Kirim Surat ke 9 Fraksi, Ini Permintaan KSPI untuk DPR RI | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kirim Surat ke 9 Fraksi, Ini Permintaan KSPI untuk DPR RI


Aparat kepolisian berjaga saat massa dari KSPI berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak disahkannya UU Ciptaker. (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

NASIONAL

Kirim Surat ke 9 Fraksi, Ini Permintaan KSPI untuk DPR RI


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com–Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengirimkan surat ke sembilan fraksi partai yang ada di DPR, terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan pengiriman surat tersebut supaya DPR bisa melakukan legislative review untuk ‎membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan.

“Sudah kami kirimkan surat terbuka kepada sembilan fraksi di DPR RI dengan tembusan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPD RI. Isi surat itu meminta kepada anggota DPR RI melalui fraksi agar melalukan legislative review,” ujar Said dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (21/10).

Said mengatakan, dengan adanya legislatif review tersebut, maka tidak perlu repot-repot mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahakamah Konstitusi (MK).

Said mengatakan, dengan adanya legislative review DPR RI sesuai peraturan yang berlaku dapat juga membatalkan UU yang sudah disahkan. Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, Pasal 21 UUD 1945, serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

“Oleh sebab itu anggota DPR berwenang proses legislative review dengan cara mengajukan usul RUU mengenai pembatalan UU Cipta Kerja,” katanya.

‎Dengan adanya legislative review tersebut, semoga para anggota dewan bisa mendengarkan suara rakyat yang menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

“Mudah-mudahan DPR tidak kucing-kucingan lagi. Tuntutannya hanya satu, lalukan legislatif review, uji ulang dengarkan suara rakyat, dengarkan suara buruh yang meluas,” ungkapnya.

‎Adapun, legislative review adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu undang-undang dapat meminta legislative review ke DPR dan tentunya pemerintah.

Diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemeritah menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP.

Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

Populer

To Top