Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN 67 Pemda, Termasuk Sumba Timur | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN 67 Pemda, Termasuk Sumba Timur


Mendagri, Tito Karnavian. (FOTO: Ricardo/JPNN.com)

PEMERINTAHAN

Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN 67 Pemda, Termasuk Sumba Timur


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) di 67 pemerintah daerah (Pemda). Sanksi tersebut dilakukan karena kepala daerahnya belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada.

“Pemblokiran dilakukan karena kepala daerahnya, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di Pemda yang bersangkutan, belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kastorius Sinaga dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (1/11).

Dalam rilis tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah memberi surat teguran kepada 67 kepala daerah tersebut pada 27 Oktober 2020.

Teguran kepada para kepala daerah, kata Tumpak, adalah tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling lambat 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Mendagri.

“Pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Tumpak.

Hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN pada 67 pemerintah daerah yang belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah sebagai PPK pemerintah daerah.

Di antaranya 10 pemerintah provinsi (Pemprov) belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten (Pemkab) belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota (pemkot) belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

BACA JUGA: Langgar Protokol Kesehatan, Mendagri Tegur 7 Cakada Petahana di NTT

Adapun kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat teguran adalah sebagai berikut:

1. Gubernur Jambi
2. Gubernur Jawa TImur
3. Gubernur Kepulauan Riau
4. Gubernur Lampung
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat

6. Gubernur Sulawesi Barat
7. Guberur Sulawesi Selatan
8. Gubernur Sulawesi Tengah
9. Gubernur Sulawesi Tenggara
10. Gubernur Sulawesi Utara

11. Bupati Asahan
12. Bupati Asmat
13. Bupati Bandung
14. Bupati Banggai
15. Bupati Banjar

16. Bupati Boven Digul
17. Bupati Bulukumba
18. Bupati Buton Utara
19. Bupati Cianjur
20. Bupati Dompu

21. Bupati Gowa
22. Bupati Halmahera Timur
23. Bupati Indragiri Hulu
24. Bupati Jember
25. Bupati Kepulauan Meranti

26. Bupati Kepulauan Selayar
27. Bupati Konawe
28 Bupati Konawe Utara
29 Bupati Kuantan Singingi
30. Bupati Limapuluh

31. Bupati Lingga
32. Bupati Lombok Utara
33. Bupati Majene
34. Bupati Mamberamo Raya
35. Bupati Maros

36. Bupati Merauke
37. Bupati Mojokerto
38. Bupati Muaro Jambi
39. Bupati Muna
40. Bupati Muna Barat

41. Bupati Nias Selatan
42. Bupati Pandeglang
43. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
44. Bupati Pasangkayu
45. Bupati Pelalawan

46. Bupati Pesisir Barat
47. Bupati Sidoarjo
48. Bupati Sijunjung
49. Bupati Simalungun
50. Bupati Solok

51. Bupati Sukabumi
52. Bupati Sumba Timur
53. Bupati Supiori
54. Bupati Tana Toraja
55. Bupati Tasikmalaya

56. Bupati Tojo Una-una
57. Bupati Toli-toli
58. Bupati Wakatobi
59. Walikota Batam
60. Walikota Binjai

61. Walikota Bontang
62. Walikota Makassar
63. Walikota Mataram
64. Walikota Pariaman
65. Walikota Samarinda

66. Walikota Solok
67. Walikota Surabaya. (antara/jpnn)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

Populer

To Top