35 PP dan 5 Perpres Disiapkan untuk Aturan Turunan UU Cipta Kerja | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

35 PP dan 5 Perpres Disiapkan untuk Aturan Turunan UU Cipta Kerja


ILUSTRASI. Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. (FOTO; Miftahul Hayat/Jawa Pos)

NASIONAL

35 PP dan 5 Perpres Disiapkan untuk Aturan Turunan UU Cipta Kerja


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) lalu. Nantinya dari UU tersebut akan terbit turunan aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, setidaknya akan ada 35 PP dan lima Perpres sebagai aturan turunan dari UU Ciptaker tersebut.

“Ada 35 PP dan lima Perpres yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja,” ujar Moeldoko dalam keterangannya, Sabtu (17/10).

Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah masih memberikan kesempatan dan akses pada pekerja dan buruh untuk menampung aspirasi mereka.

Menurut mantan Panglima TNI tersebut, setiap tahun ada penambahan 2,9 juta angkatan kerja baru. Kasus Pandemi ikut memperumit, hingga menimbulkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan juga pekerja yang dirumahkan.

“Pemerintah memikirkan bagaimana mereka-mereka ini harus mendapatkan pekerjaan. Untuk itu perlu menyederhanakan dan menyinkronisasikan berbagai regulasi yang saya sebut sebagai hyper-regulation yang menghambat penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Moeldoko mengatakan, sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi lima arahan dalam mewujudkan Membangun Indonesia Maju. Pertama, Presiden ingin membangun sumber daya manusia sebagai prioritas. Kedua menyiapkan infrastruktur berkelanjutan untuk menjamin konektivitas antar wilayah, agar menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat.

Ketiga, reformasi birokrasi karena perlunya kelincahan dalam menghadapi tantangan turbulensi global yang dihadapi Indonesia saat ini. UU Cipta Kerja ini menjadi salah satu instrumen untuk menjawab tantangan itu.

“Termasuk juga arahan Presiden yang keempat yaitu regulasi di bidang perizinan,” katanya.

Arahan kelima adalah mempercepat transformasi ekonomi. Dengan UU Cipta Kerja tidak lagi hanya tergantung sumber daya alam, namun mendorong tumbuhnya UMKM pada jasa modern, untuk meningkatkan daya saing manufaktur.

“Wajah baru Indonesia di masa mendatang itulah yang menjadi cita-cita, menjadi janji Presiden,” ungkapnya.

Moeldoko mengatakan, UU Cipta Kerja ini merupakan sarana mengangkat martabat bangsa dalam kompetisi global. Eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang maju harus ditunjukkan pada dunia.

“Tenaga kerja kita, buruh, petani, nelayan tidak boleh kalah dalam persaingan. Berlakunya undang-undang ini akan menandai berakhirnya masa kemarau bahagia,” pungkasnya. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

Populer

To Top