Penjaminan Sertifikat HGB Sasando Sah, Pakar Hukum: Masalah Perdata tidak Bisa Dipidana | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Penjaminan Sertifikat HGB Sasando Sah, Pakar Hukum: Masalah Perdata tidak Bisa Dipidana


ILUSTRASI. Sasando International Hotel di Jl. RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. (FOTO: ISTIMEWA)

PERISTIWA/CRIME

Penjaminan Sertifikat HGB Sasando Sah, Pakar Hukum: Masalah Perdata tidak Bisa Dipidana


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Penjaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT. Hotel Sasando Timor Internasional ke lembaga perbankan adalah tindakan yang sah. Karena sertifikat yang dijaminkan itu adalah milik sendiri.

Menurut Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah NTT Albert Riwu Kore, prinsipnya penjaminan suatu barang jaminan harus dipastikan kepemilikannya terlebih dahulu. “Prinsipnya sesuai hukum jaminan, bahwa penjaminan suatu barang jaminan termasuk sertifikat harus dipastikan kepemilikannya. Kalau menjaminkan barang atau sertifikat sendiri maka itu sah,” ujar Albert kepada Timor Express akhir pekan lalu di Kupang.

Ditanya mengenai sertifikat HGB milik Sasando yang dijaminkan, kata Albert, serifikat HGB boleh dijaminkan oleh pemilik sertifikat baik perorangan maupun lembaga. “Tentu ada hal-hal teknis yang menjadi perhatian, namun prinsipnya sertifikat HGB itu bisa dijaminkan oleh pemiliknya,” terang Albert.

Apalagi, lanjutnya, proses penjaminan sertifikat HGB itu melibatkan notaris. Sehingga dirinya menjamin proses penjaminan sertifkat HGB atau hak milik akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Direktur Utama PT. Hotel Sasando Timor Indonesia Mohamad Hatta Alwi, SE, M.Si menjelaskan, pihaknya memiliki perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dengan Nomor: HK.11A Tahun 2015 dan Nomor: 015/Dir/HSTI/VII/2015. Dimana dalam perjanjian kerja sama tersebut telah diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sekaligus tata cara penyelesaian perselisihan.

Sehingga menurut Hatta -demikian sapaan Mohamad Hatta Alwi, penjaminan sertifikat HGB yang telah dijaminkan tersebut adalah milik sendiri. Namun, sertifikat HGB yang dijaminkan tersebut dipersoalkan oleh pihak pertama dalam perjanjian tersebut yakni Pemprov NTT. Laporan pidana yang disampaikann Pemprov NTT melalui staf ahli saat ini sedang dalam proses oleh Subdit III Ditreskrimum Polda NTT.

Hal ini dibenarkan Kepala Subdit III AKP Edy. Kepada koran ini pekan lalu, AKP Edy mengatakan, pihaknya menindaklanjuti laporan tersebut. Bahkan saat ini sudah masuk tahap penyidikan. Namun, mantan penyidik Polres Kupang Kota ini mengatakan pihaknya belum menetapkan tersangka.

“Ini (Penyidikan, Red) untuk kepentingan penyidik. Belum ada tersangka dalam kasus ini. Masih dalam proses. Sudah banyak saksi diperiksa. Kami masih butuh keterangan ahli pidana dan perdata,” kata Edy. Ketika ditanya pokok masalah kasus tersebut adalah kasus perdata dimana diduga ada wanprestasi dari satu pihak, Edy mengatakan, pihaknya masih dalam proses menindaklanjuti laporan tersebut.

Sementara itu, pakar hukum perdata dan pidana menilai masalah yang terjadi dalam hukum perdata harus diselesaikan secara perdata. Tidak bisa diselesaikan secara pidana. Karena ada mekanisme penyelesaian secara perdata.

Demikian penilaian pakar hukum perdata dan pidana di Kupang ketika dimintai komentarnya mengenai penyelesaiaan masalah perdata. Yakni jika terjadi wanprestasi. Dengan contoh kasus yang terjadi pada Hotel Sasando.

Pakar hukum perdata, Darius Mauritus, SH, MH mengatakan, prinsipnya sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. “Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” kata Darius kepada media ini, Jumat (16/10) di Kupang ketika dikonfirmasi mengenai penjaminan sertifikat HGB milik Sasando yang kemudian dipersoalkan Pemprov NTT.

BACA JUGA: Jangan Sampai Ada Laporan Keliru

BACA JUGA: Dewan: Itu Tidak Adil

Karena itu, lanjut Darius, jika terjadi persoalan dalam perjanjian tersebut yakni ada pihak yang melanggar perjanjian atau wanprestasi maka penyelesaiannya dilihat kembali di perjanjian itu. “Dalam hal terjadi wanprestasi, di setiap perjanjian perdata sudah diatur cara menyelesaikan persoalan. Dan itu harus ditaati para pihak yang membuat perjanjian itu,” kata Darius.

Ditanya jika salah satu pihak memilih untuk memprosesnya secara pidana, Darius menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan. “Karena perjanjian itu adalah undang-undang bagi yang membuat. Dan itu harus ditaati. Lain hal kalau tidak ada perjanjian maka penyelesaian secara pidana,” kata dosen hukum perdata Fakultas Hukum Undana ini.

Darius yang sering menjadi saksi ahli dan memberi advis hukum perdata ini menjelaskan, para pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian secara sadar, tahu dan mau menaati perjanjian itu. Jika dalam penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan dengan musyawarah maka ada saluran terakhir yakni dengan membawanya ke pengadilan.

Pendapat yang sama disampaikan pakar hukum pidana, Dr. Aksi Sinurat. Pengajar Fakultas Hukum Undana ini menerangkan, dalam teori ilmu hukum pidana, ada syarat untuk menentukan suatu perbuatan apakah pidana atau tidak. Yakni, pertama harus ada subjek hukum apakah perorang atau korporasi.

Kedua, harus penuhi rumusan delik. Ini sesuai pasal 1 ayat 1 KUHP yakni asas legalitas. “Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada,” jelasnya.

Ketiga adalah perbuatan itu bersifat melawan hukum. Yakni bertentangan dengan UU yang berlaku. Keempat, adalah perbuatan bersifat tercela.

Dirinya menyoroti unsur perbuatan melawan hukum. Dikatakan Sinurat, seseorang dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum jika melakukan sesuatu yang bukan kewenangan atau haknya. Jika perbuatan yang dilakukan itu merupakan kewenangannya, maka tidak bisa dipidana.

Termasuk ketika ditanya wanprestasi dalam perjanjian perdata apakah bisa langsung dipidana, Sinurat menegaskan, secara teori ilmu hukum pidana harus dilihat apakah perbuatan itu bersifat melawan hukum. Jika perbuatan itu sesuai perjanjian dalam hukum perdata merupakan kewenangannya, jelas Sinurat, maka tidak bisa dipidana. Apalagi, lanjutnya, ada mekanisme sendiri dalam penyelesaian masalah perdata.

Sinurat menjelaskan, empat rumusan atau unsur ini harus terpenuhi semua. Jika salah satu tidak terpenuhi maka seseorang atau suatu korporasi tidak bisa dipidana.

Dirinya juga menjelaskan tahapan proses hukum sebuah dugaan tindak pidana. Yakni dari dugaan lalu ke penyelidikan dan penyidikan. Berawal dari dugaan lalu penyelidik harus tahu apakah masuk ranah pidana atau tidak. “Minimal ada petunjuk masuk ranah pidana,” ujar Sinurat.

Jika sudah masuk tahap penyidikan, jelasnya, maka penyidik sudah tentukan pidana sesuai pasal 184 KUHAP. Yakni minimal sudah memenuhi dua alat bukti. Dari lima alat bukti yakni saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. (ito)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top