Rote Ndao Peringkat I Kinerja Aksi Konvergensi Stunting | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Rote Ndao Peringkat I Kinerja Aksi Konvergensi Stunting


POSE BERSAMA. Tim panelis penilaian kinerja aksi konvergensi Provinsi NTT pose bersama saat penutupan kegiatan di Hotel Neo by Aston, Jumat (23/10). (FOTO: ISTIMEWA)

KABAR FLOBAMORATA

Rote Ndao Peringkat I Kinerja Aksi Konvergensi Stunting


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Kabupaten Rote Ndao menempati peringkat satu dalam hal kinerja aksi konvergensi penanganan stunting di wilayah Provinsi NTT. Rote Ndao memperoleh nilai 581, lebih tinggi dari 20 kabupaten lainya di NTT.

Prestasi menggembirakan bagi pemerintah dan masyarakat Rote Ndao mencuat setelah tim panelis penilaian kinerja aksi konvergensi tahun 2020 membeberkan hasil penilainya saat penutupan Penilaian Kinerja dalam pelaksanaan aksi konvergensi program percepatan pembangunan stunting Tingkat NTT Tahun 2020 yang digelar Pokja Stunting Provinsi di Hotel Neo by Aston Kupang, Jumat (23/10).

Data penilaian tim yang diterima wartawan di Kupang, Sabtu (24/10) menyebutkat, selain Rote Ndao diperingkat pertama, diposisi kedua ditempati Kabupaten Ende dengan nilai 562, disusul Nagekeo diurutan ketiga dengan nilai 513. Selanjutnya Kabupaten Ngada diperingkat keempat dengan nilai 504, menyusul Flores Timur diurutan lima (Nilai 504), Sumba Timur diperingkat enam (Nilai 496), Belu dirutuan tujuh (Nilai 487), peringkayy delapan Kabupaten TTS (Nilai 487), Sabu Raijua diposisi sembilan (Nilai 479), dan peringkat sepuluh ditempati Kabupaten Kupang dengan nilai 479.

Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Cosmas D. Lana saat menutup kegiatan tersebut menjelaskan, hasil penilaian kinerja konvergensi penanganan stunting itu akan dianalisis terkait permasalahan intervensi gizi, yang akan menjadi dasar perbaikan dalam rencana pembangunan daerah masing-masing.

Karena itu Cosmas berharap nilai yang sudah diperoleh 21 kabupaten se NTT menjadi motivasi, agar bisa bergerak bersama guna bisa mencapai 10-12% target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Target Pemerintah Provinsi NTT, 21 kabupaten masuk dalam konvergensi penangan stunting harus bebas stunting di daerahnya. Nilai yang ada juga setidaknya memberikan penguatan bagi 21 Kabupaten yang menjadi lokus stunting, untuk mencapai target menurunkan angka kasus stunting di NTT,” ujar Cosmas.

Didampingi Ketua Pokja Stunting NTT, Sarah Lery Mboeik, Cosmas menjelaskan, kegiatan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam upaya konvergensi penanganan penurunan prevalensi stunting selama tiga hari itu telah memberi banyak pembelajaran bagi 21 kabupaten maupun provinsi dalam memahami secara baik proses delapan aksi konvergensi.

BACA JUGA: Persentase Stunting di 3 Kabupaten Ini Masih Tinggi, Ketahui Penyebabnya

“Sebagai pemerintah Kami ingin memberikan apresiasi dan sekaligus mendorong setiap kabupaten untuk terus memperbaiki manajemen penanganannya terutama berkaitan dengan intervensi spesifik dan sensitif itu dua hal berbeda tapi dengan tujuan yang sama,” kata Cosmas.

Di hadapan peserta kegiatan, Cosmas mengatakan, Bappenas telah menetapkan kurang lebih 260 kabupaten/kota yang menjadi target prioritas penurunan angka stunting.

Di NTT, kata Cosmas, sudah 21 kabupaten lokus selain Kota Kupang. “Dalam webinar tadi saya (Cosmas Lana, Red) sudah mengajukan agar Kota Kupang dapat dimasukan sebagai daerah lokus berikutnya dari NTT karena Kota Kupang juga memiliki prevelensi stunting dimana angka stuntingnya cukup tinggi,” tegasnya.

“Kami juga berharap agar hasil penilaian ini bukanlah hasil akhir, karena target akhirnya adalah terjadi penurunan prevalensi stunting secara cepat,” tambah Cosmas.

Sementara itu Ketua Tim Panelis Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi tahun 2020 dalam mendukung penurunan stunting terintegrasi, Sarah Lery Mboeik saat menyampaikan laporan tim panelis mengakui timnya telah melaksanakan proses penilaian secara baik.

“Tim panelis penilaian kinerja aksi konvergensi melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumen yang telah diunggah dari website BANGDA Kementerian Dalam Negeri mulai dari aksi 5 sampai 8 tahun 2019 dan aksi 1 sampai 4 tahun 2020. Proses ini didahului review hasil unggahan dari Kabupaten/Kota pada September 2020 dan dikirimkan kembali ke 21 kabupaten lokus melalui web yang ada untuk segera memperbaiki hasil temuan review,” jelas Lery Mboeik.

Menurut Lery Mboeik, salah satu rekomendasi tim panelis yang disampaikan ke 21 kabupaten se NTT yaitu perlu adanya pendampingan dari provinsi untuk kabupaten locus dalam pelaksanaan analisa situasi (melengkapi form 1 – 4). “Kegiatan di desa lokus sebenarnya tinggal copy paste kecuali ada kegiatan lain,” jelasnya. (ogi)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top