Dinas PMD Gencarkan Sosialisasi Perubahan Perbup Pilkades | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dinas PMD Gencarkan Sosialisasi Perubahan Perbup Pilkades


SOSIALISASI. Kabid Pemdes, Dinas PMD Rote Ndao, Maria Dolorosa Bria (kiri), saat melakukan sosialisasi perubahan Perbup di Kantor Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Rabu (16/9). (FOTO: Max Saleky/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Dinas PMD Gencarkan Sosialisasi Perubahan Perbup Pilkades


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Rote Ndao gencar mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2020. Perbup tersebut diterbitkan untuk mengantikan Perbup nomor 6 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Juklak Pilkades).

Pelaksanaan sosialisasi dimulai sejak Rabu (9/9) dan berakhir Sabtu (19/9).

Dinas PMD Rote Ndao membentuk sebanyak lima tim teknis untuk menangani wilayah masing-masing. Satu wilayah terdiri dari penggabungan dua wilayah kecamatan. Kecamatan Landu Leko dan Rote Timur masuk wilayah 1, Kecamatan Pantai Baru dan Rote Tengah (wilayah 2), Rote Selatan dan Lobalain (wilayah 3). Sedangkan wilayah 4 adalah Kecamatan Rote Barat Laut, sementara wilayah lima meliputi Kecamatan Rote Barat Daya dan Ndao Nuse.

“Kami harus gencar lakukan sosialisasi agar panitia Pilkades bisa paham terhadap teknis pelasanaanya nanti. Intinya pada perubahan Perbup, dan sudah selesai dilaksanakan untuk 69 desa,” kata Kepala Dinas PMD Rote Ndao melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Maria Dolorosa Bria kepada Timor Expres, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/9).

Menurutnya, sosialisasi selain dilakukan ditingkat tingkat desa, panitia di tingkat Kecamatan juga dibekali agar bisa mendampingi desa jika terdapat kendala di lapangan.

“Tinggal dikoordinasikan dengan panitia Kecamatan, jika masih ada hal-hal yang dirasa kurang,” kata Maria.

Menyinggung terkait perubahan Perbup, Maria menjelaskan, secara keseluruhan, Perbup 32 perubahannya tak begitu signifikan dari Perbub sebelumnya. Antara kedua Perbup tersebut, hanya pada bagian seleksi tambahan yang diubah dengan menambahkan beberapa ayat, serta pengurangan beberapa pasal.

Pada Perbub nomor 6, kata Maria, tidak secara terperinci menguraikan unsur yang ditempati sebelum mencalonkan diri dalam perhelatan Pilkades sebagai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan. Sementara pengalaman bekerja sendiri disyaratkan kepada setiap bakal calon (Balon) Kades. Sehingga dalam perubahanya, Perbub nomor 32, diuraikan menjadi tiga unsur, yaitu manajerial, teknis, dan pelaksana.

Dalam menentukan pembobotan pun, telah ditetapkan dengan skor pada masing-masing unsur. Dimana unsur manajerial memiliki skor paling tinggi, yaitu ditetapkan dengan skor 5, diikuti unsur teknis dengan skor 3, dan terendah skor 2 untuk unsur pelaksana.

Dengan penempatan skor tertinggi pada unsur manajerial, apabila Balon Kades sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai, pimpinan DPR/DPRD, Kepala Desa/Penjabat (Pj) Kepala Desa, Pimpinan BPD, Pimpinan OPD, Pimpinan TNI/Polri, serta pimpinan pada instansi vertikal.

Pada unsur teknis, meliputi pengalaman sebagai perangkat desa, anggota BPD, anggota DPR/DPRD, dan juga guru. Sedangkan unsur pelaksana meliputi, pegawai pada OPD, pegawai pada institusi TNI/Polri, pegawai pada instansi vertikal, Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di lingkup pemerintahan serta pendamping desa.

Selain pengalaman bekerja, seleksi terhadap tingkat pendidikan dan usia juga ditetapkan dengan skor yang berbeda. Bacalkades yang menamatkan diri pada jenjang SLTP diberi skor 2, skor 3 untuk jenjang SLTA dan tertinggi skor 5 untuk jenjang pendidikan Diploma/sarjana.

Sedangkan pada usia, digunakan perhitungan berdasarkan rentangan usia. Yang dimulai dari usia 25 tahun hingga 59 tahun, ditetapkan dengan skor 6, dan skor 4 untuk usia 60 tahun ke atas.

“Perengkingan dengan menggunakan kriteria, digunakan apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 orang,” jelas Maria.

Dalam perhitungan skor melalui perengkingan, apabila masih terdapat nilai yang sama, maka untuk menetapkan Balon menjadi calon Cakades, dilakukan melalui pelaksanaan ujian tertulis. Sebagaimana dituangkan dalam pasal 3 ayat (2) huruf (d), Perbup nomor 32 tahun 2020, tetang perubahan atas Perbup nomor 6 tahun tahun 2020, tentang petunjuk pelaksanaan Pilkades.

Sementara tahapan pelaksanaan Pilkades di Rote Ndao, kata Maria, sudah berada pada tahap pengesahan/penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPT). Tahapan tersebut dimulai dari tahap pembentukan panitia Pilkades, sehingga masih terdapat beberapa tahapan lagi untuk para Cakades bisa mendaftarkan diri. (mg32)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top