Jokowi Teken Perpres Gaji PPPK, Ketum PB PGRI: Kado Terindah Bagi Guru Honorer di Indonesia | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Jokowi Teken Perpres Gaji PPPK, Ketum PB PGRI: Kado Terindah Bagi Guru Honorer di Indonesia


Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi. (JPNN)

NASIONAL

Jokowi Teken Perpres Gaji PPPK, Ketum PB PGRI: Kado Terindah Bagi Guru Honorer di Indonesia


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Langkah Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dipastikan membuat seluruh honorer K2 maupun non-K2 bergembira.

Dengan Perpres ini, ada harapan baru bagi honorer K2 yang sudah lulus PPPK maupun yang belum. Bagi yang belum lulus, peluang ada seleksi PPPK tahap kedua terbuka lebar setelah Perpres tersebut.

Saat beraudiensi dengan puluhan perwakilan guru honorer K2 yang lulus seleksi PPPK 2019 di SMAN 1 Parungpanjang, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara mengungkapkan, begitu banyak aspirasi dan bahkan nada frustasi.

Ini sangat wajar mengingat hampir masuk tahun kedua masa penantian terbitnya SK dan NIP bagi PPPK hasil seleksi Februari 2019. Sejumlah aspirasi dan nada kecewa pun bersuara di audiensi tersebut.

“Kini ada kabar bahagia Presiden Joko Widodo telah mendatangi Perpres 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Informasinya valid karena disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Senin malam (28/9), dan saat ini proses diundangkan di Kemenkumham,” ungkap Dudung dalam pesan elektroniknya kepada JPNN.com, Selasa (29/9). Keluarnya Perpres 98 Tahun 2020 adalah kabar bahagia bagi PPPK setelah menanti selama 19 bulan.

Kini tinggal menunggu proses pengundangan Perpres 98 Tahun 2020 yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM.

BACA JUGA: Perpres Gaji PPPK Masuk Tahap Harmonisasi Akhir, Bahas 1 Pasal Lagi

Semakin cepat Perpres diundangkan di Lembaran Negara, maka apa yang menjadi hak honorer K2 yang lulus PPPK 2019 bisa segera terwujud. “Bahkan sebaiknya ada rapelan gaji terakumulasi sejak kelulusan. Mengapa tidak!” cetusnya. Dia berharap, penetapan NIP dan SK guru honorer yang lulus PPPK 2019 lebih diprioritaskan sebelum CPNS 2019.

Dahulukan yang lebih dahulu seleksi. Itulah keadilan! “Terima kasih Pak Jokowi bila SK dan NIP berujung rapelan gaji bagi PPPK yang lulus seleksi 2019. Penantian panjang melintasi 19 bulan berisiko finansial yang sangat besar bagi setiap keluarga PPPK. Wajar bila rapelan gaji menjadi “tabungan” bagi mereka atas penderitaan yang cukup lama dijalani. Semoga Bapak Presiden sehat selalu dan para PPPK lulus seleksi bisa lebih sejahtera!” paparnya.

Dia juga mendesak Kemenkumham harus memahami hakikat HAM. Caranya, segera undangkan Perpres 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. “Hargai HAM keluaga dan anak istri PPPK,” pungkas Dudung.

Kado Terindah

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi juga ikut bergembira mendengar kabar Presiden Jokowi sudah meneken Perpres 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Perpres ini adalah kado terindah bagi seluruh guru honorer di Indonesia. “PGRI mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Jokowi setelah klaster pendidikan resmi dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, kini Perpres No. 98 tahun 2020 tentang Gaji dan tunjangan Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah terbit, Senin 28 September 2020,” kata Unifah dalam pernyataannya, Selasa (29/9).

PGRI mengapresiasi pemerintah. Sebab, sebelumnya PGRI getol mendesak agar Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK segera diterbitkan, yang disampaikan langsung di hadapan presiden dan akhirnya dikabulkan. (esy/jpnn)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top