KONI NTT dan Dana Hibah 2020 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

KONI NTT dan Dana Hibah 2020


Ketua Umum KONI NTT, Dr. Ir. Andre W. Koreh, MT. (FOTO: RUDI MANDALLING/TIMEX)

OPINI

KONI NTT dan Dana Hibah 2020


Oleh : Andre Koreh *)

Ada yang aneh dengan sikap Pemda NTT terhadap masyarakat olah raga NTT yang terdiri dari 22 KONI Kabupaten/Kota, 18 pengprov/asprov, 5 Badan Olah Raga Fungsional, dan 12 cabang olah raga calon anggota, yang bernaung di bawah KONI NTT.

Mengapa aneh, karena KONI NTT adalah satu-satunya KONI Provinsi di Indonesia yang anggaran hibahnya dari Pemda untuk pembinaan olah raga tahun 2020 sampai dengan awal November 2020 atau kurang dari dua bulan Tahun Anggaran 2020 akan berakhir, dana yang sudah dialokasikan dalam APBD tahun 2020 yang “hanya” Rp 5 miliar untuk membina 30an cabang olah raga, hingga tulisan ini dibuat BELUM DICAIRKAN dengan alasan yang tidak begitu jelas karena terus berubah-ubah.

Padahal pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk SPJ (Surat pertanggungjawaban) tahun 2019 yang lalu sudah di SPJ-kan. Artinya penggunaan anggaran tahun sebelumnya sudah sesuai dengan peruntukannya dan tidak dipersoalkan sejak Maret 2020.

Ini mengundang TANDA TANYA BESAR, mengapa sikap Pemda NTT terhadap masyarakat olah raga NTT di bawah koordinasi KONI NTT menjadi demikian skeptis? Padahal PON XX/2021 di Papua tinggal 1 tahun lagi. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi persiapan atlet NTT menghadapi PON tahun depan.

Keterangan yang diperoleh melalui Kaban Keuangan Setda NTT (Sdr. Zakarias Moruk/sekarang Pjs Bupati Belu) tidak memberikan jawaban yang menjadi solusi bagi KONI NTT. Mulai dari alasan menunggu selesainya hasil audit inspektorat (Padahal sudah selesai diaudit pada Maret 2020), kemudian adanya Covid-19 sehingga dana hibah untuk KONI perlu di-refocusing (Itupun jika benar dana hibah masuk katagori dana yang harus di-refocusing) sampai dengan menganjurkan agar jajaran pengurus KONI NTT melalukan audiensi secara langsung dengan Gubernur NTT.

Semua saran dan permintaan Kaban Keuangan sudah diikuti oleh pengurus KONI NTT. Permintaan resmi untuk audiens pengurus KONI NTT dengan Pemda NTT (Gubernur/Wagub/atau pejabat yang ditugaskan) sudah diajukan beberapa kali sejak tahun 2019 yang lalu, namun baru pada tanggal 16 Oktober 2020, Pemda NTT yang diwakii Wakil Gubernur NTT berkenan menerima KONI NTT.

Dalam audiens itu, selain pengurus KONI NTT, hadir juga 18 Pengurus Provinsi cabang olah raga (Pengprov Cabor). Hasilnya ternyata telah terjadi mis-informasi yang diterima oleh Pemda, dimana Pemda mendapatkan informasi bahwa dana hibah selama ini tidak lancar mengalir ke Pengprov Cabor jika disalurkan melalui KONI. Oleh karena itu Pemda menginginkan pencairan dana hibah agar diberikan langsung ke masing-masing cabang olah raga namun nomenklaturnya tetap disalurkan melalui KONI.

Padahal selama ini memang pola penyaluran dana ke cabor sudah dilaksanakan demikian. Dimana semua dana untuk cabor diberikan langsung ke rekening cabor, melalui pembayaran dua tahap. Dibuat dua tahap agar terjadi tertib pertanggungjawaban, dimana penggunaan dana tahap pertama dipertanggungjawabkan lebih dahulu oleh cabor, baru pencairan tahap kedua diberikan. Namun sering terjadi ada cabor yang sangat cepat dalam mengajukan permohanan penggunaan anggaran, namun seringkali terlambat dalam membuat pertanggungjawaban dana tahap pertama, maka dengan sendirinya dana tahap keduanya ditahan hingga dana tahap pertama dipertanggungjawabkan secara baik dan benar.

Padahal mekanisme pertanggungjawaban anggaran antara KONI dan cabor sudah disepakati dalam setiap rapat kerja tahunan KONI, apalagi mekanisme ini sudah berlangsung bertahun tahun. Tentunya KONI sebagai pembina tidak menginginkan ada cabor yang tidak tertib dalam pengelolaan anggarannya apalagi sampai berisiko hukum.

Mis-informasi lainnya adalah adanya perangkapan jabatan. Yang jika dicermati dengan kacamata realistis bahwa perangkapan jabatan itu masih dalam batas-batas normatif berorganisasi mengingat tidak banyak orang yang mau berkorban menjadi pengurus olah raga, itupun tetap melalui rambu-rambu organisasi yang disepakati bersama. Kesemuanya itu sudah dijelaskan dengan gamblang kepada Wakil Gubernur. Namun hingga dua minggu setelah pertemuan itu atau saat tulisan ini dibuat, pencairan dana hibah dari Pemda NTT untuk KONI NTT 2020 belum juga direalisasikan.

Sikap aneh Pemda NTT ini patut disayangkan karena yang dirugikan akibat kebijakan penundaan pencairan dana hibah ini jelas bukan pengurus KONI, karena para pengurus sejak menyatakan kesediaannya menjadi pengurus KONI NTT periode 2018-2022, sudah secara suka rela tanpa digaji bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan biaya untuk membangun prestasi olah raga di NTT.

Semua itu dilakukan pengurus KONI semata-mata karena kecintaannya pada pembinaaan olah raga di NTT dan pastinya untuk kejayaan nama NTT di arena multi even seperti PON.

Maka yang paling mendapat imbas akibat dari kebijakan penundaan ini adalah para atlet dan masyarakat oleh raga NTT sendiri, yang saat ini sedang fokus pada pencapaian prestasi maksimal di PON XX/2021 Papua dengan target meraih 10 medali emas dari 12 cabang olah raga yang lolos PON XX, sekaligus berusaha melampaui perolehan medali NTT pada PON XIX/2016 Bandung-Jawa Barat yang meraih 7 medali emas, 7 medali perak, dan 9 medali perunggu dan berada pada urutan ke 18 dari 34 provinsi peserta PON XIX/2016 yang lalu.

Perlu diketahui bahwa UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 69 ayat (2) menyatakan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Karena amanat pasal ini, maka Pemda NTT sudah menjalankan kewajibannya dengan mengalokasikan dana APBD NTT 2020 sebesar Rp 5 miliar untuk melakukan pembinaan terhadap 30an cabang olah raga. Namun pertanyaannya mengapa pencairannya masih belum terealisasi sampai menjelang dua bulan Tahun Anggaran 2020 akan berakhir?

Jika ada persyaratan administrasi maupun “alasan lainnya ” yang belum dipenuhi KONI NTT maka sebagai pembina dan penyelenggara olah raga sesuai amanat UU SKN, Pemda NTT wajib menyampaikannya ke jajaran KONI NTT untuk dilakukan pembinaan dan perbaikan sedini mungkin tanpa harus mengorbankan para atlet dan pelatih yang sedang melakukan persiapan latihan untuk mengharumkan nama NTT di ajang nasional.

Di sisi lain, dalam UU yang sama, Bab III, Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan, pasal 5 menyatakan: “Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: (a). demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa. (b). Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab.”

Dalam hal prinsip penyelenggaran olah raga ini, Pemda NTT sengaja atau tidak, telah melakukan diskriminasi dan telah berlaku tidak adil terhadap warga olah raga NTT yang berhimpun di KONI NTT, karena anggaran pembinaaan olah raga buat para penyandang disabilitas melalui organisasi YPOC (Yayasan Pembina Olah Raga Cacat) Provinsi NTT yang anggarannya juga ada dalam mata anggaran dana hibah tahun 2020, sudah dicairkan beberapa bulan yang lalu.

Sikap diskriminatif Pemda NTT dalam pembinaan olah raga di NTT menjadi bertolak belakang dengan semangat NTT Bangkit dan NTT Sejahtera yang menjadi semboyan utama Pemda NTT saat ini.

Bukankah untuk meraih prestasi itu perlu waktu dan proses yang panjang? Dan semua itu membutuhkan pendanaan yang memadai dan kerja kolaboratif antara atlet, pelatih, pengurus cabor dan Pemda sebagai pembina?
Bagaimana olah raga di NTT mau bangkit dan atletnya menjadi sejahtera kalau dana pembinaan yang sudah kecil itu walaupun sudah teralokasi dalam APBD NTT Murni 2020 (Bukan anggaran perubahan) masih ditahan pencairannya tanpa alasan yang jelas? Bukankah berdasarkan UU SKN posisi Pemda dengan KONI adalah “bersisian” sebagai mitra, dan “bergandengan tangan” dalam membina generasi muda melalui olah raga, bukan “berhadapan-hadapan” sebagai pihak yang “berseberangan?”

Apakah program pembinaan Pemda NTT di bidang olah raga prestasi, hanya diwujudkan dengan menahan anggaran yang sudah teralokasi, sementara para atlet, pelatih, dan pengurus cabang olah raga terus berjuang “sendiri ” untuk membawa nama baik NTT?

Dimanakah kehadiran Pemda NTT terhadap anak anak NTT yang sedang berjuang di bidang olah raga untuk nama besar, harga diri, kebanggaan dan kejayaan NTT di ajang nasional?

Jika pada akhirnya nanti dana hibah itu tetap dicairkan juga pada tahun 2020 ini, tentunya patut disayangkan, karena mengapa harus menunggu sampai menjelang tahun anggaran berakhir, baru dana hibah pembinaan itu dicairkan? Padahal dana itu lebih tepat dan efektif jika digunakan secara kontinue dari bulan ke bulan sepanjang tahun berjalan, sehingga berkontribusi terhadap konsistensi pembinaan untuk mendorong pencapaian prestasi yang signifikan dan maksimal, sesuai program latihan yang dirancang para pelatih.

Bukan dengan mencairkan dana hibah itu secara rapel dengan limit waktu penggunaannya hanya tersisa dua bulan. Tentunya ini bukanlah cara bijak mengelola anggaran publik, karena dengan sisa waktu efektif tinggal dua bulan, sebagian besar dana tersebut berpotensi dikembalikan sebab tidak mudah menghabiskan anggaran Rp 5 miliar dalam waktu 2 bulan, apalagi jika dikelola oleh cabang-cabang olah raga.

Dengan pola pembiayaan yang demikian, dapat dibayangkan prestasi macam apa yang akan kita dapatkan dalam PON XX/2021 yang akan datang?

Dalam kondisi seperti ini maka sangat diharapkan pengawasan publik melalui lembaga DPRD untuk mengawasi penggunaan dan penyaluran dana publik dengan baik dan benar. Karena dana hibah ini dialokasikan pada awal tahun anggaran 2020 dan telah mendapat persetujuan DPRD sehingga teralokasi dalam APBD NTT 2020 (murni), tentunya bukan dengan tujuan untuk pencairannya ditahan hingga penghujung Tahun Anggaran 2020.

Terlalu mahal harga yang dipertaruhkan jika ketidaksukaan individual dibawa menjadi kebijakan publik.

Salam olah raga? Jaya!
NTT? Bangkit!
Prestasi? Emas!

*) Ketua Umum KONI NTT Periode 2018 -2022

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya OPINI

Populer

KABAR FLOBAMORATA

Tambah 8 Kasus Baru, Total Positif Covid-19 di NTT Capai 970 Orang

22 November 2020 - 11:06pm

KABAR FLOBAMORATA

Pemkot Larang Semua Perayaan Pesta

23 November 2020 - 11:50am

NASIONAL

Pulau Komodo Tetap ‘Dijual’, Ini Penjelasan Luhut

27 November 2020 - 11:09pm

PERISTIWA/CRIME

Tersangka Pemberi Suap Menteri KKP Calon Besan Ketua MPR

26 November 2020 - 3:35pm

ENTERTAINMENT

Tiga Penyanyi Asal NTT Terbaik di AMI Awards 2020

28 November 2020 - 7:02am

KABAR FLOBAMORATA

Satu Lagi Pasien Covid-19 Meninggal di Kota Kupang

23 November 2020 - 11:59pm

KABAR FLOBAMORATA

Waspada… Covid-19 Mulai Serang Nakes

23 November 2020 - 12:20pm
To Top