Beredar Foto Pejabat Eselon II TTU Dukung Paket Kita Sehati | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Beredar Foto Pejabat Eselon II TTU Dukung Paket Kita Sehati


BERPOLITIK PRAKTIS: Asisten Administrasi Setda TTU, Raymundus Thall (ketiga kiri) dan Kepala Dinas Peternakan, Fransiskus Fay (Belakang, kanan) tampak mendampingi bapaslon Bupati-Wakil Bupati TTU, Kristina Muki-Yosep Tanu saat safari politik terkait Pilkada TTU di Desa Noetoko, Kecamatan Miomaffo Barat belum lama ini. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Beredar Foto Pejabat Eselon II TTU Dukung Paket Kita Sehati


Sekda: Ada Laporan Masyarakat ASN Terlibat Politik Praktis Kita Tindak

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Utara (TTU) diduga terlibat politik praktis dengan mengarahkan dukungan kepada bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati-Wakil Bupati TTU, Kristina Muki-Yosep Tanu (Paket Kita Sehati) di Pilkada TTU 2020.

Dugaan ini dibuktikan dengan beredarnya beberapa foto yang memperlihatkan adanya keterlibatan ASN dalam aktifitas politik Paket Kita Sehati, termasuk terlibat mengumpulkan masyarakat untuk menemui paket Kita Sehati saat sosialisasi politik di beberapa wilayah.

Misalnya Asisten Administrasi Setda TTU, Raymundus Thall bersama Kepala Dinas Peternakan TTU, Fransiskus Fay mendapingi Kristina Muki dan Yosep Tanu saat safari politik di Desa Noetoko, Kecamatan Miomaffo Barat belum lama ini.

Selain kedua pejabat eselon dua tersebut, terdapat ASN di Dinas Pertanian TTU, Petrus Bano yang mendampingi Yosep Tanu saat safari politik di Desa Nansean, Kecamatan Insana.

Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis ketika dikonfirmasi Timor Express di Kantor Bupati TTU, Selasa (22/9) mengatakan, sesuai rujukan peraturan dari Kemenpan-RB, Mendagri, Komisi ASN, BKN, dan Bawaslu RI, jelas melarang ASN terlibat politik praktis.

Fransiskus mengatakan, Pemerintah Daerah akan membentuk tim teknis yang bertugas melakukan pengawasan terhadap sejumlah ASN di TTU dalam pelaksanaan Pilkada TTU 2020. Terutama ASN yang terlibat politik praktis.

BACA JUGA: Tak Cukup Bukti, Oknum Sekcam Mutis Lolos Jeratan Bawaslu

BACA JUGA: Warga Tasifanu Adukan Sekcam Mutis ke Bawaslu TTU

“Tim itu melakukan kajian terhadap ASN yang melanggar aturan sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara. Kita akan pasang itu kalau memang itu salah akan ditindak dan diberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran,” ungkap Fransiskus Tilis.

Fransiskus menambahkan, jenis saksi yang akan dijatuhi bagi ASN yang terlibat politik praktis tersebut yakni sanksi hukuman sedang dan sanksi hukuman berat. Sanksi itu disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan masing-masing ASN.

Mengenai keterlibatan pejabat Eselon II dalam mendukung paslon tertentu di Pilkada TTU 2020, Fransiskus mengaku sampai saat ini belum ada laporan resmi dari masyarakat ke Pemerintah Daerah. Namun apabila ada laporan, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Kalau ada laporan masyarakat pasti kita tindak. Kita akan koordinasi dengan Bawaslu terkait keterlibatan dari dua pejabat eselon dua itu,” katanya.

Menyinggung mengenai laporan terkait dugaan keterlibatan dalam kegiatan politik praktis yang dilakukan Sekertaris Camat (Sekcam) Mutis, Gregorius Kono, menurut Fransiskus, pihaknya belum memanggil oknum ASN tersebut untuk meminta keterangan. Namun sesuai hasil koordinasi dengan Bawaslu TTU, hasilnya tidak terbukti.

“Menurut hasil kajian Bawaslu bahwa itu dikategorikan tidak terbukti melakukan pelanggaran sehingga tidak diberikan sanksi,” pungkasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top