ASN Amoral di TTU Masih Berhak Terima Gaji 50 Persen | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

ASN Amoral di TTU Masih Berhak Terima Gaji 50 Persen


Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

ASN Amoral di TTU Masih Berhak Terima Gaji 50 Persen


Kasus Dugaan Persetubuhan Anak di Bawah Umur

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Oknum aparatur sipil negara (ASN) pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang tersandung kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur masih berhak menerima gaji sebesar 50 persen selama tahapan proses hukum berjalan.

Setelah mendapat kepastian hukum melalui putusan pengadilan, Pemkab TTU akan merekomendasikan ke Komisi ASN untuk menjatuhkan sanksi kepada oknum ASN amoral tersebut.

Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis kepada Timor Express, Senin (19/10) menegaskan, proses pemberhentian Bernadinus Makuntuan sebagai ASN akan dilakukan apabila sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dikatakan, sesuai mekanisme yang berlaku, apabila ASN bersangkutan menduduki jabatan tertentu di suatu instansi, maka selama proses hukum berjalan ia akan dihentikan dari jabatannya sementara waktu.

Namun, apabila hanya berstatus staf biasa, lanjut Fransiskus, maka yang bersangkutan selama proses hukum berjalan hingga ada putusan inkrah akan diberhentikan sementara dari statusnya sebagai ASN.

BACA JUGA: Oknum ASN di TTU Diduga Hamili Pelajar, Ini Hukuman yang Bakal Diterima

BACA JUGA: Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Meningkat di TTU

Sementara untuk haknya sebagai seorang ASN, kata Fransiskus, apabila berstatus staf biasa, yang bersangkutan hanya akan menerima gaji sebanyak 50 persen selama menjalani prosesi hukum hingga ada putusan inkrah. Namun apabila yang bersangkutan menduduki jabatan tertentu, maka seluruh tunjangan akan diberhentikan hingga ada putusan pengadilan.

“Ini kan proses masih berjalan. Dia (Bernadinus, Red) masih berhak mendapatkan gaji sebesar 50 persen dari gaji pokok,” ungkap Fransiskus.

Fransiskus menegaskan, apabila sudah ada putusan inkrah terkait kasus tersebut, ada mekanisme lanjutan untuk pemberhentian yang bersangkutan dari statusnya sebagai ASN, apabila putusan hukum oleh Pengadilan minimal dua tahun penjara.

Menurut Fransiskus, salinan putusan pengadilan atas tersandungnya seorang ASN dalam Kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut akan menjadi rujukan rekomendasi ke Komisi ASN untuk menjatuhi sanksi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.

“Walaupun aturannya dua tahun, tapi kemudian kalau BKN mengatakan bahwa harus diaktifkan kembali kita akan aktifkan, tapi kalau BKN mengatakan tetap diberhentikan maka akan diberhentikan,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top