Cegah ASN Berpolitik Praktis, Pjs Bupati Belu Keluarkan Imbauan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Cegah ASN Berpolitik Praktis, Pjs Bupati Belu Keluarkan Imbauan


RAKOR. Pjs Bupati Belu, Zakarias Moruk saat memimpin jalannya Rakor bersama anggota Tim Desk Pilkada Belu, di kantor Bupati Belu, Kamis (8/10). (FOTO: JOHNI SIKI/TIMEX)

POLITIK

Cegah ASN Berpolitik Praktis, Pjs Bupati Belu Keluarkan Imbauan


Waspada Covid-19 Klaster Pilkada, Ini Permintaan KPU Belu untuk Pemkab

ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Rakor ini menghadirkan anggota Tim Desk Pilkada Belu, yakni unsur Forkopimda Belu, Pimpinan Perangkat Daerah terkait, KPU dan Bawaslu Belu. Fokus utama rakor tersebut adalah membahas penerapan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada.

Pejabat sementara (Pjs) Bupati Belu, Zakarias Moruk yang memimpin langsung rapat itu di kantornya kemarin (8/10) menyatakan, rapat tersebut membahas upaya menghindari ancaman kluster baru Covid-19 di tahapan Pilkada Belu tahun ini.

Zakarias Moruk menjelaskan, situasi Pilkada di Belu sejauh ini sudah sampai pada tahapan kampanye. Sehingga perlu komunikasi bersama agar menghindari terjadinya gerakan massa yang berpotensi melanggar aturan protokol kesehatan Covid-19.

“Kita harap anggota Tim Desk Pilkada bisa melakukan pemetaan sehingga mencegah penyebaran Covid-19,” tandasnya.

Zakarias mengatakan, Pemkab sudah mendapat instruksi dari Mendagri melalui Dirjen Otda dan Dirjen Keuangan agar mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat dalam politik praktis.

Menindaklanjuti hal itu, Zakarias menyatakan, pihaknya akan mengeluarkan surat imbauan kepada semua ASN untuk menjaga netralitas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

“Sudah ada instruksi dari pemerintah pusat. Kita tindaklanjuti dengan terbitkan surat untuk ASN agar menjaga netralitasnya. Tidak boleh terlibat politik praktis,” tegasnya.

Menurut Zakarias, saat ini sejumlah nama ASN di Belu berurusan dengan lembaga Bawaslu karena diduga ikut terlibat dalam proses Pilkada Belu. Sehingga direkomendasikan namanya ke Komisi ASN oleh Bawaslu Belu.
Zakarian berharap agar tidak lagi terjadi kejadian serupa. Sebagai ASN tentunya harus fokus melaksanakan tupoksinya bukan terlibat urusan politik praktis.

Sementara Ketua KPU Belu, Mikhael Nahak mengatakan, Pilkada sudah sampai tahapan kampanye terhitung sejak 26 September hingga 5 Desember 2020. Setelah itu dilanjutkan masa tenang dan pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Sehingga waktu tinggal dua bulan KPU dan jajarannya sudah siap untuk sukseskan semua tahapan Pilkada ini. “Waktu tinggal dua bulan. Secara teknis dan secara kelembagaan kita sudah siap,” katanya.

Mikhael berharap dukungan semua sektor terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada, agar bisa menghindari terjadinya kluster baru Covid-19 di Pilkada. Aktifitas kampanye yang dilakukan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU sudah imbau agar mematuhi protokol kesehatan. “Seperti penggunaan masker dan membatasi jumlah peserta kampanye,” katanya.

Mikhael menjelaskan, sesuai peraturan KPU (PKPU) nomor 10 tahun 2020, menegaskan pembatasan jumlah peserta kampanye untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Sehingga kampanye rapat umum terbuka dilarang, yang diizinkan pertemuan terbatas dan tatap muka dialog.

Menurut Mikhael aktifitas kampanye dari dua paslon di Belu, sudah berjalan baik seperti pembatasan peserta dalam rapat terbatas hanya diikuti 30 – 50 orang. Ada pula warga yang hadir tidak menggunakan masker dan posisi jarak belum diatur. Sehingga pihak KPU dan jajarannya langsung mengingatkan kepada paslon atau tim kampanye agar warga yang hadir mematuhi protokol kesehatan.

“Kita langsung tegur yang tidak pakai masker dan poisi jarak belum di atur sehingga saat itu langsung diikuti tim kampanye,” sebutnya.

Mikhael menuturkan pihaknya sudah berupaya mengingatkan peserta Pilkada untuk menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Tapi yang terjadi masih ditemukan kegiatan sosial seperti pesta nikah yang melibatkan orang banyak dan sangat berpotensi terjadinya penyebaran wabah Covid-19.
Sehingga diharapkan Pemerintah dan instansi terkait bisa mengimbau masyarakat agar membatasi kegiatan sosial lain. Sebab bisa saja terjadinya penyebaran Covid-19 di tahapan Pilkada tentunya yang disorot adalah KPU sebagai penyelenggara Pilkada.

“Kita KPU yang nanti disoroti karena bilang masuk kluster Pilkada. Padahal penyebaran itu bisa saja melalui acara sosial. Kita lihat banyak acara pesta nikah jumlahnya lebih dari 100 orang. Sementara kampanye jumlahnya tidak lebih dari 50 orang,” sebutnya.

Mikhael menambahkan, KPU dan tingkatannya, baik itu PPK, PPS, dan KPPS akan menjalani pemeriksaan rapid test paling lambat sebelum 9 Desember. Sehingga perlu ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Belu. Anggaran Rapid sudah dialokasikan melalui APBN hitungannya Rp 150 ribu per orang.

“Anggaran sudah tersedia dari APBN. Sehingga ada koordinasi dengan Dinas teknis agar memudahkan pemeriksaan rapid test. Jumlah penyelenggara KPU dan tingkatannya banyak sehingga kami minta koordinasi untuk kelancaran pemeriksaan,” sebutnya. (mg33)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top