Sayangkan Edaran Pemprov NTT, DPRD Minta Pemkot Tegas | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sayangkan Edaran Pemprov NTT, DPRD Minta Pemkot Tegas


Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Sayangkan Edaran Pemprov NTT, DPRD Minta Pemkot Tegas


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe mengaku menyayangkan adanya surat edaran Gubernur NTT yang isinya mencabut pelarangan perayaan-perayaan seperti pesta dan lainnya yang mengumpulkan massa. Pasalnya larangan itu berubah hanya dalam hitungan jam, dimana kembali membolehkan perayaan pesta dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Yeskiel Loudoe mengatakan, dirinya sangat setuju dengan surat edaran pertama, yang melarang semua kegiatan mengumpulkan massa, dan sangat didukung karena memang untuk kepentingan semua masyarakat Kota Kupang. Apalagi melihat angka kasus terkonfirmasi positif yang semakin meningkat.

Namun Yeskiel mengaku sangat kecewa dengan surat edaran terbaru dari Provinsi NTT dimana kembali memperbolehkan tentang perayaan pesta. “Tentunya ini sangat tidak tegas, karena berubah-ubah dalam hitungan jam,” kata Yeskiel kepada TIMEXKUPANG.com, Jumat (25/9) pagi.

Yeskiel Loudoe menyebutkan, karena surat edaran itu, sudah ada 7 sampai 8 perayaan pesta yang akan digelar. Yeskiel meminta pemerintah harus tegas, kalau memang tidak boleh maka teruskan instruksi itu, harus ada ketegasan.

“Pemerintah Kota juga seharusnya tegas karena kita merupakan daerah otonom. Masyarakat Kota Kupang merupakan masyarakat kita, dan kita harus mengatur semuanya secara baik agar masyarakat tidak menjadi korban,” tegasnya. “Jadi harus jelas, jangan sampai masyarakat bingung dan menjadi korban dari sikap pemerintah yang berubah-ubah,” tambahnya.

Yeskiel mengharapkan agar surat edaran Pemprov NTT yang ditandatangani Sekda Benediktus Polo Maing itu seharusnya lebih dipertegas, dan jangan berubah-ubah.

Ikut Instruksi Provinsi

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore yang sebelumnya juga menginstruksikan agar mengawasi segala kegiatan yang mengumpulkan massa di kota ini, akhirnya harus mengikuti edaran terbaru Pemprov NTT. Jefri pun mengatakan perayaan pesta boleh dilakukan tetapi tetap dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

“Karena ada berbagai pertimbangan yang dipikirkan, termasuk di dalamnya ekonomi, prinsipnya kota mengikuti instruksi dari provinsi,” ujarnya.

Terkait penerapan work from home (WFH) yang sebelumnya juga sudah diputuskan agar 75 persen ASN bekerja dari rumah, dengan adanya edaran ini, Jefri pun kembali berubah sikap dengan menyatakan rencana kerja dari rumah sementara dikaji dan belum bisa diterapkan.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man, saat diwawancarai, Kamis (24/9) siang di Kantor DPRD Kota Kupang, mengatakan, kota ini sekarang berstatus risiko penularan sangat tinggi. Dengan status ini, kata Herman Man, Pemkot mulai memperketat berbagai protokol kesehatan yang ditetapkan.

Dia juga menjelaskan terkait imbauan yang saat ini disebarkan oleh Pemkot Kupang, merupakan merujuk pada Peraturan Wali Kota Kupang (Perwali) Nomor 18 tahun 2020.

“Semua imbauan yang ada itu, intinya membuat merujuk pada Perwali nomor 18 tahun 2020, yang sifatnya mengingatkan kembali dan mempertegas agar dipatuhi masyarakat,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pemprov Cabut Larangan Bikin Pesta, Boleh Rayakan tapi Perhatikan Hal Ini

BACA JUGA: Warga Kota Kupang, Ini Instruksi Wali Kota Terkait Perayaan Pesta

BACA JUGA: Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Pemkot: Polisi Bubarkan Kerumunan Massa

Pembatasan yang dimaksudkan dalam Perwali itu adalah seluruh kegiatan acara, khususnya yang sifatnya mengumpulkan orang dengan jumlah yang besar.

“Pembatasan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dalam jumlah besar baik itu dalam acara pernikahan, tenda duka, dan kegiatan lain yang sifatnya mengumpulkan orang dengan jumlah besar. Kegiatan dalam perayaan bisa dilakukan, tapi dengan pembatasan yang sangat ketat baik itu dari total jumlahnya minimal tiga ratus, dan kalau lebih kita bubarkan,” jelasnya.

Kota Kupang kini berada dalam zona coklat dengan risiko sangat tinggi, sehingga kegiatan apapun yang sifatnya mengumpulkan massa maka akan ditentukan batasan waktu dalam kegiatan itu. Misalnya jumlah orang tidak boleh lebih dari 300 orang, dan acaranya pun cukup tiga jam.

Dalam pengamanan perayaan kegiatan apapun yang dilakukan pemerintah, melibatkan pihak kepolisian juga TNI.

“Teman-teman dari pihak kepolisian juga kalau beroperasi itu tidak hanya asal melaksanakan, instruksi atau komando. Mereka juga mengedepankan kemanusiaan, tetapi kalau sudah keterlaluan pasti dibubarkan. Dalam pelaksanaan ini sudah menyangkut seluruh komponen, lurah sebagai Gugus Tugas Covid-19 di kelurahan itu juga punya tanggung jawab,” urainya.

Herman menjelaskan, hingga saat ini Pemkot belum memberikan sanksi berupa denda kepada masyarakat yang melanggar aturan di masa pandemi ini, pihaknya masih mengedepankan langkah persuasif bagi masyarakat yang melanggar.

“Terkait sanksi yang dilalukan kepada pihak masyarakat yang melanggar itu sejauh ini dari pihak keamanan sudah berikan sanksi sosial berupa push-up. Terkait sanksi materi tidaklah. Pemerintah itu bersifat persuasif sekali, jadi kalau denda biaya bagi yang tidak menerapkan protokol kesehatan kita belum, kita masih lebih persuasif edukasi,” pungkasnya.

Kasus Bertambah

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Kupang, Ernest Ludji dalam keterangannya menjelaskan, Kamis (24/9) terjadi penambahan kasus positif baru di Kota Kupang. Kasus ini merupakan kasus dengan transmisi lokal.

“Hari ini ada penambahan kasus positif di Kota Kupang dengan tambahan 3 kasus yang merupakan transmisi lokal,” katanya.

Ernest juga menyampaikan, tiga kasus baru transmisi lokal tersebut menyebar di tiga kelurahan, dimana dua orang diantaranya berjenis kelamin perempuan.

“3 kasus itu 2 perempuan dan 1 laki-laki, yang tersebar pada kelurahan Sikumana, Kelurahan Fatululi, dan Kelurahan Liliba. Semuanya merupakan transmisi lokal,” beber Ernest.

Dengan demikian jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Kupang mencapai 59 kasus. 41 kasus atau pasien sudah dinyatakan sembuh, 3 kasus pasien meninggal, dan yang masih dirawat atau diisolasi sebanyak 15 orang. “Mereka dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Kupang,” pungkas Ernest. (mg25)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top