Diprotes karena Ada ASN, Pelantikan BPD Ulu Wae Ditunda | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Diprotes karena Ada ASN, Pelantikan BPD Ulu Wae Ditunda


Kadis PMD Matim, Yosep Durahi. (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Diprotes karena Ada ASN, Pelantikan BPD Ulu Wae Ditunda


BORONG, TIMEXKUPANG.com-Proses pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ulu Wae, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), terpaksa ditunda. Pemicu penundaan ini karena ada protes warga, dimana salah satu pengurus BPD berstatus sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN).

“Ada satu guru ASN yang dipilih jadi BPD di Desa Ulu Wae, lalu dipersoalkan warga. Sehingga proses pelantikan BPD untuk desa ini terpaksa ditunda,” ungkap Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Matim, Yosep Durahi, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (25/9) siang.

Menurut Yosep, apa yang dipersoalkan warga itu ada benarnya. Artinya, jabatan BPD seharusnya tidak boleh merangkap. BPD itu wajib setiap hari berkantor di kantor desa. Artinya harus full time. Hal yang sama terjadi di Desa Leong, Kecamatan Poco Ranaka. Dimana satu orang anggota BPD tidak dilantik.

“Kalau di Desa Leong, dari 5 orang BPD, satu orangnya tidak jadi dilantik. Itu juga karena statusnya ASN sebagai penyuluh KB. Kita tetap lantik untuk 4 orang, karena ada berita acara di camat bahwa satu kursi dikosongkan demi pertimbangan keamanan. Sementara Ulu Wae tidak ada,” jelss Yosep.

Untuk sementara, kata Yosep, jabatan BPD di Desa Ulu Wae terjadi kevakuman. Sambil menunggu Camat bersama pemerintah desa melakukan upaya penyelesaian atas persalan yang terjadi. Sehingga nanti pelantikan BPD untuk desa tersebut dilaksanakan dan dijadwalkan menyusul. Termasuk satu orang BPD di Desa Leong, setelah ada penggantinya.

Yosep Durahi menyebutkan, sejauh ini total BPD yang sudah dilantik sejumlah 354 orang, menyebar di 63 desa. Jumlah desa itu menyebar di 6 wilayah kecamatan. Rinciannya Kecamatan Poco Ranaka Timur sebanyak 10 desa minus Desa Ulu Wae dengan jumlah anggota BPD sebanyak 64 orang.

Selain itu Kecamatan Poco Ranaka sebanyak 86 orang BPD di 15 desa. Kecamatan Lamba Leda sebanyak 47 BPD di 9 desa. Kecamatan Elar sebanyak 50 orang BPD di 10 desa. Kecamatan Rana Mese sebanyak 56 orang BPD di 10 desa. Kecamatan Elar Selatan sebanyak 51 orang BPD di 9 wilayah desa.

“Tersisa tiga kecamatan yang desa-desanya belum ada proses pelantikan BPD, yakni Kecamatan Borong, Sambi Rampas, dan Kota Komba. Untuk kecamatan Sambi Rampas, jadwal proses pelantikanya Senin (28/9). Pelantikanya, semua berlangsung di kantor Camat setempat. Dilakukan Bupati dan Wakil Bupati,” kata Yosep.

Yosep juga menyampaikan besarnya gaji yang didapat BPD di Matim, dimana per bulannya, untuk jabatan Ketua BPD sebesar Rp 750 ribu, Wakil Ketua Rp 700 ribu, dan Sekertaris sebesar Rp 650 ribu. Sedangkan anggota sebesar Rp 600 ribu. Ini tidak terhitung biaya operasional yang diterima masing-masing BPD. Itu nanti dapatnya dari dana desa masing-masing.

Yosep menegaskan kepada BPD bahwa tugas dan peran mereka di desa itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan pembangunan desa. BPD juga punya hak untuk mengetahui RAP yang dibuat pemerintah desa. Disini BPD bukan sebagai pelengkap, apalagi di bawah perintah kepala desa.

“Bagaimana BPD bisa mengawasi kalau RAP mereka tidak tahu. Jadi BPD itu wajib tahu RAP. Saya minta kalau ada kepala desa yang tidak kasih RAP ke BPD, segera lapor ke kita di dinas. Semuanya harus transparan. Apalagi BPD itu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa,” tegas Yosep.

Yosep mengingatkan bahwa antara Kepala Desa dan BPD tidak untuk saling mencari kelemahan atau saling melampaui tugas masing-masing. Tentu yang paling penting itu, komunikasi. Saling kerja sama untuk bangun desa itu penting. Seberat dan sebanyak apapun persoalan, itu bisa diselesaikan kalau BPD dan kepala desanya duduk dan berjalan bersama-sama.

“BPD dengan kepala desa jangan jalan sendiri-sendiri. Harus bersatu dengan tujuan yang baik. Agar pada akhirnya pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau ada masalah jangan limpahkan ke kepala desa sendiri. Harus jadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (Krf3)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top