Setelah Terbit Sertifikat BPOM dan MUI, Vaksinasi 9,1 Juta Orang Mulai November | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Setelah Terbit Sertifikat BPOM dan MUI, Vaksinasi 9,1 Juta Orang Mulai November


ILUSTRASI. Vaksin Covid-19. (FOTO: Dado Ruvic/REUTERS/JawaPos.com)

NASIONAL

Setelah Terbit Sertifikat BPOM dan MUI, Vaksinasi 9,1 Juta Orang Mulai November


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com–Vaksinasi Covid-19 adalah hal yang paling ditunggu-tunggu semua kalangan. Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya tidak tergesa-gesa.

Jokowi tidak ingin program vaksinasi berakhir seperti UU Cipta Kerja yang didemo di mana-mana. Rencana vaksinasi itu dibahas secara khusus dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (19/10).

Jokowi menyatakan, informasi soal vaksinasi Covid-19 tidak boleh tergesa-gesa disampaikan kepada masyarakat. ”Menyangkut nanti persepsi masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa terjadi seperti UU Cipta Kerja,” kata Jokowi dalam pidato pengantarnya.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu memicu aksi protes di berbagai daerah. Versi pemerintah, aksi demo dipicu kesalahan informasi yang diterima publik. Karena itu, kini Jokowi meminta program vaksinasi dipersiapkan dengan baik. Termasuk urusan komunikasi publiknya.

Di antaranya menyangkut informasi soal halal dan haram vaksin, harga, kualitas, dan sistem distribusi. Jokowi juga mengingatkan, tidak semua informasi soal vaksin perlu disampaikan ke publik. Khususnya tentang harga.

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, titik kritis vaksinasi Covid-19 adalah pada tahap implementasinya. ”Jangan anggap mudah implementasinya,” katanya.

Pihak-pihak mana saja yang disuntik vaksin terlebih dahulu harus dipetakan. Juga wajib disampaikan ke publik kenapa pihak-pihak itu mendapatkan jatah vaksin lebih dahulu.

Kemudian, siapa saja yang mendapatkan vaksin secara gratis dan vaksin dengan biaya mandiri juga harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat. Jokowi tidak ingin proses vaksinasi nanti dihantam isu dan dipelintir. ”(Bisa memicu, Red) Demo lagi. Karena masyarakat dalam masa sulit,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan, program vaksinasi gratis nanti menjadi urusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sedangkan vaksinasi berbayar atau mandiri menjadi urusan Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan pelat merah terkait.

Dia meminta persiapan di lapangan dimaksimalkan. Untuk mendukung implementasi vaksinasi Covid-19 nanti, perlu dipersiapkan program pelatihan atau training mulai sekarang. ”Jangan anggap enteng (implementasi vaksinasi, Red),” ucap Jokowi. Dia meminta program pelatihan itu melibatkan perwakilan WHO di Indonesia.

Dia menjelaskan, vaksin Covid-19 butuh perlakuan khusus. Bahkan, penanganan antara satu merek dengan merek lain berbeda-beda. Mulai penyimpanan hingga proses distribusi. ”Ini bukan barang gampang. Saya yakin tidak mudah,” sebutnya.

Jokowi mengaku sudah menerima laporan tentang vaksin Covid-19 dari AstraZeneca. Vaksin itu diperkirakan tiba April tahun depan. Setiap bulan Indonesia mendapatkan sebelas juta dosis. Dengan total seratus juta dosis.

Pada kesempatan lain, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto memaparkan bahwa penemuan vaksin Covid-19 tidak berarti akhir dari pandemi. Vaksinasi, menurut Yuri, akan membuat seseorang tidak sakit. Namun, tidak melindungi penerima vaksin dari paparan virus Covid-19. ”Yang utama adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan,” ucapnya kemarin (19/10).

Vaksin ditujukan untuk memberikan kekebalan tubuh agar ketika terpapar virus tidak menjadi sakit. Namun, orang yang telah divaksin harus tetap menjaga diri agar tidak terpapar virus Covid-19. Jika tidak, tubuhnya akan kebal, tapi virus tetap bisa masuk dan menular ke orang lain yang belum divaksin. ”Bila yang tertular ini memiliki faktor risiko seperti ada komorbid, orang itu akan jatuh sakit,” kata Yuri. Dia menegaskan, vaksin tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian akhir pandemi.

Lebih lanjut, Yuri menerangkan, jumlah kandidat vaksin Covid-19 sudah lebih dari 39. Namun, tahapannya berbeda. Ada vaksin yang masih uji coba di laboratorium. Namun, ada juga yang sudah uji klinis fase ketiga. ”Seluruh dunia sedang mengidentifikasi yang sudah selesai uji klinis fase ketiga,” kata Yuri.

Pemerintah Indonesia mencari vaksin yang sudah siap dan aman digunakan. Karena itu, ada tim yang ditugaskan berkunjung ke beberapa negara yang sedang membuat vaksin Covid-19. Tiongkok, salah satunya. Sebab, beberapa perusahaan farmasi di sana sedang meneliti berbagai jenis vaksin Covid-19. Misalnya, yang dilakukan Sinovac dan Sinopharm.

Produk vaksin dari Sinovac yang sudah jadi akan dikirim ke Indonesia dalam dua tahap. Tahap pertama 1,5 juta dosis dikirim November. Pada Desember akan dikirim lagi 1,5 juta dosis.

Sementara itu, pada Desember Sinopharm bersedia mengirim 15 juta dosis. Masing-masing pengiriman dapat digunakan 7,5 juta orang. Sebab, vaksin itu diberikan dua kali dalam selang waktu 14 hari.

Selain vaksin dari Sinovac, ada yang berasal dari Sinopharm dan Cansino Biologics. Pemerintah juga menjajaki vaksin dari Inggris. Yakni, kerja sama dengan AstraZeneca.

Rencananya, vaksinasi dimulai pada November tahun ini setelah terbit sertifikasi dari BPOM dan MUI. Vaksinasi tahap pertama akan dilakukan pada 9,1 juta orang. Urutan pertama yang mendapat jatah adalah tenaga medis yang melayani pasien Covid-19.

Selanjutnya, petugas publik yang berisiko tertular. Antara lain, petugas Satpol PP, Polri, dan TNI. Lalu, peserta BPJS Kesehatan golongan penerima bantuan iuran (PBI). Tahap itu akan dibiayai APBN. ”Skema lainnya tengah dibicarakan. Namun, ada kemungkinan terbuka pembiayaan secara mandiri,” tuturnya.

Pencarian vaksin Covid-19 juga dikawal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI Muti Arintawati menuturkan, saat ini ada tim yang sedang berangkat ke Tiongkok untuk melihat produksi vaksin Covid-19. Tim itulah yang nanti memberikan data kepada Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan keputusan halal atau tidaknya vaksin. ”Kalau produksinya tidak halal, akan diteruskan ke Komisi Fatwa untuk ditentukan penggunaannya,” ucapnya. (wan/lyn/c17/c7/oni/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

Populer

To Top