Terkait Mutasi dan Nonjob Pejabat, Lakmas NTT Nilai Penjabat Sekda TTU Cuci Tangan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Terkait Mutasi dan Nonjob Pejabat, Lakmas NTT Nilai Penjabat Sekda TTU Cuci Tangan


ILUSTRASI. Sejumlah pejabat yang di nonjobkan di TTU mengembalikan SK Bupati ke Penjabat Sekda TTU saat proses Sertijab beberapa hari lalu. Acara sertijab itu akhirnya tak jadi dilanjutkan. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Terkait Mutasi dan Nonjob Pejabat, Lakmas NTT Nilai Penjabat Sekda TTU Cuci Tangan


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Sekda TTU) dinilai lempar tanggung jawab atau mencuci tangan atas kebijakan mutasi terhadap delapan Sekertaris Desa (Sekdes) di wilayah setempat serta keputusan nonjob terhadap enam pejabat eselon di lingkungan pemerintah setempat.

Tudingan tersebut benar adanya lantaran Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis yang juga memiliki jabatan ganda sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) TTU dan menjabat sebagai Ketua Tim Baperjakat tidak mampu menjelaskan terkait alasan mutasi terhadap delapan Sekdes dan nonjob terhadap enam pejabat eselon itu.

Sikap dan pernyataan dari Penjabat Sekda TTU tersebut mendapat sorotan Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait yang menegaskan bahwa kebijakan mutasi terhadap ASN di lingkungan Pemkab TTU tersebut kewenangan sepenuhnya ada pada tim Baperjakat dan Sekda sebagai kepala kepegawaian di tingkat daerah.

Sehingga, tindakan yang dikeluarkan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes dengan mengeluarkan kebijakan dan keputusan memindahkan serta menonjobkan seorang ASN tidak berlangsung serta merta namun dilakukan atas penilaian berjenjang.

D idalam undang-undang ASN, secara jelas dan terang mengatur tentang prosedur dan mekanisme tentang mutasi, promosi, demosi, rotasi serta sanksi penurunan pangkat dan hukuman bagi seorang ASN.

“Proses mutasi dan nonjob terhadap seorang ASN itu dilakukan secara berjenjang mulai dari atasan unit kerja sampai dengan pembahasan Baperjakat baru Bupati mengeluarkan kebijakan atas mutasi, promosi, demosi, dan rotasi,” ungkap Viktor.

Terkait pernyataan Penjabat Sekda TTU yang menyatakan tidak memiliki kewenangan menjelaskan alasan mutasi dan nonjob terhadap ASN di lingkup Pemkab TTU, menurut Viktor, proses mutasi dan nonjob yang dilakukan oleh Pemkab TTU itu diduga kuat cacat administrasi alias mal administrasi.

Viktor beralasan, prosedur dan mekanisme mutasi serta nonjob terhadap seorang ASN baik secara administratif maupun hukum tidak dilalui secara berjenjang sehingga Sekda TTU melemparkan tanggung jawab kepada Bupati TTU.

“Kalau prosedur administrasi dan hukum tidak dipenuhi, berarti bupati melakukan perbuatan sewenang-wenang dan tindakan mal administrasi terhadap kebijakan mutasi Sekdes dan nonjob enam pejabat eselon sehingga tidak berkekuatan hukum,” ujar Viktor.

BACA JUGA: Sertijab 6 Pejabat Nonjob di TTU Batal, Lurah dan Kapus Kembalikan SK, Camat Mutis Minta Hadirkan Bupati

Atas perbuatan menggunakan kewenangan melampaui oleh Bupati TTU, menurut Viktor, ASN yang dimutasi dan dinonjobkan itu bisa menyampaikan keberatan atau banding administrasi ke Komisi ASN di Jakarta atas keputusan Bupati TTU tersebut.

Viktor menilai, kebijakan mutasi dan nonjob yang dilakukan Pemkab saat ini menunjukkan tata kelola administrasi pemerintahan daerah yang kacau dan amburadul serta tidak prosedural.

“Ini menunjukkan bahwa tata kelola administrasi di Kabupaten TTU ini dilandasi pada kekuasaan bukan dilandasi pada aturan-aturan hukum. Ini sebuah kekacauan administrasi yang luar biasa,” tukasnya.

Terkait hal ini, Viktor meminta Ombudsman Perwakilan NTT untuk memberikan fokus perhatian kepada sikap kesewenangan yang dilakukan oleh seorang pejabat daerah. Apalagi, peristiwa kesewenangan ini sudah dilakukan secara berturut-turut belakangan ini.

“Kebijakan yang dilakukan dengan berlandaskan pada kekuasan ini seharusnya menjadi perhatian Ombudsman. Karena ini bukan kejadi pertama kali namun sudah berulang kali,” katanya.

Terpisah, Ketua Ombusman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton ketika dikonfirmasi Timor Express melalui pesan WhatsApp, Rabu (4/11) mengatakan, penjatuhan sanksi hukuman berat bagi ASN dengan dinonjobkan dari jabatannya mesti memperhatikan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN.

Pasalnya, perhentian dari jabatan bagi pejabat eselon adalah hukuman disiplin berat maka mekanisme dan prosedurnya harus diperhatikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bupati TTU.

Untuk itu, kata Darius, pihaknya meminta kepada para ASN yang dijatuhi sanksi hukuman berat dengan dinonjobkan dari jabatan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Bupati TTU, Komisi ASN, dan bisa mengambil langkah hukum PTUN.

“Bukan Tiba-tiba langsung diberhentikan tanpa pemeriksaan atasan langsung. Saya sudah minta mereka ajukan keberatan ke bupati. Jika tidak diindahkan bisa ke KASN dan PTUN,” jelasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top