DPRD NTT Menolak Penggunaan Cara Kekerasan di Besipae | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD NTT Menolak Penggunaan Cara Kekerasan di Besipae


Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni. (FOTO: INTO HERISON TIHU/TIMEX)

POLITIK

DPRD NTT Menolak Penggunaan Cara Kekerasan di Besipae


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni menyatakan menolak dengan tegas penggunaan cara-cara kekerasan dan intimidasi dalam penyelesaian persoalan lahan di Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

“Kami minta agar pemerintah lebih mengedepankan cara-cara yang lebih persuasif dan lebih banyak mengedepankan kesabaran dalam menyelesaikan persoalan lahan di Besipae itu. Untuk alasan apapun, mengedepankan cara-cara kekerasan tidak dapat dibenarkan. Kami di DPRD dengan tegas menolak itu (Cara-cara kekerasan, Red,” ungkap Emelia menjawab media melalui sambungan telepon, Kamis (15/10) siang.

Politikus perempuan yang akrab disapa Mama Emy itu dimintai komentarnya terkait adanya saling bentrok antara masyarakat Besipae dan aparat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di Besipae, Rabu (14/10).

Sebagaimana diberitakan, persoalan perebutan lahan di Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, TTS antara masyarakat dan Pemprov NTT kembali memanas. Hal ini karena adanya bentrokan pada Rabu (14/10). Aksi itu terjadi ketika Pemprov NTT, dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT bersama anggota Satuan Pol PP datang ke lokasi untuk menunjukkan lahan bagi TNI Korem 161/WS untuk pelaksanaan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).

BACA JUGA: Sat Pol PP dan Warga Bentrok di Besipae, Pemprov Lapor Penganiayaan

Saat itu, warga yang selama berdiam di sana menolak agar pemerintah tidak boleh beraktifitas di sana, sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Karena itu, pemerintah dan warga saling serang, dengan cara lempar, pukul bahkan banting-bantingan.

Menyikapi hal ini, Mama Emy meminta Pemprov NTT untuk lebih mengutamakan cara-cara yang lebih elegan dalam menyelesaikan persoalan ini. Karena bagaimanapun, tugas pemerintah adalah melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan sebaliknya menyengsarakan atau menindas rakyat.

Terhadap masyarakat, Mama Emy juga meminta agar jangan sampai mengeksploitasi perempuan dan anak dalam menghadapi persoalan ini. “Kami juga tidak ingin perempuan dan anak menjadi korban dalam persoalan ini. Kami ingatkan agar jangan sampai ada eksploitasi perempuan dan anak dalam memuluskan perjuangan ini. Jika demikian, sikap demikian juga tidak bisa dibenarkan,” tegas politikus PDI Perjuangan ini.

Sebagai lembaga wakil rakyat, Mama Emy berjanji bersama-sama para wakil rakyat di DPRD NTT akan terus mengawal proses ini hingga ada jalan penyelesaian terbaik, baik untuk masyarakat juga bagi pemerintah. (aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top