Jalani Sidang Eksepsi, Jaksa Pinangki Keberatan Dakwaan JPU | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Jalani Sidang Eksepsi, Jaksa Pinangki Keberatan Dakwaan JPU


ILUSTRASI. Jaksa Pinangki Sirna Malasari hadir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9). (FOTO: JawaPos.com)

PERISTIWA/CRIME

Jalani Sidang Eksepsi, Jaksa Pinangki Keberatan Dakwaan JPU


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Pinangki menerima suap USD 500 ribu dari buronan Cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Pinangki sendiri keberatan dengan dakwaan JPU ini.

“Persidangan berjalan seperti biasanya, agendanya adalah eksepsi dari penasehat hukum terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” kata Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono saat dikonfirmasi, Rabu (30/9).

Sementara itu, tim kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu menyampaikan akan menyampaikan hal-hal yang janggal di dalam surat dakwaan. Salah satunya mengenai tuduhan dimana dalam dakwaan kesatu dituduh menerima sejumlah uang, tapi dalam dakwaan ketiga dituduh bermufakat jahat.

“Mengenai tuduhan kepada Ibu Pinangki dimana dalam dakwaan kesatu dituduh menerima sejumlah uang, tapi dalam dakwaan ketiga dituduh bermufakat untuk memberi uang tersebut kepada pejabat yang tidak disebutkan siapa dan apa jabatannya,” tegas Aldres.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

BACA JUGA: Kejagung Periksa Suami Jaksa Pinangki yang Berstatus Anggota Polri

BACA JUGA: Jaksa Pinangki Didakwa Terima Uang USD 500 Ribu dari Djoko Tjandra

“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima pemberian atau janji berupa uang USD 500.000 dari sebesar USD 1.000.000 yang dijanjikan Djoko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kemas Roni membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Pemberian suap terhadap Pinangki dilakukan untuk mengurus fatwa hukum di Mahkamah Agung. Hal itu agar Djoko Tjandra tidak bisa dieksekusi dalam kasus hak tagih Bank Bali, sehingga bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana penjara.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top