Gegara Hal Ini, PPS di Kecamatan Miotim Terancam Dinonaktifkan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Gegara Hal Ini, PPS di Kecamatan Miotim Terancam Dinonaktifkan


Ketua KPU TTU, Paulinus Lape Feka. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

Gegara Hal Ini, PPS di Kecamatan Miotim Terancam Dinonaktifkan


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Seorang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Miomaffo Timur (Miotim) terancam dinonaktifkan atau diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai panitia penyelenggara dalam pesta demokrasi Pilkada TTU 2020. Pasalnya oknum PPS ini dinilai tidak netral dalam menjalankan tugasnya.

Sesuai data yang dihimpun Timor Express dari Bawaslu TTU menyebutkan bahwa oknum PPS di Kecamatan Miomaffo Timur kedapatan ikut mengomentari postingan yang berbau politik di media sosial facebook.

Ketua Bawaslu TTU, Martinus Kolo kepada Timor Express, Selasa (3/11) mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait ketidaknetralan seorang penyelenggara di tingkat desa di Kecamatan Miomaffo Timur.

Dikatakan, anggota PPS tersebut dilaporkan karena diduga kuat mengomentari postingan yang berbau politik di facebook.

Menurut Martinus, sesuai aturan, para penyelenggara Pilkada tidak boleh mengomentari postingan yang berbau politik di media sosial. Karena jika hal itu tetap dilakukan, maka akan dikenakan sanksi.

“Kita sudah selesai klarifikasi, baik itu terlapor maupun pelapor. Sementara dalam proses kajian oleh Bawaslu,” ungkap Martinus.

Sementara itu, Ketua KPU TTU Paulinus Lape Feka ketika dikonfirmasi Timor Express, Selasa (3/11) mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan masyarakat terkait ketidaknetralan seorang penyelenggara di tingkat desa di Kecamatan Miomaffo Timur.

Meski demikian, KPU mempercayakan sepenuhnya proses tersebut ke Bawaslu untuk melakukan kajian terhadap laporan masyarakat tersebut.

“Kalau terbukti melakukan pelanggaran maka akan kita berhentikan dari jabatannya sebagai seorang penyelenggara. Kita tunggu saja rekomendasi dari Bawaslu TTU,” kata Paulinus.

Menyikapi hal tersebut, Paulinus menghimbau seluruh penyelenggara, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan untuk tetap menjaga sikap netralitas sebagai seorang penyelenggara dalam hajatan Pilkada TTU 2020.

Paulinus juga meminta kepada seluruh masyarakat TTU apabila menemukan penyelenggara di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan segera melaporkan kepada Pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya berterima kasih karena ada masyarakat yang mengawasi kinerja dari penyelenggara. Kita berharap masyarakat lebih proaktif mengawasi panitia penyelenggara di wilayahnya masing-masing,” harapnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top