Sertijab 6 Pejabat Nonjob di TTU Batal, Lurah dan Kapus Kembalikan SK, Camat Mutis Minta Hadirkan Bupati | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sertijab 6 Pejabat Nonjob di TTU Batal, Lurah dan Kapus Kembalikan SK, Camat Mutis Minta Hadirkan Bupati


MELANGKAH PASTI. Lurah Kefa Utara, Wilco Aby berjalan menuju meja pimpinan untuk mengembalikan SK pemberhentiannya sebagai lurah dari Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes dalam acara sertijab, Senin (2/11). Acara itu akhirnya batal dilaksanakan karena para pejabat menolak melaksanakan SK Bupati sebelum ada penjelasan detail dari Bupati. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Sertijab 6 Pejabat Nonjob di TTU Batal, Lurah dan Kapus Kembalikan SK, Camat Mutis Minta Hadirkan Bupati


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Keputusan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes yang memberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan atau menonjobkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan Eselon II, III, dan Eselon IV di lingkup Pemkab TTU menuai protes.

Dari enam ASN yang dinonjobkan tersebut, Camat Mutis Kristoforus Aby meminta untuk menghadirkan Bupati TTU dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) yang berlangsung di aula utama Kantor Bupati TTU, Senin (2/11). Sedangkan, Lurah Kefa Utara, Wilco Aby dan Kepala Puskesmas (Kapus) Tamis, Fransiskus Antoin mengembalikan surat keputusan (SK) Bupati TTU lantaran dinilai inkonstitusional atau tidak prosedural.

Sebagaimana terpantau Timor Express di aula utama Kantor Bupati TTU, Senin (2/11), ASN yang dinonjobkan tersebut diantaranya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Daerah TTU, Yohanes Bastian, Camat Biboki Utara Edmundus Aluman, Camat Mutis Kristo Aby, Kepala Puskesmas Tamis Fransiskus Antoin, Lurah Kefa Utara Wilco Aby, dan Lurah Sasi Paulus Peter Ego.

Acara sertijab yang dipimpin langsung Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis didampingi Asisten Tata Pemerintahan, Josep Kuabib, dan Asisten Administrasi, Raymundus Thall tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Pasalnya Camat Mutis, Kristoforus Aby dan ASN lainnya yang dinonjobkan tersebut meminta menghadirkan Bupati TTU, Raymundus Satu Fernandes di lokasi acara.

Mereka meminta Bupati menyampaikan kesalahan yang mereka lakukan yang mengakibatkan mereka diberikan sanksi hukuman berat yakni nonjob. Padahal, selama ini mereka tidak pernah dipanggil untuk diperiksa apalagi diberikan pembinaan atau teguran baik lisan maupun tertulis.

Akibatnya, Lurah Kefa Utara, Wilco Aby mengembalikan SK Bupati TTU disusul Kepala Puskesmas Tamis, Fransiskus Antoin. Sehingga Acara Sertijab dibatalkan sampai dengan menghadirkan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes.

Camat Mutis Nonaktif Kristo Aby kepada Timor Express Senin, (2/11) mengatakan, dirinya menolak menandatangani berita acara sertijab lantaran belum pernah diperiksa oleh tim dari Baperjakat tingkat kabupaten terkait sebab-musabab dirinya dinonjobkan dari jabatan sebagai camat.

Apalagi, lanjut Kristo, pihaknya tidak pernah mendapatkan pembinaan ataupun teguran baik tertulis maupun lisan dari tim Baperjakat di Pemkab TTU.

“Saya menduduki sebuah jabatan itu melalui sebuah proses yang panjang. Tidak sekadar membalikkan telapak tangan lalu tiba-tiba dilantik menjadi camat, karena itu kalau mau nonjobkan juga harus melalui prosedur yang ada dalam aturan kepegawaian,” ungkap Kristo dengan tegas.

Menurut Kristo, dalam aturan kepegawaian itu apabila terdapat ASN yang melakukan pelanggaran disiplin ASN maka terlebih dahulu diberikan teguran lisan maupun tertulis pertama, kedua, dan ketiga.

BACA JUGA: Bupati TTU Copot Plt Kepala Inspektorat Juga 2 Camat dan 2 Lurah

Sementara untuk sanksi, lanjut Kristo, ada beberapa kategori hukuman yang dijatuhi bagi ASN yang melakukan pelanggaran, yakni hukuman ringan, sedang, dan hukuman berat sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.

“Keputusan nonjob ini termasuk kategori hukuman berat. Tidak pernah ada pemeriksaan, tidak pernah ada teguran baik lisan maupun tertulis, kok tiba-tiba langsung ada hukuman berat,” sesal Kristo.

Atas pertimbangan tersebut, Kristo ingin mendengar penjelasan dari pejabat yang memiliki kewenangan yakni Bupati TTU selaku pejabat pembina kepegawaian terkait alasan dirinya dinonjobkan tanpa prosedur itu.

Dengan belum adanya penjelasan Bupati TTU, kata Kristo, maka ia bersama lima ASN lainnya masih tetap menduduki jabatan yang sementara diemban sampai dengan adanya penjelasan terperinci dari Bupati TTU.

“Saya tidak keberatan dinonjobkan. Saya tunduk dan taat terhadap setiap keputusan dari pimpinan namun harus prosedural,” tandasnya.

Kristo berharap, pemimpin di daerah ini dapat menata birokrasi secara baik dan benar sehingga kemudian daerah ini maju ke depan dalam birokrasi pemerintahan secara mutlak.

Sementara itu, Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis ketika dikonfirmasi Timor Express, Senin (2/11) mengatakan, dirinya tidak patut menjelaskan karena keputusan untuk mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan seorang ASN itu merupakan kewenangan Bupati TTU selaku pejabat pembina kepegawaian di tingkat kabupaten.

Untuk itu, kata Fransiskus, pihaknya tidak berwenang memberi penjelasan sesuai permintaan enam ASN yang dinonaktifkan tersebut, yakni penyampaian terkait apa jenis kesalahan atau pelanggaran mereka sehingga harus menerima keputusan nonjob ini.

“Saya tidak bisa jelaskan sesuai permintaan dari enam ASN yang dinonjobkan itu karena itu kewenangan Bupati TTU, namun beliau (Raymundus Sau Fernandes, Red) masih tugas dinas di luar daerah sehingga kita menunggu waktu selanjutnya,” kata Fransiskus Tilis.

Meski demikian, Fransiskus sempat menjelaskan bahwa keputusan kepala daerah menonjobkan keenam ASN dari jabatannya karena Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah itu menilai mereka tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Keenam ASN itu, lanjut Fransiskus, dinilai oleh Bupati berkinerja kurang sehingga diberhentikan dari jabatannya.

Meski demikian, tambah Fransiskus, untuk mendapatkan penjelasan lebih detail akan disampaikan secara langsung Bupati Raymundus. Pasalnya, Bupati TTU yang memiliki kewenangan penuh dan mutlak.

“Ada regulasi yang mengatur bahwa tanpa diperiksa pun bisa dinonjobkan dan itu kewenangan ada di Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di tingkat daerah,” tegasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

Populer

To Top