Kota Kupang Masuk Zona Coklat Risiko Tinggi, Wali Kota Kembali Terapkan WFH | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kota Kupang Masuk Zona Coklat Risiko Tinggi, Wali Kota Kembali Terapkan WFH


Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Kota Kupang Masuk Zona Coklat Risiko Tinggi, Wali Kota Kembali Terapkan WFH


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Wali Kota Kupang, Jefirston Riwu Kore kembali mengeluarkan surat edaran untuk semua pimpinan perangkat daerah, perusahaan daerah, dan instansi vertikal yang ada di Kota Kupang agar mulai menerapkan Work from Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) terhitung 28 September 2020.

Menurut Jefri, hal ini dilakukan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Nomor 67 tahun 2020, tentang perubahan atas surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru dan surat satuan tugas penanganan Covid-19 Kota Kupang tentang pemberian keterangan.

“Dengan dasar edaran ini, maka perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Kupang agar dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan instansi pemerintah,” ungkap Jefri kepada pers di Kupang, Kamis (24/9).

Jefri menyebutkan, status penyebaran Covid-19 di Kota Kupang berada pada zona coklat dengan resiko sangat tinggi. Berkaitan dengan status di atas maka pimpinan perangkat daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor sebanyak 25 persen saja.

BACA JUGA: Warga Kota Kupang, Ini Instruksi Wali Kota Terkait Perayaan Pesta

Jefri menjelaskan, penentuan ASN dan PTT yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah paling banyak 75 persen, dengan pertimbangan ketentuan pada surat edaran nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan norma baru atau adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Selain itu, kata Wali Kota, penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara di Pemkota Kupang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 28 September 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

“Surat edaran ini diberikan kepada pimpinan perangkat daerah, dinas, badan, bagian, camat, lurah, lingkup Pemerintah Kota Kupang, pimpinan instansi vertikal lingkup Pemerintah Kota Kupang, Direktur PD Pasar, Direktur Rumah Sakit SK Lerik, Kepala Sekolah PAUD, TK, SD, SMP lingkup pemerintah kota Kupang,” terangnya. (mg25)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top