Usai Ditetapkan Tersangka, Jaksa Tahan Mantan Wali Kota Kupang | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Usai Ditetapkan Tersangka, Jaksa Tahan Mantan Wali Kota Kupang


DITAHAN. Mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean saat dibawa menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan sore tadi (22/10). (FOTO: BORGIAS KOLLO/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Usai Ditetapkan Tersangka, Jaksa Tahan Mantan Wali Kota Kupang


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang hari ini (22/10) resmi menatapkan mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembagian aset tanah.

Tidak hanya itu, tim penyidik Kejati NTT juga menetapkan mantan Kepala BPN Kota Kupang, Thomas More sebagai tersangka.

Setelah penetapan itu, kedua tersangka ini langsung ditahan tim penyidik Kejati NTT sekira pukul 16.00 Wita.

Pantau wartawan tadi sore tampak kedua tersangka digiring keluar dari ruang penyidik menuju mobil tahanan Kejati NTT sekira pukul 15.56 Wita. Perjalanan kedua tersangka menuju mobil tahanan yang parkir di halaman pintu belakangan kantor Kejati NTT sempat dihujani pertanyaan para wartawan, antara lain mengenai tanggapan para tersangka atas penahanan ini. Walau demikian para tersangka tak menjawab satu pertanyaan pun. Jonas Salean hanya menyampaikan bahwa nanti penasehat hukum yang menjelaskan saja.

Kedua tersangka ini terjerat hukum karena kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan tanah seluas 770.800 meter persegi yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, tepatnya di depan Hotel Sasando Kupang. Luasan tanah tersebut diduga beralih status dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang menjadi tanah milik negara sejak tahun 2016/2017.

Kuasa hukum tersangka Jonas Salean yaitu Yanto Ekon ketika dimintai tanggapan atas penahanan kliennya menilai upaya penetapan tersangka maupun penahanan tersangka tidak sah.

Yanto beralasan kliennya Jonas Salean ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup.

“Sampai dengan penetapan tersangka hari ini belum ada satupun bukti permulaan yang dimiliki penyidik bahwa tanah seluas 770.800 meter persegi adalah tanah milik daerah. Oleh karena itu perlu pengujian secara hukum, apakah tanah itu adalah barang milik daerah atau bukan. Kalau bukan barang milik daerah maka dia bukan tindak pidana korupsi,” ujar Yanto Ekon.

Menurut Yanto jika penyidik menilai SK Bupati Kupang tahun 1994 belum final maka tanah seluas 770.800 meter persegi harus disita seluruhnya karena belum final.

“Menentukan surat keputusan final atau tidak adalah keputusan Tata Usaha Negara bukan pidana. Karena itu kami menghormati proses hukum itu tapi kami tidak sependapat dengan alasan penetapan tersangka bahwa sudah ada bukti permulaan yang cukup bahwa tanah seluas 770.800 meter persegi adalah tanah atau aset pemerintah daerah,” tegas Yanto Ekon.

Menanggapi argumentasi kuasa hukum tersangka Jonas Salean, Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim membantah.

Menurut Abdul Hakim penahanan tersangka Jonas Salean dan mantan Kepala BPN Kota Kupang, Thomas More berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

“Ada bukti permulaan yang cukup dari ahli keuangan yaitu perbendaharaan negara dan ahli dari pertanahan yaitu BPN. Jadi kalau kuasa hukum menilai kami tidak punya bukti permulaan yang cukup, itu menurut dia,” jelas Abdul Hakim usai menahanan para tersangka tadi sore. (ogi)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top