Komisi III DPR RI: Anggaran Belanja Polda NTT Naik 100 Persen | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Komisi III DPR RI: Anggaran Belanja Polda NTT Naik 100 Persen


KETERANGAN PERS. Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery (tengah) didampingi Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif (kanan) dan Kajati NTT, Yulianto saat memberi pernyataan pers usai tatap muka di aula lantai II Mapolda NTT, siang tadi (26/10). (FOTO: FRANS BOTGIAS KOLLO/TIMEX)

POLITIK

Komisi III DPR RI: Anggaran Belanja Polda NTT Naik 100 Persen


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry memimpin kunjungan kerja komisi hukum lembaga legislatif itu ke NTT, Senin (26/10). Kunjungan itu dilakukan di Mapolda NTT, dengan menghadirkan jajaran Polda dan Kejati NTT, serta ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Dalam kunjungan kerja ke Polda NTT, Herman Herry mengakui bahwa anggaran belanja Polda NTT tahun 2021 naik hingga 100 persen dari anggaran tahun sebelum.

Menurut Herman Herry, tambahan anggaran ini untuk membiayai penerimaaan anggota baru Polda NTT sekaligus membangun infrastruktur lima Polres baru di lingkungan Polda NTT.

“Khusus untuk kebutuhan anggota polisi, tadi Pak Kapolda (Irjen Pol Lotharia Latif, Red) bilang sama Komisi III DPR RI bahwa ratio kebutuhan anggota baru 43 persen. Jadi, nanti dalam sidang berikut kami akan perjuangan ke pemerintah untuk menambah anggota baru sesuai kebutuhan. Sedangkan mengenai anggaran, Polda NTT naik 100 persen di tahun 2021,” jelas politikus yang akrab disapa HH itu usai tatap muka dengan Kapolda NTT, Kajati NTT dan jajaran kedua lembaga penegak hukum itu di aula lantai II Polda NTT.

BACA JUGA: Komisi III DPR Kunker ke NTT Pantau Penegakkan Hukum Human Trafficking

Selain itu anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kunjungan kerjanya kali ini ke NTT untuk mengetahui kesiapan Polda NTT Kejati NTT dan BNN dalam mengantisipasi dan menangani masalah pandemi Covid-19 di bumi Flobamora. “Kami juga ingin tahu sejauh mana kesiapan Polda dan Kejati NTT menghadapi Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang,” jelas HH.

Tidak hanya itu, kunjungan Ketua Komisi III DPR RI ke NTT kali ini juga untuk mengawasi kinerja Polda dan Kejati NTT dalam menangani sejumlah kasus besar yang sedang ditangani kedua lembaga penegak hukum di NTT. Diantaranya kasus mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean, kasus tanah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang melibatkan bupati setempat.

“Tadi saya tanya Kajati maksudnya supaya tidak kasus fitnah, karena seolah-olah kasus tanah Labuan Bajo itu ada muatan politik. Sebagai anggota DPR dari NTT saya merasa tertantang untuk untuk tahu apa benar ada dasar hukum dan penanganannya secara profesional dan bermartabat atau tidak,” tegasnya. (ogi)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top