DPRD TTU Ingatkan Bupati Tuntaskan Upah Guru Kontrak Bulan Ini | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD TTU Ingatkan Bupati Tuntaskan Upah Guru Kontrak Bulan Ini


Ketua Fraksi Ampera DPRD TTU, Yohanes Salem. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

DPRD TTU Ingatkan Bupati Tuntaskan Upah Guru Kontrak Bulan Ini


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menagih janji Bupati Raymundus Sau Fernandes terkait pembayaran gaji atau upah tenaga kontrak Khususnya tenaga guru di TTU. Para wakil rakyat itu meminta Bupati segera merealisasikan pembayaran upah itu bulan Oktober ini.

DPRD TTU juga meminta Bupati Raymundus untuk membagikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru kontrak itu bulan Oktober ini sehingga tidak tersirat muatan kepentingan politik figur tertentu. Apalagi, istri dari Bupati TTU juga termasuk salah satu kandidat pada Pilkada TTU 2020.

“Kondisi hari ini tidak ada pilihan lain kecuali segera bayar hak atau gaji orang (Tenaga Kontrak Daerah, Red) karena mereka sudah bekerja sejak bulan Januari sampai dengan saat ini,” desak Ketua Fraksi Ampera DPRD TTU, Yohanes Salem saat ditemui Timor Express di Kefamenanu, Senin (12/10).

Politikus Partai Demokrat tersebut menambahkan, Pemkab TTU saat tidak memiliki sikap tegas dan serius untuk menyelesaikan persoalan tenaga guru berstatus Kontrak Daerah di TTU yang hingga kini masih menggantung.

Padahal, sebanyak 1.712 Tenaga Guru Kontrak Daerah telah menunaikan tugas dengan baik dan maksimal. Bahkan di tengah pandemi Covid-19 pun, mereka tetap menjalankan tugasnya mencerdaskan anak bangsa. Sayangnya, mereka belum mendapatkan kepastian nasib apalagi upah dari pemerintah.

“Pemerintah jangan buat keonaran baru disaat kampanye Pilkada TTU 2020 ini. Apalagi salah satu kandidat adalah istri Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes. Jangan mengintimidasi serta mengancam para tenaga kontrak untuk mendukung istri bupati,” tandas Ketua DPC Demokrat TTU itu. Bahkan Yohanes Salem menilai Bupati TTU hanya menjadikan para tenaga kontrak ini sebagai budak politik.

Terkait Surat Edaran dari Pemkab TTU untuk melakukan wawancara terhadap para guru kontrak, Yohanes Salem menegaskan bahwa surat tersebut dinilai sangat tendensius dan bertengan dengan pernyataan Bupati TTU Raymundus beberapa waktu lalu di sejumlah media.

Menurut Yohanes, saat itu, Bupati Raymundus menegaskan bahwa SK guru kontrak saat ini sudah ada di meja Bupati dan tinggal ia menandatangani saja. Sedangkan untuk segala proses tahapan telah selesai bahkan anggaran pun sudah siap untuk membayar upah para guru.

“Kenapa baru mau wawancara sekarang? Para tenaga kontrak sudah kerja dari Januari baru mau diwawancara. Memangnya mau ganti orang atau mau ancam atau tekan orang?” tanya Yohanes.

Dijelaskan, proses evaluasi bagi para guru kontrak yang sudah kerja setahun sebelumnya mesti berjalan paralel dengan pelaksanaan tugas sepanjang tahun. Jika berkinerja baik bisa dilanjutkan secara otomatis, sedangkan bagi yang dinilai tidak berkinerja baik diberhentikan sejak awal tahun.

Untuk itu, Yohanes meminta Pemkab TTU harus mampu untuk menyelesaikan persoalan tenaga kontrak daerah secara baik sehingga tidak menjadi masalah tahunan yang terus berkepanjangan.

BACA JUGA: SK Guru Kontrak TTU di Meja Bupati, Raymundus: Gaji Dibagikan Oktober

“Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyejahterakan para tenaga kontrak, bukan menjadi monster yang menakutkan bagi mereka apalagi disaat ada hajatan politik,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes berjanji akan segera membayar upah atau gaji dari para guru berstatus Kontrak Daerah di TTU.

Pasalnya, saat ini pihaknya baru akan memembubuhi tanda tangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap surat keputusan (SK) Kontrak Daerah bagi 1.712 tenaga guru yang telah mengabdi sejak awal Januari sampai saat sekarang.

“SK sudah ada di meja saya, Tinggal tanda tangan saja. Saya janji akan membagikan SK dan gaji mereka di bulan Oktober ini,” janji Bupati Raymundus saat diwawancarai sejumlah awak media di Kantor Bupati TTU, belum lama ini.

Raymundus mengakui, Pemkab belum menerbitkan SK bagi 1.712 guru berstatus kontrak daerah tersebut lantaran terkendala adanya proses hukum oleh pihak Kejaksaan Negeri TTU terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengangkatan tenaga Kontrak daerah sebagaimana dilaporkan masyarakat.

Namun, lanjut Raymundus, kasus hukum tersebut telah dilakukan penyelidikan dan dinyatakan tidak cukup bukti sehingga dihentikan proses hukumnya. Karena itu, pihaknya baru mengambil langkah untuk menerbitkan SK bagi 1.712 guru kontrak daerah tersebut.

“Baru-baru ini proses penerbitan SK- nya terhenti karena sempat ada proses hukum di Kejaksaan. Namun karena proses hukumnya sudah selesai maka SK-nya sudah bisa kita proses lanjut,” kata Raymundus.

Bupati Dua Periode itu menegaskan seluruh proses administrasi terkait penerbitan SK tenaga kontrak sudah selesai. Dirinya sisa menandatangani SK tenaga kontrak khusus guru tersebut maka pembayaran bisa segera dilakukan.

Menyinggung terkait ketersediaan anggaran, Lanjut Raymundus, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran Untuk membiayai para tenaga guru kontrak daerah melalui APBD induk tahun anggaran 2020.

“Uangnya ada, sisa SK keluar kita proses pembayarannya. Oktober ini sudah bisa realisasi. Kalau sudah selesai tanda tangan bisa langsung bayar,” jelasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top