Gegara Patok Batas, Warga Dua Desa di Sumba Barat Saling Serang | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Gegara Patok Batas, Warga Dua Desa di Sumba Barat Saling Serang


MEDIASI. Pjs. Bupati Sumba Barat, Semuel Pakereng (kedua kiri) didampingi Kapolres Sumba Barat, AKBP F. X. Irwan Arianto langsung turun ke lokasi konflik berusaha memediasi agar konflik warga tidak berkepanjangan akibat aksi saling serang di Hobakala, Desa Welibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Sabtu (17/10) pagi. (FOTO: ISTIMEWA)

PERISTIWA/CRIME

Gegara Patok Batas, Warga Dua Desa di Sumba Barat Saling Serang


Pjs Bupati dan Kapolres Langsung Turun ke TKP

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Aksi saling serang antarwarga terjadi di Kabupaten Sumba Barat. Peristiwa ini melibatkan warga dua desa di Kecamatan Lamboya, yakni warga Desa Haronakalla dengan warga Desa Welibo.

Aksi saling serang yang terjadi pada Sabtu (17/10) pagi tadi ini diduga dipicu oleh pencabutan patok batas tanah yang berlokasi di Hobakala, Desa Welibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

Pejabat sementara (Pjs) Bupati Sumba Barat, Drs. Semuel Pakereng, M.Si, kepada TIMEXKUPANG.com, Sabtu (17/10) petang menjelaskan, berdasarkan laporan yang ia terima, pada Sabtu (17/10) sekira jam 07.00 Wita bertempat di perbatasan Kecamatan Lamboya dan Laboya Barat, telah terjadi aksi saling serang dengan lempar batu antara warga Desa Haronakalla dengan warga Desa Welibo.

Semuel menyebutkan, peristiwa ini melibatkan dua pihak, yakni pihak Lasaruz Bili, warga Desa Haronakalla bersama keluarga sekitar 100 orang, dan pihak Herman Hola Pure, warga Desa Welibo bersama keluarga juga sekira 100 orang.

Berdasarkan kronologis kejadian, jelas Semuel, sekitar jam 07.00 Wita pihak Herman Hola Pure bersama keluarga sekitar 100 orang menuju lokasi tanah dan mencabut serta membongkar patok/pagar yang ditanam pihak Lasaruz Bili. Kejadian pencabutan patok ini terjadi pada Selasa, 12 Oktober 2020.

Aksi pencabutan patok ini, demikian Semuel, coba dicegah atau dilarang pihak Lasaruz Bili yang datang bersama keluarga sekitar 100 orang. Namun saat sampai di lokasi terjadilah saling lempar batu antara kedua pihak.

Saat kejadian tersebut, anggota Polsek Lamboya yang dipimpin Kapolsek Lamboya bersama anggota Koramil 1613-02 Walakaka berusaha melerai kedua belah pihak.

“Saat itu, suasana sempat kondusif, namun karena kedua pihak saling mencaci maki, akhirnya situasi kembali memanas Beruntung saat itu Personil Polres Sumba Barat dipimpin langsung Kapolres Sumba Barat tiba di lokasi dan langsung melerai kedua belah pihak serta mengimbau untuk kembali ke rumah masing-masing,” ungkap Semuel.

Semuel mengaku, setelah mendapat laporan adanya aksi saling serang ini, sekira jam 11.30 Wita, dirinya didampingi Kapolres Sumba Barat, AKBP F. X. Irwan Arianto, SIK, MH dan anggota DPRD Lamboya, Lukas Lebu Gallu, SH terjun ke lokasi dan langsung memediasi agar Konflik tersebut tidak berkepanjangan. Hadir saat itu, Kapolsek Lamboya, Danramil 1613-02 Walakaka, Camat Lamboya, Camat Laboya Barat, Kepala Desa Welibo, dan Kepala Desa Haronakalla.

Pada pertemuan mediasi tersebut, demikian Semuel, ia mendengar penyampaian Kepala Desa Welibo, Lukas Lowa Bole. Saat itu, lanjut Semuel, Kades Lukas mengatakan bahwa permasalahan itu bukan masalah tanah adat tetapi masalah tanah perorangan yang mana semua tanah di kawasan RS. Pratama sudah diserahkan ke pemerintah untuk pembangunan RS. Pratama, tetapi dari pihak sebelah mengkalim kembali.

Padahal menurut Kades Lukas, kata Semuel, di tanah itu sudah dilakukan peletakan batu pembangunan RS. Pratama oleh Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole. Bahkan saat itu hadir kedua camat dan empat kepala desa dari Lamboya dan Laboya Barat serta Lasaruz Bili (Pihak Haronakalla) juga sekalian ditentukan batas-batas wilayah dan batas tanah milik perorangan.

“Berkaitan dengan pembangunan Pasar Rakyat, lahan yang dipakai merupakan milik pribadi dan sudah bersertifikat yang mana saya hibahkan kepada pemerintah kabupaten untuk kepentingan masyarakat Lamboya dan Laboya Barat khususnya warga Desa Welibo dan Haronakalla,” kata Kades Lukas seperti dikutip Pjs Bupati Sumba Barat.

Aparat keamanan dari Polri dan TNI berusaha melerai aksi saling serang warga dua desa di Hobakala, Desa Welibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Sabtu (17/10) pagi. (FOTO: ISTIMEWA)

Sementara itu, Kepala Desa Haronakalla, Dolfinus Ngilla Dodu, S.Pd dalam penyampaiannya ke Bupati menyatakan bahwa penyebab konflik hari ini bukan karena persoalan tanah adat atau perorangan tetapi persoalan tapal batas wilayah antara Kecamatan Lamboya dan Laboya Barat.

“Secara pribadi saya merasa kecewa karena pada saat tim dari Pemda Sumba Barat yang didampingi Kepala Desa Welibo melakukan survei untuk pembangunan pasar rakyat tidak pernah berkoordinasi dan izin kepada saya selaku kepala wilayah,” ungkap Kades Dolfinus.

Meski demikian, Kades Dolfinus mengakui bahwa tanah yang dibangun Pasar Rakyat tersebut milik warga Desa Welibo tetapi berlokasi di wilayah Desa Haronakalla dan secara adat milik Desa Haronakalla.

Sementara Kapolres Sumba Barat, AKBP F. X. Irwan Arianto dalam kesempatan itu meminta Camat Lamboya dan Laboya Barat untuk segera merespon konflik tersebut dan segera memanggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi.

Kapolres juga meminta Kades Welibo dan Haronakalla agar mengimbau warganya masing-masing untuk menahan diri serta tidak terprovokasi dengan isu-isu terkait masalah tersebut. Warga kedua desa, lanjut Kapolres juga diminta untuk tidak lagi melakukan aktifitas di lahan tersebut sampai dengan ada putusan dari Pemda Sumba barat. “Apabila ada yang melanggar akan segera ditindak,” tegas Kapolres Irwan.

Kapolres Irwan menegaskan agar kedua kepala desa menyiapkan semua dokumen/sertifikat terkait hal kepemilikan tanah tersebut dan akan difasilitasi oleh Pemda untuk dimediasi. “Terkait masalah batas wilayah antara kecamatan hanya Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati yang punya hak untuk memutuskan. Kalau memang setelah dilakukan mediasi ditingkat kecamatan dan kabupaten tetapi tidak ada solusi agar kedua belah pihak menempuh jalur hukum,” kata Kapolres.

Setelah mendengar penyampaian berbagai pihak, Bupati Semuel Pakereng menyatakan bahwa permasalahan sebenarnya bukan masalah tanah adat/perorangan tetapi permasalahan aset daerah dalam hal ini Pasar Rakyat yang sudah diserahkan ke pemerintah.

“Secepatnya saya akan mengecek kembali di Bagian Tatapem dan BPN Kabupaten Sumba Barat terkait batas wilayah saat Kecamatan Laboya Barat mekar, dan kalau belum ada secepatnya akan diselesaikan,” janji Semuel.

Kepada kedua kades, Bupati Semuel meminta agar mengimbau warganya untuk tetap menahan diri dan tidak terprovokasi dan segera menyampaikan kepada Pemkab dan Polres Sumba barat apabila ada oknum-oknum yang coba memprovokasi dan mempolitisir masalah tersebut untuk diproses hukum.

“Terkait pembangunan Pasar Rakyat diharapkan semua pihak termasuk warga Desa Welibo dan Haronakalla untuk tetap menjaga keamanan agar pasar tersebut cepat selesai dan bisa digunakan. Apabila ada oknum yang mencoba melarang dan menghentikan pembangunan tersebut akan diproses secara hukum,” tandas Bupati Semuel.

Anggota DPRD Sumba Barat, Lukas L. Gallu, SH yang hadir pada kesempatan itu menyatakan, selaku anggota DPRD dari Lamboya, ia akan mendampingi Pemkab Sumba Barat untuk secepatnya menyelesaikan masalah tersebut.

“Agar kedua kepala desa bertanggungjawab terhadap warganya masing-masing agar tidak ada lagi konflik serupa sampai masalah tersebut diselesaikan,” tegasnya. (aln)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top