Pemprov Cabut Larangan Bikin Pesta, Boleh Rayakan tapi Perhatikan Hal Ini | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemprov Cabut Larangan Bikin Pesta, Boleh Rayakan tapi Perhatikan Hal Ini


Karo Humas dan Protokol Setda NTT, Jelamu Ardu Marius. (FOTO: ISTIMEWA)

KABAR FLOBAMORATA

Pemprov Cabut Larangan Bikin Pesta, Boleh Rayakan tapi Perhatikan Hal Ini


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT kembali mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/III/86/IX/2020, perihal Rekomendasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di NTT. Dalam SE yang ditandatangani Sekda NTT, Benediktus Polo Maing memberikan kabar baik kepada masyarakat yang ingin menggelar pesta.

SE tersebut ditegaskan pada poin tiga untuk membatalkan Surat Gubernur, Nomor Pem.440/11/84/1X/2020 tanggal 18 September 2020 perihal meniadakan sementara perayaan-perayaan, terutama pesta-pesta yang mengumpulkan banyak orang yang tertuang pada poin enam surat Gubernur sebelumnya itu.

Dalam SE terbaru, poin yang berisi larangan menggelar pesta dibatalkan dan diganti dengan perayaan/pesta/kegiatan yang menghadirkan banyak orang kiranya dibatasi jumlah peserta/undangan serta menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dengan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) NTT No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru di Provinsi NTT.

BACA JUGA: Warga Kota Kupang, Ini Instruksi Wali Kota Terkait Perayaan Pesta

BACA JUGA: Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Pemkot: Polisi Bubarkan Kerumunan Massa

Karo Humas dan Protokol Setda NTT, Jelamu Ardu Marius ketika dikonfirmasi membenarkan adanya SE tersebut. Menurut Marius, sebenarnya Pemprov tidak melarang warga menggelar perayaan/pesta, namun penyelenggaraannya mesti memperhatikan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19.

“Gubernur mempersilakan untuk gelar pesta tetapi memperhatikan kapasitas serta memperhatikan dampak dari pesta itu sendiri. Kita minta para Bupati/Walikota menerjemahkan edaran ini sesuai kondisi daerah. Contohnya acara nikah, bisa digelar tapi resepsinya tidak perlu,” ujarnya mengutip apa yang disampaikan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.

Marius menambahkan, bahwa para kepala daerah dalam mengambil kebijakan harus memperhatikan perputaran ekonomi masyarakat, jangan sampai ekonomi masyarakat menjadi stagnan.

“Semua pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pembangunan di daerah tetap berjalan serta tetap memperhatikan aspek ekonomi dan kesehatan,” imbuhnya. (mg29)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top