Langgar Aturan Jaga Jarak, 3 Maskapai Kena Denda Pinalti dari Kemenhub | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Langgar Aturan Jaga Jarak, 3 Maskapai Kena Denda Pinalti dari Kemenhub


ILUSTRASI. Maskapai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (FOTO: Dok. JawaPos.com)

BISNIS

Langgar Aturan Jaga Jarak, 3 Maskapai Kena Denda Pinalti dari Kemenhub


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan penerbangan yang melanggar aturan menjaga jarak dalam pesawat. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto menyampaikan, telah menerima beberapa laporan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu Medan, terdapat tiga perusahaan penerbangan yang tidak menerapkan prinsip jaga jarak (physical distancing) dalam kabin pesawat udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga perusahaan penerbangan tidak menerapkan prinsip jaga jarak di dalam pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70 persen kapasitas angkut.

“Kami pastikan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Novie dalam keterangannya, Jumat (25/9).

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan PM 56 Tahun 2020 berupa sanksi denda administratif sebesar 250 – 3000 pinalti unit (1 pinalti unit = Rp 100.000).

“Melalui Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2020 ini, menjadi salah satu bukti bahwa kami Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, siapapun yang melanggar, akan kami berikan sanksi tegas,” tuturnya.

Seperti diketahui, sebelum ditetapkannya PM 56 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan surat teguran serta pencabutan izin rute terhadap perusahaan penerbangan yang melanggar ketentuan pembatasan kapasitas maksimum di dalam pesawat.

“Saya berharap semua perusahaan penerbangan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku, bersama-sama kita terapkan protokol kesehatan dengan baik, demi penerbangan yang selamat, aman dan sehat,” tuturnya. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top