Tim PH JS Sebut Dakwaan JPU tidak Cermat, Jelas, dan Lengkap | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tim PH JS Sebut Dakwaan JPU tidak Cermat, Jelas, dan Lengkap


Mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean saat mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (3/11) pagi. (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Tim PH JS Sebut Dakwaan JPU tidak Cermat, Jelas, dan Lengkap


Dalam Eksepsi Minta Hakim Nyatakan Dakwaan JPU Batal Demi Hukum

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa kasus dugaan korupsi peralihan aset daerah, Jonas Salean (JS) meminta majelis hakim untuk membatalkan demi hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Permintaan tersebut disampaikan tim PH dalam materi eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.., M.Hum pada sidang perdana kasus tersebut di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, Selasa (3/11). Selain Yanto Ekon, tim PH Jonas Salean lainnya adalah Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum, Yohanis Daniel Rihi, SH, Alexander F. Tungga, SH., M.Hum, Rian Van Frits Kapitan, SH.,MH, dan Meriyeta Soruh, SH.

Selain meminta hakim menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum, PH Jonas juga meminta majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa Jonas Salean untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA: PDS-13/N.3.10/Ft.1/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020.

Tiga poin permintaan PH Jonas tersebut dinilai sangat pantas karena dakwaan penuntut umum tidak termasuk kewenangan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadilinya.

BACA JUGA: Ini Dakwaan JPU untuk Mantan Wali Kota Kupang

Yanto Ekon menyatakan, dakwaan penuntut umum tidak jelas, lengkap, dan cermat menguraikan unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yanto menjelaskan bahwa ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Jonas Salean, adalah kaburnya uraian tentang peranan terdakwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menetapkan pelaku tindak pidana menjadi tiga peran, yakni orang yang melakukan tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, dan orang yang turut melakukan tindak pidana.

PH menguraikan, ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan surat dakwaan penuntut umum atas unsur-unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum yang didakwakan kepada terdakwa adalah penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap peranan terdakwa. Apakah sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau menyuruh melakukan tindak pidana, ataukah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

“Oleh karena itu, terhadap surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, jelas, dan lengkap ini mohon dinyatakan tidak dapat diterima,” kata Yanto Ekon ketika membacakan eksepsi untuk terdakwa Jonas Salean.

Surat dakwaan penuntut umum tentang uraian kerugian keuangan negara bertentangan dengan pasal 1 butir 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara Jo. putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017. (mg29)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top