Ini Dakwaan JPU untuk Mantan Wali Kota Kupang | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ini Dakwaan JPU untuk Mantan Wali Kota Kupang


DAKWAAN. Mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean saat mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor Kupang, dipimpin Ketua Majelis Hakim, Johnson Mira Mangngi, Selasa (3/11) pagi. Tampak dua orang JPU, masing-masing Hendrik Tip dan Hery Franklin (kiri). (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Ini Dakwaan JPU untuk Mantan Wali Kota Kupang


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean (JS) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Selasa (3/11). Jonas harus duduk di kursi pesakitan ini akibat tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi peralihan aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini dipimpin Johnson Mira Mangngi sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi Ari Prabowo dan Ibnu Kholiq sebagai hakim anggota. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dihadiri oleh Jaksa Hendrik Tip dan Hery Franklin.

Sebagaimana diikuti media ini, dalam dakwaan yang dibacakan JPU Kejati NTT menyebutkan bahwa terdakwa selaku Wali Kota Kupang periode tahun 2012 – 2017 bersama-sama dengan Tomas More, selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang sejak tahun 2017 – 2019, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara, terdakwa menjabat sebagai Wali Kota Kupang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

Selain itu, lanjut JPU, terdakwa juga menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan marang milik daerah, dan mengajukan usul pemindahtanganan marang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BACA JUGA: Jalani Sidang Perdana, Hakim Ingatkan Jonas Tak Lakukan Hal Ini

Disebutkan, terdakwa JS juga menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya dengan menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan serta menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

Masih menurut JPU dalam dakwaannya, JS sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, terdapat tanah kosong seluas 20.068 M2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 770.800 M2 di atas Sertifikat Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima tahun 1981 atas nama Pemerintah Kota Administratif Kupang, yang sampai saat ini status sertifikat hak pakai tersebut tidak pernah dihapus.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Thomas More mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 66.643.013.678,42 sebagaimana laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-313/PW24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Thomas More sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menyikapi dakwaan JPU ini, terdakwa JS melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi. “Kami ajukan eksepsi,” tegas terdakwa yang didampingi tim penasehat hukumnya saat ditanya majelis hakim.

Mendengar eksepsi terdakwa melalui kuasa hukumnya, Majelis Hakim menyatakan menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada pekan depan. (mg29)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top