Pidana Mati Korupsi Pengadaan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pidana Mati Korupsi Pengadaan


F. Budi Johannes. (FOTO: DOK. PRIBADI)

OPINI

Pidana Mati Korupsi Pengadaan


Oleh: F. Budi Johannes, S.H., S.Sos., M.Si *)

Hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan, pengkhianatan, pembakaran, dan pemerkosaan banyak digunakan di Yunani kuno di bawah hukum Draco pada Abad ke-7 SM. Plato berpendapat bahwa hukuman mati  harus digunakan hanya untuk yang tidak dapat diperbaiki. Bangsa Romawi juga menggunakan hukuman mati untuk berbagai pelanggaran, meskipun warga negara dikecualikan untuk waktu yang singkat selama masa republik.

Hukuman mati juga telah disetujui sejak masa lampau oleh sebagian besar agama besar dunia. Salah satu contoh pengikut Yudaisme, misalnya, telah mengklaim menemukan pembenaran untuk hukuman mati dalam bagian Kitab Sucinya. Prinsip ini didasari oleh hukum kuno Lex Talionis – “mata ganti mata”. Dimana orang yang melukai orang lain harus dihukum dengan derajat yang sama oleh pihak yang dirugikan.

Di Indonesia, setidaknya terdapat duabelas undang-undang (UU) yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana. Berbeda dengan perkembangan hukum pidana di Belanda yang telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870, kitab undang-undang hukum pidana Indonesia masih mempertahankan hukuman mati. Pada masa orde  baru sampai dengan tahun 1998, pencantuman hukuman mati digunakan sebagai upaya untuk mencapai stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan. Kejahatan korupsi pada masa ini tidak diancam dengan hukuman mati, namun pernah didakwa dengan menggunakan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang menyertakan ancaman hukuman mati.

Institiut reformasi criminal justice menjelaskan sejak masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, pencantuman hukuman mati dalam legislasi diwarnai dengan hadirnya alasan “kedaruratan” mulai dari alasan “darurat bencana”, “darurat perlindungan anak”, dan juga skala jumlah korban yang menjadi alasan penting untuk memberikan respon pemberatan hukuman demi kepentingan stabiltas nasional. Motif yang paling populer dalam alasan penggunaan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dari ancaman hukuman lainnya. Selain memiliki efek yang menakutkan (shock therapy), hukuman mati juga dianggap lebih hemat. Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) di masyarakat.

Mekipun masih banyak perdebatan karena dasar pencantuman hukuman mati dalam legislasi di Indonesia yang tanpa penelitian berbasis bukti dan penghargaan hak asasi manusia yang mumpuni, sampai saat ini hukuman mati masih berlaku. Dari data, di Indonesia, tahun 2020, terdapat 80 kasus hukuman mati, 60 kasus di antaranya terkait perdagangan narkotika. Sedangkan 18 kasus terkait pembunuhan, 1 kasus pemerkosaan anak, dan 1 kasus terorisme.  Belum pernah hukuman mati dijatuhkan kepada terpidana korupsi di Indonesia.

Kemungkinan hukuman mati dijatuhkan pada korupsi pengadaan akan terjadi pertama kali pada masa penanganan pandemi Covid-19 atau setelahnya sangatlah besar. Hal ini disebabkan perilaku koruptif para “koruptor yang terlindungi” semakin kebablasan merambah ke anggaran penanganan bencana Covid-19. Fenomena ini diperingatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli Bahuri: “Ini tidak main-main. Saya minta betul kalau ada yang tetangkap, diancam dengan hukuman mati “(cnnindonesia.com).

Pernyataan beliau bukan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang undang No. 20 Tahun 2001 khususnya Pasal 2 yang berbunyi : Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Saat ini negara kita sedang dalam keadaan bencana sehingga penerapan pasal ini sangatlah mungkin dilakukan oleh penegak hukum.

KPK telah mengidentifikasi empat kelompok potensi korupsi pada penanganan Covid-19. Pertama, potensi korupsi pengadaan barang/jasa mulai dari kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan, dan kecurangan. Kedua, potensi korupsi filantropi/sumbangan pihak ketiga. Hal ini menyebabkan kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan. Ketiga, potensi korupsi pada proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD.

Titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran. Keempat, potensi korupsi penyelenggaraan bantuan sosial/jaring pengaman sosial oleh pemerintah pusat dan daerah. KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan.

Dari keempat kelompok potensi korupsi di atas, yang paling beririsan dengan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah (pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran(PA/KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa) ialah kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Karena para pelaku pengadaan ini yang terlibat secara aktif dalam pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19.

Berdasarkan surat edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 3 tahun 2020 dimana PA/KPA adalah pihak yang menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa; kemudian PPK Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia Katalog, walaupun harga belum ditentukan; kemudian Penyedia Jasa melaksanakan pekerjaan dan melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.

Dari tahapan pelaksanaan pengadaan yang dipermudah ini sangat rentan terjadi perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang. Apalagi didera dengan tekanan yang didasari niat jahat dari berbagai pemangku kepentingan dapat berakibat fatal bagi pelaku pengadaan pelaksana pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 ini.

Bagi para pelaku pengadaan yang sedang atau akan melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka Covid-19 maka menghindar bukanlah pilihan, mitigasi risiko adalah cara terbaik untuk meminimalisir kesalahan yang dapat didefinisikan sebagai kejahatan oleh oknum penegak hukum dengan memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut: (1) Pastikan barang/jasa yang akan diadakan adalah untuk kepentingan penanganan Covid-19; (2) Jika dalam identifikasi kebutuhan dan identifikasi calon penyedia jasa ditemukan bahwa banyak sumberdaya pelaku usaha yang dapat melakukan pengadaan barang/jasa, maka dapat menggunakan mekanisme tender cepat dari pada penunjukan langsung; (3) jika kondisi pasar atau manajemen rantai pasok sudah normal maka pertimbangan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa; (4) hindari biaya tidak relevan dengan barang/jasa yang diadakan; (5) pastikan akuntabilitas pembentukan harga barang/jasa yang dilakukan penyedia jasa; (6) jangan bungkus kickback/fee dalam pembentukan harga barang/jasa yang diadakan; (7) Pastikan penyedia jasa yang dipilih telah memiliki pengalaman sesuai barang/jasa yang akan diadakan (bukan pelaku usaha baru/pengusaha “apa saja lu mau gua ada”); yang terakhir (7) pastikan kesesuaian dengan peraturan-perundangan yang berlaku. (*)

*) Sekretaris Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD NTT

Komentar

Berita lainnya OPINI

To Top