Irjen Napoleon Semula Minta Rp 3 M, lalu Naik Jadi Rp 7 M | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Irjen Napoleon Semula Minta Rp 3 M, lalu Naik Jadi Rp 7 M


HABIS MILIARAN. Djoko Tjandra menjalani sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (2/11). (FOTO: FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

PERISTIWA/CRIME

Irjen Napoleon Semula Minta Rp 3 M, lalu Naik Jadi Rp 7 M


Sidang Perkara Red Notice Kasus Djoko Tjandra

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com–Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melaksanakan sidang perkara red notice sesuai rencana.

Kemarin (2/11) secara bergantian para terdakwa dihadirkan dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Damis.

Irjen Pol Napoleon Bonaparte merupakan terdakwa yang dibawa kali pertama ke ruang sidang. Mantan kepala Divisi Hubungan Internasional Polri tersebut didakwa menerima suap sekitar Rp 6,1 miliar dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Uang itu terdiri atas mata uang dolar Singapura (SGD) dan dolar Amerika (USD). ”Menerima uang sejumlah SGD 200 ribu dan USD 270 ribu,” kata Agung Zulkipli.

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (JPU Kejagung) itu menyatakan bahwa uang tersebut diberikan Djoko Tjandra kepada Napoleon melalui teman dekatnya, Tommy Sumardi.

Duit itu diberikan bertahap. Mulai 28 April 2020 sampai 5 Mei 2020. Pertama, uang yang diserahkan SGD 200 ribu. Kedua, pada 29 April 2020, Djoko Tjandra lewat Tommy Sumardi menyerahkan USD 100 ribu kepada Napoleon. Kemudian, USD 150 ribu pada 4 Mei 2020 dan terakhir USD 20 ribu pada 5 Mei 2020. Dengan begitu, total uang yang diberikan Djoko Tjandra kepada Napoleon melalui Tommy Sumardi mencapai SGD 200 ribu dan USD 270 ribu.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebutkan bahwa uang sebanyak itu diberikan dengan maksud tertentu. ”Supaya pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut (Napoleon, Red) berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,” beber Zulkipli. Yakni, menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang atau DPO.

Dalam dakwaan tersebut juga terungkap, sempat terjadi perubahan jumlah uang yang diminta. Dari Rp 3 miliar menjadi Rp 7 miliar. Nego harga itu muncul kali pertama dalam pertemuan pada 17 April 2020. Semula, Napoleon menyebut imbalan untuk penghapusan red notice Djoko Tjandra Rp 3 miliar. Namun, angka itu berubah pada 27 April 2020. Saat itu Napoleon menolak menerima uang USD 50 ribu dari Djoko Tjandra.

”Ini apaan nih segini, gak mau saya. Naik, Ji, jadi tujuh (miliar), Ji. Soalnya kan buat depan juga, bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkat petinggi kita ini,” beber jaksa menirukan ucapan Napoleon kala itu. ”Ji” yang tertulis dalam surat dakwaan jaksa diduga sebutan Napoleon untuk Tommy Sumardi.

Setelah itulah uang SGD 200 ribu dan USD 270 ribu diserahkan secara bertahap. Sementara itu, uang USD 50 ribu yang ditolak Napoleon masuk ke kantong Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Pada pertemuan 27 April 2020, jenderal bintang satu Polri tersebut turut serta mengantar Tommy.
Semula, uang yang hendak diberikan kepada Napoleon USD 100 ribu. Namun, jumlahnya menyusut menjadi USD 50 ribu lantaran Prasetijo meminta jatah.

Jaksa pun kembali menirukan pernyataan mantan kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim itu. ”Banyak banget ini, Ji, buat beliau (Napoleon)? Buat gue mana?” tutur jaksa. Yang terjadi kemudian, Prasetijo membagi dua USD 100 ribu tersebut.

Dalam dakwaan untuk Prasetijo, jaksa menyatakan bahwa terdakwa menerima uang USD 150 ribu dari Djoko Tjandra. Serupa dengan Napoleon, uang tersebut diberikan lewat Tommy. Dalam perkara tersebut, dia berperan mengantar dan mengenalkan Tommy kepada Napoleon. Duit untuk Prasetijo diberikan dua kali. Masing-masing USD 100 ribu dan USD 50 ribu. Dengan demikian, total uang yang diterima Prasetijo USD 150 ribu atau sekurang-kurangnya Rp 2,1 miliar.

Akibat perbuatan Napoleon dan Prasetijo, Djoko Tjandra bebas keluar masuk Indonesia sehingga bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) lewat PN Jakarta Selatan pada Juni lalu.

Sementara itu, Djoko Tjandra dan Tommy didakwa memberikan suap kepada Napoleon serta Prasetijo. Total uang suap untuk dua pejabat Polri tersebut lebih dari Rp 8 miliar. Dalam sidang dakwaan kemarin, jaksa memang menyampaikan bahwa Djoko Tjandra sudah menyiapkan Rp 10 miliar untuk siapa pun yang membantu menghapus namanya dari DPO.

Tidak hanya mendakwa Djoko Tjandra sebagai penyuap Napoleon dan Prasetijo, kemarin jaksa turut mendakwa yang bersangkutan sebagai orang yang memberikan uang USD 500 ribu kepada oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari. Tujuannya tidak lain supaya Pinangki mengurus permohonan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Berkaitan dengan dakwaan tersebut, Napoleon mengajukan nota keberatan. Dalam sidang berikutnya, dia bakal membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim.

Sementara itu, rekan Napoleon di kepolisian, Prasetijo, tidak mengajukan nota keberatan. ”Kami bertempur di dalam pemeriksaan saksi nanti,” kata penasihat hukum Prasetijo, Denny Kailimang. (syn/c19/oni/jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top