Terkait Penyelesaian Perkawinan Adat di SBD, Ini Saran Polres | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Terkait Penyelesaian Perkawinan Adat di SBD, Ini Saran Polres


Kasubag Hukum Polres SBD, Ahmad Sidiq. (FOTO: FREDI BULU LADI/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Terkait Penyelesaian Perkawinan Adat di SBD, Ini Saran Polres


TAMBOLAKA, TIMEXKUPANG.com-Fenomena kasus kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kian menjadi perbincangan hangat masyarakat. Tidak luput pihak kepolisian pun menjadi bagian amukan keluarga yang berkonflik apabila masalah perkawinan yang diselesaikan melalui jalur adat tidak menemukan titik terang.

Belum lama ini terdapat kasus kawin tangkap di wilayah Kecamatan Wewewa Timur yang viral di media sosial. Selain kasus itu, baru-baru ini terdapat kasus kedua sejoli yang nekat melarikan diri ke Mataram, NTB karena terjebak cinta terlarang, dimana mereka masih punya hubungan kekerabatan dalam satu suku. Kasus ini masih ditagani pihak Polres SBD.

Menyikapi fenomena itu, Kasubag Hukum Polres SBD, Ahmad Sidiq kepada media ini di Polres SBD, Senin (2/11) mengusulkan agar segera dibentuk Lembaga Dewan Adat yang mengatur soal hukum perkawinan adat. Selain itu, kata Ahmad, perlu juga diatur Hukum Utang-Piutang akibat upacara Kedde.

Menurutnya sudah banyak sekali kasus yang terjadi di wilayah SBD soal kasus perkawinan, baik kasus kawin tangkap, kasus bawa lari anak perempuan, kasus mahar perkawinan yang tidak sesuai hingga berujung kasus saling bacok akibat ketersingungan pihak keluarga.

“Banyak sekali kasus yang dilaporkan ke pihak Polres SBD soal Perkawinan. Inikan budaya mestinya tidak sampai ke pihak Kepolisian,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam suatu kelompok masyarakat terdapat istilah adat, selain istilah kebiasaan. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat. Sedangkan yang tidak memiliki sanksi adalah kebiasaan. Fungsinya untuk mengatur masyarakat adat agar mendapatkan hidup yang damai. Jika ada yang melanggar hukum adat maka dikenakan sanksi adat. “Seperti halnya pemberian sanksi kepada pelanggar hukum nasional di Indonesia,” jelas Ahmad Sidiq.

Untuk itu, ia mengusulkan agar setiap wilayah yang ada di SBD segera membentuk Lembaga Adat. Ahmad memberikan contoh di wilayah Loura, semua suku-suku yang ada di Loura dibentuk dalam Lembaga Adat yang membuat hukum adat perkawinan sehingga kalau sudah menjadi kesepakatan bersama terkait hukum adat yang dibentuk tadi, maka apabila kedepannya ada kasus yang sama soal kawin mawin, pihak Kepolisian akan mempertimbangkan hukum adat sambil memperhatikan hukum nasional.

Ahmad Sidiq mengusulkan agar disepakati soal pemberian belis kepada keluarga perempuan berapa banyak batas akhir dan batas atasnya.

Ia membedakan, misalnya yang tamat sarjana berapa belisnya sampai dengan yang tidak sama sekali sekolah sehingga ketika proses pembelisan tidak ada konflik yang terjadi karena ketersingungan hingga berakhir saling bacok.

Ahmad Sidiq menyebutkan, selama ini ketika terjadi kawin tangkap dan dilaporkan ke pihak kepolisian, kedua keluarga menyatakan diselesaikan melalui jalur adat. Namun ketika diselesaikan ke jalur adat tetap tidak menemukan hasil kesepakatan bersama karena mempersoalkan belis.

“Keluarga ribut soal hewan, bahwa harus dikasih sekian kerbau, kuda, dll. Inikan bukan menyelesaikan masalah justru akan menimbulkan masalah baru,” ungkap Ahmad.

Secara berulang kali ia mengusulkan bahwa harus ada semacam Lembaga Adat di Kabupaten SBD.

“Ada laporan masuk soal utang pinjam kerbau misalnya. Kita mau proses namun tidak ada bukti karena hanya ada azas kepercayaan, karena relasi pertemanan, setelah lewat tanggal kesepakatan akhirnya baru dilaporkan. Namun kita mau proses bagaimana karena waktu itu tidak ada surat apapun yang dibuatkan oleh kedua bela pihak,” beber Ahmad.

Dia kemudian memberikan contoh di daerah Bali. Di sana, katanya, kalau ada masalah apapun semua diselesaikan melalui musyawarah jalur adat.
“Tidak boleh langsung di Polsek. Harus diselesaikan dulu di Babinkantibmas, itu sudah menjadi kesepakatan antara Babin dengan kepala dusun dan Kepala Desa bahwa kalau ada masalah diselesaikan dulu ditingkat Desa melalui musyawarah adat, kalau tidak mampu baru dilimpahkan ke Polsek,” imbuhnya.

Terkait kawin tangkap yang terjadi di SBD, Maltri Diana, gadis asal Wewewa yang berprofesi sebagai perawat di RS Karitas Weetebula juga turut angkat bicara.

Kepada media ini ia mengaku sangat tidak menyetujui pelaksanaan kawin tangkap. Menurutnya budaya yang sudah tidak relevan dengan zaman modern harus segera diakhiri.

“Saya tidak sepakat sama sekali soal budaya kawin tangkap, kasihan perempuannya. Dia harus menderita karena tidak bahagia menikah dengan laki-laki bukan pilihannya, apapun alasanya itu sangat melukai hati perempuan dan bentuk tidak menghargai kesetaraan gender,” ungkap Maltri.

Ia mengusulkan agar proses kawin tangkap ataupun kawin lari dalam praktiknya tidak boleh dilaksanakan lagi. Ia turut mendukung agar ada Lembaga Adat yang mengatur soal hukum perkawinan adat ini. (*)

Penulis: Frederikus Bulu Ladi

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top