Tangani 4 Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu TTU Ingatkan ASN Jaga Netralitas | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tangani 4 Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu TTU Ingatkan ASN Jaga Netralitas


ILUSTRASI. Pilkada serentak 2020. (JawaPos.com)

POLITIK

Tangani 4 Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu TTU Ingatkan ASN Jaga Netralitas


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Martinus Kolo menginginkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah setempat untuk tetap menjaga netralitas sebagai seorang aparatur selama pelaksanaan tahapan Pilkada TTU 2020 berlangsung.

Imbauan sekaligus teguran Bawaslu tersebut disampaikan kepada seluruh ASN lantaran hingga saat ini, Bawaslu TTU sudah menangani empat kasus dugaan pelanggaran Pilkada, baik itu temuan dari Bawaslu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat.

“Kita berharap dengan memasuki tahapan kampanye saat ini, ASN tetap menjaga netralitasnya untuk kemudian tidak ikut dalam politik praktis,” ungkap Ketua Bawaslu TTU, Martinus Kolo kepada Timor Express, Rabu (21/10).

Martinus menjelaskan, empat kasus dugaan pelanggaran pilkada yang ditangani Bawaslu TTU tersebut yakni laporan masyarakat terkait dugaan pengancaman yang dilakukan oknum sekcam dan kepala desa, dugaan keterlibatan ASN, netralitas penyelenggara, dan laporan masyarakat terkait pengerusakan alat peraga sosialisasi.

Atas empat kasus dugaan pelanggaran pilkada tersebut, kata Martinus, seluruh ASN wajib menjaga netralitas sebagai seorang aparatur sehingga tidak mencoreng nilai-nilai demokrasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Martinus, jika seorang ASN tidak menjaga netralitas dalam Pilkada ini, maka kasusnya akan diproses Bawaslu. Apabila terbukti memenuhi unsur netralitas ASN, akan direkomendasikan ke pihak Komisi ASN untuk dijatuhi sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran.

“Kalau kita lihat di surat edaran Mendagri, hanya ada dua sanksi, dalam konteks pemilihan yaitu sanksi disiplin sedang dan sanksi disiplin berat. Kalau sanksi disiplin sedang bisa penurunan pangkat, tapi kalau sangsi disiplin berat bisa sampai pada pemecatan,” Jelas Martinus.

Selain penegasan Bawaslu TTU, tambah Martinus, pihaknya juga mengingatkan para penyelenggara Pilkada baik itu dari pihak KPU maupun Bawaslu bersama jajarannya agar tetap menjaga integritas dan independensinya.

Untuk itu, Martinus mengharapkan adanya laporan dari masyarakat apabila menemukan adanya pihak penyelenggara yang terlibat dalam politik praktis sehingga dapat diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

“Kami mengharapkan kepada masyarakat untuk berani melaporkan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu. Baik itu pelanggaran yang dilakukan ASN maupun pihak penyelenggara dan masyarakat,” harapnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top