Jangan Sampai Ada Laporan Keliru | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Jangan Sampai Ada Laporan Keliru


ZETH SONY LIBING

BISNIS

Jangan Sampai Ada Laporan Keliru


Pengaruhi Keputusan Pemprov Soal Investasi

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Keputusan kepala daerah soal investasi sangat ditentukan oleh kajian dari staf di OPD terkait. Jangan sampai ada laporan yang keliru kepada kepala daerah yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Yang akhirnya berdampak pada investasi di daerah.

Hal tersebut diduga terjadi di Pemprov NTT terkait keputusan Pemprov yang tidak melanjutkan kerja sama dengan Hotel Sasando. Sementara di pihak lain ada kerja sama yang dilanjutkan dengan PT. Nusa Bahana Niaga (NBN). Padahal, kontribusi yang ditawarkan pihak Hotel Sasando dalam addendum kerja sama itu nilainya lebih tinggi dibanding kontribusi dari PT. NBN.

Penilaian ini disampaikan advokat senior Ahmad Bumi kepada koran ini, Senin (28/9) di Kupang. “Saya mengikuti melalui pemberitaan di media mengenai keputusan Pemprov NTT dalam melanjutkan kerja sama dengan Hotel Sasando dan PT. NBN. Jangan sampai ada laporan yang keliru yang mempengaruhi keputusan Pemprov NTT,” kata Ahmad Bumi.

Dirinya mengatakan, kontribusi yang ditawarkan manajemen Hotel Sasando sebenarnya cukup besar dan menguntungkan daerah. “Namun, karena apa sampai ditolak? Ini yang patut ditanyakan. Padahal, itu lebih menguntungkan daerah. Sementara di tempat lain, ada perusahaan yang dilanjutkan kerja samanya dalam hal ini PT. NBN yang jika dibandingkan dengan Sasando sebenarnya daerah dirugikan,” ujar Ahmad.

Karena itu, dirinya meminta Pemprov NTT dalam hal ini Gubernur dan Wagub NTT untuk mencermati laporan yang disampaikan para stafnya. Terutama yang berkaitan dengan investasi karena sangat menentukan kemajuan daerah ini ke depan.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT. Hotel Sasando Timor Internasional melalui kuasa hukumnya Ompo Massa menilai Pemerintah Provinsi NTT tidak adil terkait keputusan yang diambil terhadap PT. Hotel Sasando Timor Internasional dan PT. Nusa Bahana Niaga (NBN). Dua perusahaan ini sama-sama menggunakan lahan Pemprov NTT untuk melakukan investasi.

Pemprov NTT tidak menyetujui permohonan PT. Hotel Sasando Timor Internasional menaikan kontribusi dari sekitar Rp 300 juta per tahun menjadi sekitar Rp 600 juta per tahun. Dengan luasan lahan yang digunakan PT. Hotel Sasando Timor Internasional sekitar 18 ribu meter persegi.

Sementara itu, di sisi lain Pemprov NTT setuju melanjutkan kerja sama dengan PT. Nusa Bahana Niaga (NBN) yang mengelola lahan sekitar 66 ribu meter persegi di Jalan Veteran Fatululi Kupang.

Pemprov NTT telah memperpanjang kerja sama dengan PT. NBN untuk 30 tahun ke depan. Kontribusi yang diberikan pihak PT. NBN naik dari Rp 559 juta per tahun menjadi Rp 1,2 miliar per tahun.

Hal inilah yang menurut Ompo Massa terkesan ada perlakuan tidak adil oleh Pemprov NTT. “Terkesan ada perlakuan tidak adil di sini. Karena permohonan kenaikan kontribusi yang diajukan PT. Hotel Sasando Timor Internasional tidak disetujui. Padahal jika dihitung dari luasan lahan yang digunakan PT. Hotel Sasando Timor Internasional 18 ribu meter persegi dengan kontribusi Rp 600 juta per tahun seperti yang diusulkan itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang digunakan PT. NBN. Karena PT. NBN menggunakan lahan seluas 66 ribu meter persegi atau tiga kali lebih besar dari yang digunakan PT. Hotel Sasando Timor Internasional. Tapi kontribusinya hanya Rp 1,2 miliar per tahun. Harusnya lebih dari Rp 2 miliar per tahun. Tapi mengapa permohonan yang diajukan PT. Hotel Sasando Timor Internasional tidak disetujui? Di sini kami merasa diperlakukan tidak adil,” ujar Ompo, Kamis (24/9).

Padahal, lanjut Ompo, PT. Hotel Sasando Timor Internasional sudah puluhan tahun berinvestasi di NTT. Telah menyerap banyak tenaga kerja dan turut mendorong pembangunan di NTT.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Zeth Sony Libing mengatakan, pihaknya memiliki penghitungan sesuai ketentuan untuk menetapkan nilai kontribusi yang harus dibayar. “Ada banyak variabel untuk menentukan nilai kontribusi itu. Dan itu dilakukan sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” kata Sony melalui telepon seluler, Senin kemarin.

Ditanya mengenai perbedaan nilai kontribusi antara yang diajukan Hotel Sasando dan PT. NBN jika dibandingkan luasan lahan yang digunakan, Sony mengatakan, penentuan nilai kontribusi itu antara lain dilihat pula dari keuntungan yang diperoleh pengelola. Dirinya menegaskan bahwa perubahan nilai kontribusi terhadap beberapa perusahaan yang menggunakan lahan Pemprov itu sudah sesuai ketentuan.

Menanggapi hal ini, Ahmad Bumi mengatakan, pemerintah harusnya menggunakan acuan baku yang bisa memberi rasa adil bagi para investor yang hendak berinvestasi di daerah ini. Mengenai keuntungan yang digunakan sebagai salah satu variabel penentuan nilai kontribusi, menurut Ahmad perlu dipertimbangkan kembali. Karena menurutnya keuntungan itu tergantung manajemen pengelolaan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna mengatakan, persoalan utama NTT adalah belum punya database aset yang lengkap dengan estimasi nilai yang wajar dan terukur. Sehingga penentuan besaran nilai masih berdasarkan perkiraan sepihak oleh pemerintah dengan estimasi nilai yang juga bersifat relatif. Karena itu penentuan nilai aset juga berubah-ubah di setiap kepemimpinan kepala daerah.

“Regulasi yang mengatur tentang hal ini sudah lama ada yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebelumnya pernah ada Permandagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Amanat dari regulasi ini adalah mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan manajemen pengelolaan aset daerah agar pengelolaan aset daerah menjadi tertib, akuntable dan transparan,” kata Inche.

Selain itu, lanjut Inche, Pemda harus memiliki dokumen aset yang memuat database aset secara jelas dan lengkap dengan estimasi nilai taksir aset, kejelasan status kepemilikan aset, optimalisasi dan pemanfaatan aset.

“Menurut saya pemerintah daerah sudah saatnya memiliki managemen aset daerah yang profesional di bidangnya yang didukung oleh database aset yang lengkap,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Sekretaris DPD Golkar NTT ini, Pemda juga sudah saatnya membutuhkan jasa penilai atau apprisal untuk kepentingan penilaian aset pemerintah. Apprisal atau jasa penilai juga berperan membantu pemerintah daerah dalam menyusun database aset dan kekayaannya. “Data ini menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya antara lain untuk mengoptimalkan potensi perekonomian daerah,” jelas mantan akademisi ini.

Menurutnya, ada sejumlah metode dalam menentukan nilai sebuah nilai pasar properti dan penentuan nilai properti itu berdasarkan hitungan yang wajar dan bisa diterima oleh kedua belah pihak yang akan bekerja sama.

Penertiban aset juga dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaaan daerah dari sumber pendapatan asli daerah serta menjdi pedoman bagi Pemda untuk menyusun neraca daerah.

Dijelaskan, dalam dokumen KUA/PPAS 2021 DPRD NTT terus mendorong Pemda untuk melakukan program inventarisasi, penertiban dan penilaian aset provinsi dan semua aset akan dinilai oleh apprisal yang profesional.

“Kita berharap jika Pemda sudah punya dokumen aset yg memuat secara lengkap database aset dengan estimasi nilai aset berdasarkan harga yang wajar, maka selain bisa terbaca dalam neraca daerah seluruh kekayaan Pemda, tapi juga menjadi pegangan bagi Pemda untuk melakukan kerja sama dengan semua investor yang hendak melakukan investasi di NTT,” ujarnya.

Selain itu, para investor juga bisa lebih tenang berusaha karena terjamin kepastian hukum dalam berusaha serta mendapatkan estimasi harga yang wajar tanpa paksaan. Sehingga ketika dikonfirmasi mengenai adanya penilaian Pemprov NTT tidak adil dalam memberlakukan investor, menurut Inche, hal itu harusnya tidak terjadi kalau sudah ada acuan atau standar jelas soal nilai aset atau properti milik daerah yang hendak dikerjasamakan.

“Harus diakui bahwa NTT membutuhkan kehadiran investor untuk memberi multiplayer efek bagi daerah. Dan kehadiran investor Harus dipersiapkan secara baik. Antara lain dengan managemen pengelolaan aset yang tertib, akuntabel dan transparan sehingga mereka bisa mendapatkan kenyamanan dalam berusaha di NTT,” tegas Inche. (ito)

Komentar

Berita lainnya BISNIS

Populer

To Top