6 Bupati di NTT Cuti Pilkada, Gubernur Lantik Pejabat Sementara | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

6 Bupati di NTT Cuti Pilkada, Gubernur Lantik Pejabat Sementara


ILUSTRASI. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

6 Bupati di NTT Cuti Pilkada, Gubernur Lantik Pejabat Sementara


KUPANG TIMEXKUPANG.com-Jika tidak ada aral merintang, hari ini (26/9) Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat (VBL) melantik enam orang Pejabat sementara (Pjs) Bupati untuk menahkodai enam kabupaten yang kepala daerahnya mengajukan cuti kampanye pada Pilkada serentak 2020 ini. Sesuai jadwal, pelantikan enam Pjs Bupati berlangsung pukul 10.00 Wita di aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Enam Pjs Bupati yang dikukuhkan Gubernur NTT mewakili Mendagri, yakni Pjs Bupati Malaka, Belu, Sabu Raijua, Sumba Barat, dan Manggarai. Keenam Pjs Bupati itu dikukuhkan berdasarkan Permendagri Nomor 74/2016 dan perubahannya Permendagri Nomor 1 tahun 2018 bahwa pejabat negara yang melakukan kampanye wajib cuti.

“Khusus Kabupaten TTU, Manggarai Barat, dan Sumba Timur tidak ada Pjs Bupati karena bupatinya tidak ikut Pilkada. Jadi bupati tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatan selesai,” jelas Kepala Biro Tata Pemerintahan (Karo Tatapem) Setda NTT, Doris A. Rihi, kepada TIMEX di Kupang, Jumat (25/9).

Keenam Pjs Bupati yang dilantik Gubernur NTT pagi ini, jelas Doris, akan menjalankan tugas sementara hingga para Bupati mengakhiri masa cuti selama 71 kampanye Pilkada serentak 2020 terhitung mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

Para Pjs Bupati, terang Doris, memiliki kewenangan terbatas sesuai aturan sebagaimana Permendagri Nomor 1 tahun 2018.

“Pjs Bupati selama menjabat bisa saja melakukan mutasi dan mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis seperti anggaran dan SDM tapi harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Artinya kalau konsultasinya disetujui maka bisa saja Pjs melaksanakan kebijakan yang sifatnya strategis, tapi kalau konsultasinya tidak disetujui maka tentunya Pjs tidak punya kewenangan untuk mengambil sebuah kebijakan strategis di daerahnya,” jelas Doris.

Mengenai siapa saja enam Pjs Bupati yang dilantik pagi ini, Doris enggan menyebutkan. Pasalnya hingga Jumat siang (25/9), pihaknya belum mengetahui persis siapa nama enam Pjs yang akan dilantik Gubernur VBL.

“Kami memang sudah mengusulkan enam nama ke pusat tapi saya sendiri belum tahu persis karena sampai siang ini (25/9) belum ada SK Pjs Bupati dari pusat. Apalagi aturannya mengatakan Pjs bupati bisa berasal dari pejabat tinggi pratama tingkat provinsi dan bisa juga dari pusat. Jadi kami belum tahu apakah enam nama yang kami usulkan disetujui semuanya atau hanya sebagian yang disetujui. Bahkan jangan sampai keenam nama yang kami usulkan semuanya tidak disetujui sehingga Pjs Bupati dari keenam kabupaten itu semuanya dari pusat,” urai Doris.

Meski tak diungkapkan Doris, informasi yang berkembang dilingkungan Pemprov NTT menyebutkan bahwa ada enam nama yang diusulkan Gubernur NTT ke Mendagri untuk dipertimbangkan mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di enam kabupaten yang bupatinya mengajukan cuti kampanye.

Enam nama ini merupakan pejabat tinggi pratama Pemprov NTT yang sementara menduduki jabatan eselon II dan staf ahli. Keenam nama itu, yakni Zakarias Moruk (Kaban Keuangan NTT) yang kemungkinan dipercaya menjadi Pjs Bupati Belu, kemudian dr. Messerasi Ataupah (Kadinkes NTT) sebagai Pjs. Bupati Malaka, Ferdi Kapitan (Staf Ahli Gubernur) sebagai Pjs. Bupati Sabu Raijua, dan Semuel Pakereng (Staf Ahli Gubernur) sebagai Pjs. Bupati Sumba Barat. Selanjutnya Zet Sonny Libing (Kaban Aset dan Pendatapan NTT) sebagai Pjs. Bupati Manggarai, dan Linus Lusi (Kadis P dan K NTT) sebagai Pjs. Bupati Ngada.

Untuk diketahui, Bupati Belu, Willy Lay dan wakilnya JT Ose Luan kembali maju di Pilkada Belu sebagai petahana, maka keduanya wajib cuti dimasa kampanye ini. Dengan demikian kekosongan kepemimpinan selama 71 hari kampanye harus diisi seorang Pjs. Begitu juga dengan Bupati Malaka, dr. Stef Bria Seran juga kembali bertarung untuk periode keduanya. Selanjutnya Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke pun menjadi petahana yang kembali maju dalam Pilkada 2020. Hal yang sama juga terjadi di Sumba Barat, dimana Bupati Niga Dapawole juga cuti karena ikut maju di Pilkada Sumba Barat. di Manggarai, Bupati Deno Kamelus kembali menggandeng wakilnya Viktor Madur untuk kembali berkompetisi sebagai petahana di Pilkada Manggarai, dan Bupati Ngada, Paulus Soliwoa yang juga maju sebagai petahana untuk meraih kekuasaan periode keduanya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, dasar hukum terkait Plt mengacu pada Pasal 65 dan 66 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Tito menyebutkan, Plt dijabat Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, apabila Gubernur, Bupati dan Walikota di suatu daerah sedang berhalangan sementara. Sementara Pjs dipilih jika pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam Pilkada ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye. “Pjs nanti akan diajukan kepada Kemendagri, nanti Kemendagri akan menentukan,” kata Tito.

Sementara bagi kepala daerah yang tidak maju, demikian Tito, dia tetap menjabat. “Kalau kepala daerahnya maju maka wakilnya yang menjadi Plt. Kalau dua-duanya pasangannya maju maka harus diganti dengan Pjs,” ujar Tito dalam siaran pers Kemendagri, Jumat (17/7/2020). (ogi/aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top