Tunggakan Pajak Ranmor di NTT Capai Rp 101 M, Tax Amnesty Berlaku 2 Bulan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tunggakan Pajak Ranmor di NTT Capai Rp 101 M, Tax Amnesty Berlaku 2 Bulan


Plt. Kaban Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Welly Rohimone. (FOTO: FRANS BORGIAS KOLLO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Tunggakan Pajak Ranmor di NTT Capai Rp 101 M, Tax Amnesty Berlaku 2 Bulan


KUAPANG, TIMEXKUPANG.com-Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT mencatat total tunggakan pajak kendaraan bermotor (Ranmor) hingga Desember 2019 mencapai Rp 101 miliar lebih. Tunggakan pajak ranmor ini termasuk kendaraan bermotor plat merah yang tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT.

“Sesuai hasil pemeriksaan kami, tunggakan pajak kendaraan sampai 2019 sebesar seratus satu miliar rupiah, mulai dari kendaraan bermotor plat hitam, plat kuning, dan plat merah yang ada di 22 kabupaten/kota,” jelas Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Welly Rohimone saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (15/10) siang.

Khusus kendaraan bermotor plat merah, Welly mengakui sesuai data yang dimiliki, total tunggakan pajak kendaraan bermotor plat merah hingga akhir tahun 2019 lalu jumlahnya mencapai 500 unit lebih kendaraan bermotor. Baik roda dua maupun empat. Tunggakan pajak ini, kata Welly, umumnya terjadi di 22 kabupaten/kota se NTT.

“Umumnya kendaraan bermotor plat merah roda dua. Kalau roda empat jumlahnya sedikit, itupun terjadi di kabupaten/kota sedangkan provinsi hampir tidak ada karena kami selalu tagih tiap tahun,” terang Welly.

Walaupun total nilai uang yang berasal dari tunggakan pajak kendaraan bermotor di NTT cukup fantastis, namun Pemprov NTT tetap melaksanakan program pembangunan yang pro rakyat.

“Kalau mau bilang pemerintah provinsi rugi karena membebaskan pajak kendaraan yang nilainya ratusan miliar iya, tapi pemerintah tidak melihat sisi ruginya. Yang dilihat pemerintah adalah bagaimana membantu masyarakat untuk meringankan beban hidupnya terutama dimasa pandemi Covid-19 ini. Jadi, kalau mau jujur inilah salah satu bentuk program pro rakyat yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT,” ujar Welly.

Tax Amnesty

Menyinggung soal penerapan tax amnesty atau pemberian keringanan dan pembebasan pajak untuk rakyat NTT tahun 2020, sosok yang juga Sekretaris Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT ini menjelaskan bahwa program tersebut berlaku dua bulan, mulai 15 Oktober sampai dengan 15 Desember 2020.

“Pembebasan pajak hanya berlaku untuk denda keterlambatan selama lima tahun terakhir termasuk biaya balik nama dan jasa raharja. Sedangkan pajak kendaraannya tetap dibayar sesuai tahun berjalan,” jelas Welly.

Welly mengimbau para pemilik kendaraan bermotor yang ada di wilayah NTT untuk memanfaatkan kesempatan dua bulan yang disiapkan pemerintah untuk menghapus denda keterlambatan pajak selama lima tahun terakhir.

“Daripada tidak aman saat nyetir kendaraan karena belum bayar pajak, lebih baik manfaatkan kesempatan dua bulan ini (Tax amnesty, Red),” pungkas Welly. (ogi)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top