MoU 1974 Bukan Hukum Internasional untuk Miliki Pulau Pasir | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

MoU 1974 Bukan Hukum Internasional untuk Miliki Pulau Pasir


Gugusan Pulau Pasir yang diklaim Australia. (FOTO: ISTIMEWA)

KABAR FLOBAMORATA

MoU 1974 Bukan Hukum Internasional untuk Miliki Pulau Pasir


Ferdi Tanoni: Australia-RI Harus Batalkan MoU 1974 dan Perjanjian 1997

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Indonesia dan Australia pada tahun 1974 membuat perjanjian kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang isinya mengatur hak-hak nelayan tradisional di gugusan Pulau Pasir, yakni pulau di samudera Hindia antara Pulau Rote-Indonesia dan Benua Australia.

MoU itu hanyalah kesepakatan untuk membicarakan hal tersebut saja, serta bukan hukum dan tidak bisa digunakan seperti yang dilakukan Australia dengan membuat perjanjian-perjanjian yang sangat tidak masuk akal itu kemudian disetujui oleh Indonesia.

“MoU 1974 itu tidak memiliki bobot terkait siapa yang memiliki pulau-pulau tersebut,” ungkap Ferdi Tanoni, Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat di Laut Timor dan gugusan Pulau Pasir kepada media ini di Kupang, kemarin (23/9).

Oleh karena itu, kata Ferdi, Indonesia tidak bisa berdiam diri kemudian hanya mengakuinya saja, dengan mengatakan bahwa Pulau Pasir adalah milik negara Australia.

“Sejak kapan Australia menguasai Pulau Pasir? Hingga tahun 1973 Pemerintah Kabupaten Kupang masih keluarkan izin (surat jalan) kepada masyarakat/nelayan yang hendak berlayar ke Pulau Pasir,” beber Ferdi yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) ini.

Ferdi menyebutkan, pemberian surat jalan oleh Kabupaten Kupang ini telah dilakukan ratusan tahun lalu setidaknya pada tahun 1751 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada seorang pedagang Tionghoa yang hendak berlayar menuju gugusan Pulau Pasir dan Rote.

Selain itu, katanya, perahu-perahu nelayan dari Makassar, Sulawesi Selatan dan daerah lainnya yang hendak memasuki wilayah Timor harus dilengkapi dengan surat izin resmi dari ‘kompeni’ yang mengizinkan mereka untuk mengumpulkan teripang di wilayah yang direalisasikan tersebut tanpa halangan.

Kemudian tahun 1974, Indonesia dan Australia menandatangani MoU tentang hak-hak nelayan tradisional dan setelah itu para nelayan tradisional Indonesia ditangkap. Perahu mereka dibakar kemudian mereka dipenjarakan oleh Australia dan disetujui oleh Pemerintah Indonesia.

BACA JUGA: Ferdi Tanoni: Timor Barat Tolak Klaim Australia atas Pulau Pasir

“Mungkikah Indonesia sengaja membiarkan para nelayan tradisional di Laut Timor dimusnahkan? Dimanakah rasa kebersamaan sesama anak bangsa dan nasionalisme kita sebagai orang Indonesia?” tanya Ferdi. “Kami mendesak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan RI untuk segera membatalkan MoU 1974 kemudian Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu RI-Australia tahun 1997,” sambung salah satu tokoh yang getol memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Laut Timor ini.

Ferdi Tanoni menyebutkan, beberapa hari lalu dirinya telah mengirim surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Marise Payne dan Melu RI, Retno Marsudi untuk segera membatalkan klaim Australia atas Pulau Pasir dan berharap mereka dapat menjawab pertanyaan yang diajukannya itu.

Ferdi menyatakan, Australia harus berani berkata jujur terhadap kecurangan yang telah dilakukan dengan membunuh ribuan nelayan tradisional yang ada di Laut Timor serta mengusir mereka keluar dari Pulau Pasir. “Saya sangat yakin, rakyat Australia tidak menghendaki terhadap apa yang dilakukan Australia selama ini,” tuturnya.

Para teoritis dari Indonesia, kata Ferdi, yang membuat pernyataan ngawur dengan mengatakan adanya bukti-bukti soal tulisan yang ada di web CIA (Central Intelligence Agency) dan juga tulisan-tulisan lainnya dari Inggris bahwa Pulau Pasir merupakan bagian dari Australia, semua tulisan itu bisa saja dibuat dan bisa saja berubah.

“Bagi kami itu tidak penting. Kami rakyat Indonesia merasa tidak penting dan aneh terhadap siapa pun yang mengatakan Pulau Pasir sudah merupakan hak Australia sejak lama. Kami hanya minta penjelasan, sejak kapan Pulau Pasir dikuasai Australia?” tanya Ferdi lagi.

Ferdi menegaskan bahwa yang benar adalah Pulau Pasir telah diklaim sepihak oleh Australia karena keserakahannya untuk menguasai kekayaan minyak dan gas bumi yang ada di sana. Ironisnya, Indonesia setuju klaimnya Australia walaupun itu tidak legal.

Ferdi menambahkan bahwa pada awalnya Australia mengklaim zona perikanan kemudian ditingkatkan menjadi zona ekonomi eksklusif (ZEE) secara sepihak terus diberikan kepada Pemerintah Australia dan dicantumkan dalam perjanjian illegal RI-Australia tahun 1997 yang tidak diratifikasi itu.

“Karena itu, kami mendesak Australia untuk segera keluar dari Pulau Pasir karena tidak ada perjanjian apapun tentang Pulau Pasir, hanya MoU yang Anda (Australia, Red) pegang. Pulau Pasir itu adalah milik kami, orang Timor-Rote-Sabu dan Alor,” pungkas Ferdi Tanoni. (aln)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top