KPU Manggarai Janji Bersihkan Data DPS yang Bermasalah | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

KPU Manggarai Janji Bersihkan Data DPS yang Bermasalah


Koordinator Divisi Program Perencanaan dan Data KPU Manggarai, Albert K. Efendi. (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

POLITIK

KPU Manggarai Janji Bersihkan Data DPS yang Bermasalah


RUTENG, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai, menindaklanjuti masukan Bawaslu terkait adanya masalah data pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Manggarai tahun 2020. KPU pun berjanji akan membersihkan data-data bermasalah tersebut.

“Prinsipnya, kalau ada masukan dari Bawaslu, dan disertai dokumen otentik, jajaran kami akan bersihkan data-data bermasalah tersebut. Sambil melakukan pencermatan mandiri oleh PPS dan PPK,” ujar Koordinator Divisi Program Perencanaan dan Data KPU Manggarai, Albert K. Efendi, kepada TIMEXKUPANG.com di Ruteng, Rabu (7/10).

Albert mengatakan, KPU tentu mempunyai kepentingan yang sama, yakni menyajikan data Pilkada yang benar-benar bersih dari persoalan. Jika sampai saat ini masih bermasalah, maka KPU tetap berusaha untuk menyelesaikan. Bahkan masayarakat diminta untuk memberikan masukan jika ada kesalahan data.

“Kalau ada kesalahan data seperti itu, kami juga meminta masyarakat untuk memberi masukan dengan membawa dokumen otentik seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan (Suket) atau kartu keluarga (KK),” kata Albert.

Menurutnya, KPU Manggarai pastikan segala masukan saat pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten, akan ditindaklanjuti dengan basis dokumen kependudukan yang ada. Kalau ada yang kurang cermat saat mencoklit atau saat input data, maka akan diperbaiki.

BACA JUGA: Belasan Ribu DPS Bermasalah, Bawaslu Manggarai Pertanyakan Proses Coklit KPU

“Kalau terjadi kurang cermatnya petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) saat mencoklit atau kurang cermat dalam menginput data, kami berusaha memperbaiki di tiap tingkat jajaran kami. Kami tetap melakukan perbaikan sampai data-data itu benar-benar bersih,” jamin Albert.

Masih menurut Albert, untuk pemilih yang terdata tanpa NKK atau NIK yang oleh KPU disebut data invalid, pihaknya sudah inventarisir dan serahkan ke dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Manggarai. Hal itu karena dinas terkait yang memiliki mekanisme dan perangkat kerja yang lengkap untuk melengkapi elemen-elemen data dimaksud.

“Pencermatan ini kami serahkan ke Disdukcapil, karena PPDP kami sudah tidak aktif lagi. Masalah ini sebagian besar karena saat pencoklitan, pemilih hanya menunjukkan KTP saja dan tidak disertai KK,” terang Albert.

Sehingga bagi pemilih yang tidak mempunyai NIK, lanjutnya, dipastikan tidak mempunyai dokumen kependudukan. Tetapi riilnya, sambung Albert, penduduk setempat setelah dikonfirmasi oleh pemerintah desa atau ketua RT/RW, KPU telah bawa juga data-data itu ke Disdukcapil. Sebagai bahan informasi sekaligus meminta Disdukcapil melakukan perekaman KTP untuk mereka. “Tujuan utamanya adalah agar hak pilih mereka bisa terselamatkan,” pungkas Albert.

Sebelumnya, Bawaslu Manggarai menemukan sebanyak 11.733 pemilih dalam DPS Pilkada Manggarai tahun 2020 bermasalah. Temuan Bawaslu itu dengan varian masalah yang berbeda-beda. Bahkan dari jumlah itu, ada sebanyak 198 pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih di bawah umur dan sudah meninggal dunia. (Krf3)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top