Tuntutan Belum Dipenuhi, Warga Nginamanu Blokir Akses ke Perkebunan Kemiri Sunan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tuntutan Belum Dipenuhi, Warga Nginamanu Blokir Akses ke Perkebunan Kemiri Sunan


BLOKIR JALAN. Ratusan warga Nginamanu saat memblokir jalan menuju lokasi kebun kemiri sunan di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, Senin (19/10). (FOTO: Saver Bhula/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Tuntutan Belum Dipenuhi, Warga Nginamanu Blokir Akses ke Perkebunan Kemiri Sunan


BAJAWA, TIMEXKUPANG.com-Ratusan warga Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada melakukan aksi menutup akses jalan ke perkebunan kemiri sunan yang selama ini dikelola PT. Bumiampo Investama Sejahtera (BIS) pada Senin (19/10).

Aksi ini dilakukan sebagai luapan kekecawaan warga terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Ngada serta pihak investor yang tidak pernah ada komunikasi lanjutan untuk menjawab tuntutan warga setelah sejak 2013 silam mereka melakukan aktifitas di lahan tersebut.

Sebagaimana diketahui, sejak 14 November 2013, PT. BIS melakukan kegiatan investasi dalam bentuk usaha perkebunan dengan jenis tanaman industri kemiri sunan di wilayah Desa Nginamanu. Setelah tujuh tahun berinvestasi, belum ada kesepkatan kerja sama secara permanen antara pemilik lahan dengan perusahaan.

Sudah begitu, aktifitas atau kegiatan pembukaan lahan, penanaman, bahkan sampai dengan saat ini tanaman komoditi kemiri sunan (kemiri minyak) tersebut telah menghasilkan buah dan sudah berproduksi, masyarakat setempat seakan menjadi penonton. Kompensasi atas penggunaan atau pemanfaatan lahan belum pernah dibayarkan oleh pihak investor kepada masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat atas lahan garapan itu.

Warga Nginamanu kemudian membentuk Forum Peduli Ulayat Nginamanu (FPUN) dan memperjuangkan hak mereka ke DPRD Ngada. Saat itu, DPRD melakukan sidak ke lokasi perkebunan kemiri. Namun hingga kini, belum ada kepastian informasi sehingga warga Nginamanu melakukan blokir jalan masuk.

“Aksi blokir jalan ini sebagai bentuk kekecewaan kami karena hingga saat ini belum ada kepastian informasi soal tuntutan kami,” ungkap Ketua FPUN, Yohanes Lingge Siran kepada TIMEX, Senin (19/10).

Menurut Yohanes, lahan yang dikelola investor itu seluas 392,8 hektare. Saat itu, per hektare, warga meminta bayaran untuk sewa lahan sebesar Rp 3.000.000 selama satu tahun. Lahan itu telah dikelola sejak 2013. Dengan demikian, FPUN meminta PT. BIS agar membayar biaya sewa lahan untuk tahun 2020 sebesar Rp 1.178.400.000.

“Jika tidak segera bayar kita akan larang pihak perusahan untuk melaksanakan aktivitas di atas tanah ulayat Nginamanu,” tegas Yohanes.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Ngada bisa menjadi jembatan informasi untuk kami sebagai masyarakat Nginamanu dengan pihak investor. Sehingga, ke depan tidak ada aksi lagi. Ini bentuk kekecewaan kami sehingga kami melakukan aksi blokir jalur masuk menuju kebun kemiri sunan,” kata Yohanes.

Asisten II Setda Ngada, Hironimus Reba Watu, saat ditemui TIMEX di ruang kerjanya, Selasa (20/10) mengatakan, Pemerintah sudah berulang kali melakukan komunikasi dengan pihak investor, yakni PT. BIS, namun mereka selalu beralasan masih ada pandemi Covid-19. “Atas informasi ini, terkait perkembangan situasi di lokasi kami sampaikan ke Pak Pjs Bupati Ngada,” katanya.

Pantauan TIMEX di lokasi, ratusan masyarakat Nginamanu memblokir jalur masuk kebun kemiri sunan dipimpin Ketua FPUN dan Pastor Paroki Maria Ratu Para Malaikat Kurubhoko, tokoh adat, dan masyarakat desa setempat.(*)

Penulis: Saver Bhula

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top