU telah meminta bakal calon kepala daerah untuk menaaati protokol kesehatan. Namun masih ada saja pelanggaran yang terjadi dengan banyaknya kerumunan massa.

Diketahui, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pilkada berlangsung di 9 kabupaten. Antara lain, Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, dan Sumba Timur. Selanjutnya Kabupaten Sumba Barat, Ngada, Manggarai Barat, dan Manggarai. (jpc/jpg/aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top