Sat Pol PP dan Warga Bentrok di Besipae, Pemprov Lapor Penganiayaan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sat Pol PP dan Warga Bentrok di Besipae, Pemprov Lapor Penganiayaan


Inilah suasana warga dan aparat Sat Pol PP Pemprov NTT saling bentrok di Besipae, Rabu (14/10). Pemprov datang untuk menunjuk lahan bagi jajaran Korem 161/WS untuk jalankan program TJPS, namun ditolak warga setempat.(FOTO: ISTIMEWA)

PERISTIWA/CRIME

Sat Pol PP dan Warga Bentrok di Besipae, Pemprov Lapor Penganiayaan


SOE, TIMEXKUPANG.com-Persoalan perebutan lahan di Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT kembali memanas. Hal ini karena adanya bentrokan pada Rabu (14/10). Aksi itu terjadi ketika Pemprov NTT, dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT bersama anggota Satuan Pol PP datang ke lokasi untuk menunjukkan lahan bagi TNI Korem 161/WS untuk pelaksanaan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).

Saat itu, warga yang selama berdiam di sana menolak agar pemerintah tidak boleh beraktifitas di sana, sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Karena itu, pemerintah dan warga saling serang, dengan cara lempar, pukul bahkan banting-bantingan.

Niko Manao, salah seorang warga yang berdiam di Besipae ketika dijumpai wartawan di lokasi mengatakan, pihaknya tidak menghendaki aktifitas pemerintah di lokasi Besipae.

Pasalnya, sesuai surat Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), merekomendasikan agar pemerintah untuk sementara waktu menghentikan aktifitas di sana hingga persoalan tuntutan warga di Besipae, yakni pengukuran ulang serta sertifikat lahan yang dipegang pemerintah saat ini diluruskan.

Meski demikian, Pemprov yang setelah berhenti lebih kurang dua pekan terakhir, malah kembali untuk beraktifitas dengan membawa serta TNI. Selain itu, pihaknya tidak terima dengan sikap Pemprov yang membawa masyarakat dari desa lain untuk datang mengolah lahan di Besipae yang adalah milik orang lain. “Tadi ibu-ibu dan anak perempuan yang dipukul sebanyak lima orang,” sebut Niko.

Atas tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah, Sat Pol PP bersama TNI, pihaknya akan membawanya ke ranah hukum. Meski demikian, sebelum membawa persoalan itu ke ranah hukum, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan penasehat hukum (PH) yang selama ini mendampingi mereka. “Mereka (Pemerintah, Red) tendang dan banting ibu-ibu dan anak-anak perempuan,” ucapnya.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Welly Rohimone ketika ditemui di Polsek Amanuban Selatan mengatakan, kedatangan pihaknya ke Besipae untuk menunjukan lokasi bagi TNI Korem 1621/TTS, guna melaksanakan program TJPS.

Ketika pihaknya tiba di lokasi, warga menghadang mereka untuk tidak masuk ke lokasi. Saat itu, pihaknya berupaya untuk tidak menanggapi aksi warga yang berupaya menghadang mereka dengan cara pukul, lempar, dan juga mengeluarkan kata-kata makian.

Aksi saling kontak fisik, setelah warga berupaya untuk merampas kamera ASN asal Badan Pendapatan dan Badan Aset NTT, atas nama Dara Puspitasari Apelabi, yang saat itu tengah merekam kegiatan penunjukan lahan. Karena Dara berupaya untuk mempertahankan kameranya, sehingga terjadi aksi saling dorong. Karena ASN pria melihat rekan mereka dipukuli, sehingga mereka juga berupaya untuk mendorong jauh warga yang berupaya merampas kamera Dara.

BACA JUGA: Komnas HAM Kumpul Bukti di Besipae, Warga: Kami Capek Hidup Seperti Ini

“Waktu Ibu Dara didorong sampai jatuh dan bangun lagi, Ibu Dara melihat seorang ibu jatuh tertidur di dekatnya sehingga ibu Dara mau bantu kasi bangun. Oleh warga dikira Ibu Dara mau pukul mama itu, sehingga warga beramai-ramai pukul Ibu Dara,” katanya.

Video yang beredar di medsos, lanjut Welly, terpenggal-penggal sehingga terkesan pemerintah yang melakukan penyerangan terhadap warga, namun kejadian sesungguhnya, warga yang lebih dulu melakukan penyerangan terhadap pemerintah.

Atas kekerasan yang dilakukan warga terhadap ASN yang mendokumentasi jalannya kegiatan tersebut, pihaknya telah membawanya ke ranah hukum yakni melaporkan warga yang melakukan kekerasan terhadap Ibu Dara ke Polsek Amanuban Selatan. “Kami sudah laporkan kasus kekerasan yang dialami oleh staf saya di Polsek Amanuban Selatan,” tutur dia.

Menanggapi permintaan warga untuk menghentikan aktifitas di Besipae, Welly mengatakan, lahan itu adalah milik Pemprov NTT sehingga aktifitas akan terus dilakukan. Jika masyarakat tidak puas dengan penguasahaan lahan itu dapat diadukan ke pengadilan untuk dilakukan pengujian melalui jalur hukum.

“Kami memang sempat berhenti beraktifitas di Besipae karena masih fokus menyelesaikan pekerjaan yang lain. Warga mau lapor polisi terkait kejadian tadi, silakan saja karena polisi tempat untuk kita mengadu jadi silahkan saja,” pungkasnya.

Pantauan koran ini di Polsek Amanuban Selatan, penyidik Polsek Amanuban Selatan nampak tengah mengambil keterangan dari Dara yang mengadukan tindakan kekerasan yang dialaminya.

Sesuai informasi yang diperoleh wartawan media ini dari Polsek Amanuban Selatan, menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah dilakukan visum.

Kapolsek Amanuban Selatan, Ipda I Made Wijaya ketika hendak dikonfirmasi tidak berada di tempat dan nomor ponsel miliknya ketika dikontak tidak aktif. (yop)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top