Kapolda NTT Temui Warga Besipae, Ini yang Disampaikan Irjen Latif | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kapolda NTT Temui Warga Besipae, Ini yang Disampaikan Irjen Latif


DIALOG. Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif berdialog dengan warga Besipae di bawah pohon dalam kunjungannya, Jumat (16/10). (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Kapolda NTT Temui Warga Besipae, Ini yang Disampaikan Irjen Latif


SOE, TIMEXKUPANG.com-Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT, Irjen Pol Lotharia Latif akhirnya turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara warga Besipae dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Jumat (16/10).

Di sana, Kapolda NTT bersama Kapolres TTS, AKBP Ariasandy, Dandim 1621/TTS Letkol CZI Koerniawan Pramulyo, Kaban Kesbangpolinmas Kab TTS, Okto Nabuasa, anggota DPRD TTS, Gustaf Nabuasa dan juga Camat Amanuban Selatan, Jhon Asbanu berdialog bersama warga Besiapae di bawah pohon. Kurang lebih satu jam berdialog, warga Besipae siap untuk pindah ke rumah-rumah yang telah dibangun Pemprov NTT.

Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif saat berdialog bersama warga Besipae di di bawah pohon, kepada masyarakat Besipae mengatakan jika ia ke Besipae karena pertimbangan kemanusiaan. Pasalnya, warga Besipae adalah masyarakat TTS yang perlu dilindungi dan diperhatikan hak-haknya.

Selain itu, Kapolda Irjen Latif juga menyatakan, ia ke Besipae untuk berdialog bersama warga setempat guna bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi Komisi Perlindingan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yakni warga Besipae untuk sementara waktu tinggal di rumah-rumah yang telah dibangun oleh pemerintah. Warga Besipae diminta untuk menjaga kondusifitas wilayah, serta warga Besipae juga dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dengan rekomendasi Komnas HAM itu, Kapolda Irjen Latif mengharapkan agar warga Besipae menaati rekomendasi itu. Jika terdapat hal-hal yang oleh penilaian warga Besipae bahwa Pemprov NTT telah melakukan pelanggaran hukum, seperti yang diangkat selama ini oleh masyarakat Besipae, dapat diadukan ke pengadilan untuk diuji secara hukum. “Kalau bapak-ibu tidak puas, laporkan saja ke pengadilan,” tegas Irjen Latif.

Menurutnya, rumah-rumah yang telah dibangun Pemprov NTT sudah layak untuk ditempati, meski masih banyak kurang-kurang, tetapi tentu dengan proses pembangunan yang ada tentu akan ada perhatian dari pemerintah.
Jika masyarakat Besipae tidak ingin untuk tinggal di rumah yang dibangun oleh Pemprov NTT, karena jumlah rumah yang dibangun kurang dari jumlah KK yang ada di Besipae, maka hal itu dapat dikoordinasikan agar ke depan masyarakat yang belum memperoleh rumah dapat juga dibangunkan oleh pemerintah.

“Kalau rumah masih kurang, pasti ke depan pemerintah provinsi tambah, jika itu memang hak masyarakat Besipae,” kata Irjen Latif.

BACA JUGA: Selesaikan Konflik Agraria di Besipae, PGI: Perlu Mediasi Bukan Kekerasan

BACA JUGA: Saling Serang Antarwarga di Besipae, Ester Selan: Kami Aman di Hutan

Daud Selan yang adalah warga Besipae kepada Kapolda NTT mengatakan, pihaknya bertahan hingga saat ini lantaran sebelumnya sejumlah tokoh masyarakat di Amanuban Selatan, meminta mereka untuk memperjuangkan lahan Besipae yang adalah hutan adat.

Pasalnya, setelah adanya program pemerintah di Besipae, terjadi pengrusakan hutan secara besar-besaran hingga penyebabkan kekurangan debit air, serta hilangnya sumber-sumber air.

Maka dari itu, pihaknya meminta agar hutan adat di Besipae tidak lagi dirusaki oleh siapapun sehingga alam bisa kembali asri seperti sedia kala.

Selain itu, warga tidak ingin menempati rumah-rumah yang telah dibangun oleh Pemprov, karena menurut mereka pemerintah membangun rumah di atas lahan milik orang lain. Maka dari itu, jika masyarakat Besipae menempati rumah-rumah yang telah dibangun, dengan status lahan yang tidak jelas dikhawatirkan terjadi konflik horisontal antar masyarakat dengan pemilik lahan.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat Besipae belum menempati rumah-rumah yang dibangun Pemprov NTT, karena rumah yang dibangun sebanyak 12 rumah, sementara masyarakat Besipae berjumlah 37 KK. Karena sebagian masyarakat tidak dapat rumah dari Pemprov, sehingga terpaksa masyarakat membangun tenda-tenda darurat untuk menempatinya. “Jadi. Sebagai rasa kebersamaan, yang sudah dapat rumah tetap tinggal bersama dengan masyarakat lain yang belum dapat rumah di tenda-tenda darurat yang dibangun,” urai Daud.

Walau demikian, diakhir dialog, Daud menyatakan bahwa pihaknya bersedia menempati rumah-rumah yang dibangun Pemprov NTT, sementara masyarakat Besipae yang belum memiliki rumah, akan membangun rumah dadurat di lokasi rumah-rumah yang telah dibangun pemerintah itu.

sembari menunggu Pemprov membangun rumah bagi 25 warga Besipae lainnya yang belum memperoleh rumah dan lahan. “Kami siap untuk pindah ke rumah-rumah yang sudah dibangun. Sedangkan masyarakat yang belum dapat rumah, akan bangun rumah darurat di lokasi relokasi rumah yang dibangun pemerintah Provinsi sambil tunggu untuk dibangunkan rumah oleh pemerintah provinsi sesuai dengan hasil diskusi kami bersama Bapak Kapolda,” pungkas Daud. (yop)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top