Persentase Stunting di 3 Kabupaten Ini Masih Tinggi, Ketahui Penyebabnya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Persentase Stunting di 3 Kabupaten Ini Masih Tinggi, Ketahui Penyebabnya


RAKOR. Kepala Bapelitbangda NTT, Cosmas D. Lana didampingi sejumlah pejabat pemerintah saat pembukaan Rakor penilaian kinerja aksi konvergensi dalam upaya mendukung penurunan stunting terintegrasi di NTT di aula Hotel Neo by Aston Kupang, Rabu (21/10) pagi. (FOTO: BORGIAS KOLLO/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Persentase Stunting di 3 Kabupaten Ini Masih Tinggi, Ketahui Penyebabnya


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Upaya dan kerja keras jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk menekan angka stunting di Bumi Flobamorata terus mengalami kemajuan.

“Secara umum persentase stunting di NTT terus mengalami penurunan. Namun secara kabupaten memang ada tiga kabupaten, yaitu Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur yang persentase stuntingnya masih tinggi,” ungkap Kepala Bapelitbangda NTT, Cosmas D. Lana usai pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi dalam upaya mendukung penurunan stunting terintegrasi di NTT bertempat di Hotel Neo by Aston Kupang, Rabu (21/10).

Cosmas mengatakan, pada tahun 2018 lalu, persentase stunting di NTT berada di angka 42 persen, tahun 2019 persentasenya turun menjadi 31 persen, dan pada Maret 2020 turun lagi menjadi 27,9 persen.

Menurut Cosmas, tingginya persentase stunting di tiga kabupaten tersebut dipicu oleh lemahnya koordinasi lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan dan instasi di bawah sampai ke Bappeda kabupaten setempat setelah proses penimbangan berat badan bayi dua tahun dan tinggi badan bayi.

“Contoh di Kabupaten Sumba Barat Daya, mereka sudah lakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan bayi dua tahun tapi tidak secepatnya masukan dalam aplikasi yang ada sehingga data yang sudah ada sia-sia atau tidak bermanfaat karena sudah melewati batas pelaporan,” beber Cosmas.

Keterlambatan penyampaian laporan melalui aplikasi yang siap digunakan setiap saat, kata Cosmas hampir terjadi di 21 kabupaten yang sudah terintegrasi dalam aksi kontigensi di wilayah NTT.

“Rata rata aksi atau kerja teman-teman di daerah luar biasa. Soal menimbang bayi dua tahun, dilakukan secara masif. Persoalannya hanya satu yaitu data hasil penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan tidak segera dilaporkan ke provinsi makanya selalu terjebak diangka stunting,” jelasnya.

Ketua Pokja Pencegahan dan Penanganan Stunting NTT, Ir. Sarah Lery Mboeik menilai penanganan masalah stunting membutuhkan komitmen para kepala daerah dan adanya pijakan kebijakan yang jelas dan tegas.

Karena itu provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan revisi RPJMD perlu memasukkan penurunan stunting sebagai indikator makro pembangunan dan adanya pijakan di RPJMN perubahan yang juga menambah indikator makro.

“Perlu ada surat Sekda ke kabupaten/kota untuk mengalokasi anggaran yang signifikan dalam APBD masing-masing. Ini salah satu bentuk koordinasi dan sinergi dalam penanganan stunting yang sangat penting, baik antar sektor, di tingkatan yang sama (kabupaten/kota/provinsi), dan juga antar provinsi dan kabupaten/kota,” ungkap Sarah Lery Mboeik. (ogi)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top