Polresta Barelang Ungkap Penampungan TKI Ilegal di Batam yang Ada Warga NTT, Ini 4 Sikap PADMA Indonesia | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Polresta Barelang Ungkap Penampungan TKI Ilegal di Batam yang Ada Warga NTT, Ini 4 Sikap PADMA Indonesia


Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa (kiri) foto bersama Karo BinOps Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Daniel Hyronimus Bollly Tifaona, SIK, M.Si. (FOTO: ISTIMEWA)

PERISTIWA/CRIME

Polresta Barelang Ungkap Penampungan TKI Ilegal di Batam yang Ada Warga NTT, Ini 4 Sikap PADMA Indonesia


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polresta Barelang, Provinsi Kepulauan Riau, berhasil mengungkap penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal, Sabtu (3/10) sekira pukul 11.00 WIB. Lokasi itu berada di Perum Bandara Mas Blok E-3, No. 3, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

Proses pengungkapan yang dipimpin Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Barelang Iptu Prawiro Hadi Wijaya, S.T.K, S.I.K ini berhasil mengamankan dua orang dewasa terduga pelaku tindak pidana human trafficking. Selain mengamankan dua terduga pelaku, aparat Polres Barelang juga mengamankan sebanyak 15 calon PMI diduga ilegal. Dari jumlah itu, sebanyak tujuh orang yang semuanya perempuan merupakan warga asal NTT. Rinciannya dari wilayah Sumba berjumlah lima orang dan masing-masing satu orang dari Kabupaten Rote Ndao dan Kupang. Tujuh perempuan ini berusia antara 30 – 42 tahun.

Atas capaian ini, Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) menyatakan mendukung total penyelamatan 15 korban diduga tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang di dalamnya terdapat tujuh warga asal NTT oleh Polresta Barelang.

Gabriel Goa selaku Direktur PADMA Indonesia yang juga Sekretaris II Jaringan Nasional Anti TPPO (JarNas Anti TPPO) kepada TIMEXKUPANG.com, Selasa (6/10) mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 dan gencarnya Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyatakan akan memotong kaki dan tangan pelaku dan aktor intelektualis human trafficking, ternyata tidak digubris sama sekali oleh jaringan mafioso human trafficking. Terbukti tujuh anak asal NTT dan bisa lebih banyak lagi warga NTT menjadi korban dugaan TPPO di tengah pandemi Covid-19 dengan peristiwa pengungkapan di Batam akhir pekan lalu.

“Pengungkapan oleh Polresta Barelang membuktikan bahwa jalur barat lewat Batam menjadi wilayah transit human trafficking. Pertanyaannya, di mana peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi NTT?” tanya Gabriel Goa.

Gabriel menyebutkan, fakta membuktikan peranserta masyarakat dan sigapnya Polresta Barelang patut diapresiasi karena telah menyelamatkan korban TPPO di Batam.

Sebagai upaya mencegah TPPO dan menindak tegas pelaku human trafficking, kata Gabriel, Lembaga Bantuan Hukum dan HAM PADMA Indonesia menyatakan empat sikap. Pertama, mendukung dan mengawal total proses hukum TPPO yang sedang dilakukan oleh Polresta Barelang dan berlanjut hingga di Kejari dan Pengadilan Negeri Kota Batam agar tidak terjadi lagi penegakan hukum TPPO yang konyol dilakukan Kejari dan PN Kota Batam dalam kasus JR di Batam.

Kedua, mendesak Gubernur NTT dan segenap Bupati/Wali Kota di NTT untuk bertindak cepat melakukan pencegahan TPPO dengan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi PMI dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di NTT. “Bukan terus berwacana tanpa aksi nyata,” tegas Gabriel.

Ketiga, mendesak Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Nasional dan Provinsi NTT untuk berperan aktif, bukan sibuk saat sudah terjadi kasus TPPO.

Keempat, mendesak Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk tunduk dan taat pada Undang Undang dan sungguh-sungguh menyiapkan kompetensi dan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui BLK PMI dan kelengkapan prasyarat formil CPMI melalui LTSA. “Bukan menjadi bagian dari jaringan mafioso human trafficking,” pungkasnya. (aln)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top