Bawaslu Tangani 9 Pelanggaran di Pilkada Sumba Barat, Ini Kasusnya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bawaslu Tangani 9 Pelanggaran di Pilkada Sumba Barat, Ini Kasusnya


Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S), Bawaslu Sumba Barat, Pdt. Papi B. Ndjurumana, S.Th. (FOTO: FREDI BULU LADI/TIMEX)

POLITIK

Bawaslu Tangani 9 Pelanggaran di Pilkada Sumba Barat, Ini Kasusnya


WAIKABUBAK, TIMEXKUPANG.com-Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tengah memproses sembilan kasus dugaan pelanggaran selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilkada) Sumba Barat tahun 2020.

Komisioner Bawaslu Sumba Barat yang juga Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S), Pdt. Papi B. Ndjurumana, S.Th, kepada media ini mengatakan, dugaan pelanggaran Pilkada yang sedang mereka tangani itu terkait dugaan keterlibatan aparat sipil negara (ASN) dan dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa.

Papi Ndjurumana menyebutkan, dugaan pelanggaran terkait keterlibatan ASN ada dua kasus, dan Bawaslu Sumba Barat telah melakukan proses klarifikasi kepada dua oknum ASN Sumba Barat tersebut, dan telah merekomendasikan ke Komisi Arapatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai UU ASN.

“Ada dua ASN yang diduga aktif terlibat selama tahapan Pilkada Kabupaten Sumba Barat. Kita sudah panggil untuk klarifikasi, keduanya sudah datang melakukan klarifikasi namun kita tetap merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta,” kata Papi.

Selain itu, lanjutnya, terdapat dugaan pelanggaran administrasi sebanyak dua kasus yang diduga dilakukan oknum PPDP pada masa cokkit pemilih. “Kedua oknum tersebut telah melakukan klarifikasi dan kami juga tetap meneruskan atau merekomendasi ke KPU Sumba Barat cq PPK Lamboya,” kata Papi Ndjurumana.

Selanjutnya, kata Papi, Bawaslu Sumba Barat juga tengah memproses dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa, dimana terdapat tiga temuan yakni Kaur Desa Hupu Madadi Kecamatan Wanukaka, Kaur Desa Kabukarudi di Kecamatan Lamboya, dan Kepala Dusun di Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu.

“Ketiga oknum perangkat desa ini diduga melanggar UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Ketiga oknum tersebut juga sudah datang melakukan klarifikasi, tetapi kami telah merekomendasikan ke desa masing-masing untuk mendapat sanksi sesuai UU desa,” beber Papi.

Selain kasus itu, tambah Papi, Bawaslu Sumba Barat sedang memproses dugaan pelanggaran netralitas pegawai kontrak daerah di Sumba Barat sebanyak satu orang. Anggota Komisioner Bawaslu ini juga menjelaskan bahwa oknum yang bersangkutan telah datang melakukan klarifikasi tentang keterlibatannya dalam masa Pilkada Sumba Barat.

“Oknum itu diduga melanggar Surat Edaran Bupati tentang netralitas ASN, Pegawai Kotrak Daerah, dan hasil kajiannya telah kami teruskan ke Pjs Bupati Sumba Barat untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Terkait evaluasi Bawaslu Sumba Barat terhadap paslon yang tidak menaati protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan Pilkada, menurut Papi, Bawaslu Sumba Barat telah memberi teguran lisan dan tertulis kepada salah satu paslon yang diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

“Ada satu kasus oleh satu tim Paslon dan telah dilakukan teguran lisan dan tertulis. Kami telah rekomendasikan ke KPU agar paslon yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai PKPU,” tutupnya tanpa menyebutkan siapa paslon dimaksud. (*)

PENULIS: Frederikus Bulu Ladi

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top