Selesaikan Konflik Agraria di Besipae, PGI: Perlu Mediasi Bukan Kekerasan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Selesaikan Konflik Agraria di Besipae, PGI: Perlu Mediasi Bukan Kekerasan


ILUSTRASU. Warga Desa Polo dan Besipae yang terlibat bentrok, Kamis (15/10). PGI meminta pemerintah menyelesaikan persoalan ini dengan jalan mediasi, bukan dengan cara-cara kekerasan. (FOTO: ISTIMEWA)

PERISTIWA/CRIME

Selesaikan Konflik Agraria di Besipae, PGI: Perlu Mediasi Bukan Kekerasan


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Untuk menyelesaikan konflik agraria di Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ITTS), Provinsi NTT diperlukan mediasi, bukan dengan kekerasan.

Hal ini ditegaskan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melalui pernyataan tertulis Humas PGI, Philip Situmorang, Jumat (16/10).

Disebutkan, Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI mengecam keras perilaku aparat yang diduga mem-back up ‘preman-preman’ dalam peristiwa kekerasan yang dialami oleh masyarakat pada Rabu (14/10) di Besipae, TTS terkait masalah agraria.

Disebutkan peristiwa ini menambah deretan panjang penyelesaian masalah agraria yang selalu berujung dengan kekerasan dan menempatkan rakyat sebagai korban.

BACA JUGA: DPRD NTT Menolak Penggunaan Cara Kekerasan di Besipae

BACA JUGA: Saling Serang Antarwarga di Besipae, Ester Selan: Kami Aman di Hutan

BACA JUGA: Sat Pol PP dan Warga Bentrok di Besipae, Pemprov Lapor Penganiayaan

MPH PGI menyatakan sangat menyesalkan bahwa kehadiran Negara yang seharusnya melindungi masyarakat, malah menghadirkan aparat keamanan yang cenderung bersikap represif mengintimidasi masyarakat demi kepentingan korporasi.

Terkait hal ini MPH PGI menyerukan beberapa hal, yakni pertama meminta tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali. Termasuk masyarakat Besipae, TTS-NTT.

Kedua, menuntut pemerintah untuk menindak tegas para preman yang melakukan tindak kekerasan serta memberikan sanksi tegas kepada aparat yang ada di tempat namun membiarkan kekerasan berlangsung yang menimbulkan penderitaan kepada perempuan dan anak yang berupaya mempertahankan hak hak mereka.

Ketiga, sehubungan dengan pokok permasalahan agraria yang ada di Besipae, MPH PGI berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan instansi terkait dapat menyelesaikannya dengan jalan dialog yang lebih bermartabat, seturut dengan hukum yang berlaku.

MPH PGI akan terus mendukung semua langkah dan upaya pemerintah untuk tetap berdiri di atas Konstitusi Negara Republik Indonesia yang adil dan beradab seraya terus mendukung upaya masyarakat memperjuangkan hak haknya. (*/aln)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top